Lompat ke konten utama

Kata Papua

Wujudkan Pemerataan, Pemerintah Gencarkan Pembangunan Akses Internet di Papua - Kata Papua

Wujudkan Pemerataan, Pemerintah Gencarkan Pembangunan Akses Internet di Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Alia Kayame

Pemerintah terus berupaya menggencarkan pembangunan akses internet agar bisa dirasakan secara sangat merata oleh seluruh masyarakat di Indonesia hingga di pelosok Papua. Hal ini ditujukan agar masyarakat Papua bisa merasakan pemerataan pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua pada tahun 2024 ini memiliki program layanan internet untuk pendidikan dan juga fasilitas pemerintah dengan menggunakan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

Kepala Dinas Kominfo Biak Numfor, George Kbarek mengungkapkan bahwa dengan adanya layanan internet VSAT itu memiliki peranan sangat besar dalam kebijakan pembangunan yang direncakan oleh pemerintah untuk menyamaratakan akses distribusi informasi di seluruh wilayah distrik dan kampung di Bumi Cenderawasih.

Terlebih, jika berbicara mengenai bagaimana kondisi geografis di Papua yang masih berbentuk daerah pelosok dan masih sangat terbatas untuk bisa mendapatkan layanan akses internet. Sehingga jelas bahwa melalui layanan internet VSAT yang disediakan oleh pemerintah itu dapat semakin memajukan pemerataan informasi hingga pelosok kampung.

Dengan adanya jaringan internet VSAT, maka akses teknologi informasi dapat semakin memudahkan pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal dan sangat merata demi kebutuhan seluruh masyarakat.

Layanan VSAT itu juga bida digunakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk menunjang layanan kesehatan, kemudian bisa juga digunakan pada sektor pendidikan, wirausaha digitalm literasi digital, dana desa dan beragam kebutuhan informasi internet lainnya bisa diwujudkan dengan mudah.

Perlu diketahui bahwa layanan internet VSAT sama sekali tidak membatasi para penggunanya dalam mengakses informasi karena satelit menggunakan transmitter dan modem yang akan memproses dan mengekstraksi sinyal untuk bisa dibaca oleh user.

Pemerintah RI juga bergerak melalyi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo sehingga berhasil membangun dan mengoperasikan sebanyak 4.990 BTS 4G di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) sebagaimana data per Desember 2023.

Selanjutnya, BAKTI Kominfo akan terus menggencarkan pembangunan dan pengoperasian BTS 4G di sebanyak 628 titik yang belum rampung karena beberapa titik itu merupakan area kahar (force majeur) di pedalaman Papua yang pembangunannya memang sangat menantang.

Mengenai hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Are Setiadi mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah keamanan di Bumi Cenderawasih.

Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri juga telah memberikan instruksi secara langsung bahwa pembangunan dan pemerataan akses internet di Papua harus mampu diselesaikan. Maka dari itu, pihak Kemkominfo langsung melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk backup dari segi keamanan.

Seluruh masyarakat bahkan di pedalaman Papua sendiri sebenarnya sangat mendukung adanya program pembangunan dan pemerataan akses internet yang dilakukan Pemerintah melalui BTS 4G di wilayah mereka. Bahkan pihak Bupati setempat pun langsung meminta berdasarkan adanya permohonan dari masyarakatnya.

Hanya saja, pembangunan BTS 4G di Papua itu memiliki kendala tersendiri, yakni karena kondisi geografis seperti di wilayah pegunungan dan lembah. Terlebih, sebaran penduduk mereka juga bisa dikatakan cukup terpencar dalam jumlah yang sedikit. Maka dari itu, kemudian digunakan teknologi gabungan.

Direktur Utama (Dirut) BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar menyebutkan memang ada tantangan secara geografis dan juga beberapa kasus keamanan hingga vandalisme dari segelintir kelompok tertentu seperti KST Papua. sehingga BTS 4G yang sudah dibangun dan setengah jadi terpaksa harus buyar. Tidak jarang pula perangkatnya harus diganti.

Namun, dengan seluruh kendala tersebut, tentunya bukan menjadi suatu halangan bagi Pemerintah RI melalui Kemkominfo karena komitmen kuatnya bahwa jika suatu desa telah memenuhi kriteria USO, maka tetap didatangi langsung ke sana sembari terus mempertimbangkan keselamatan dari tim.

Tidak hanya sekedar memperispkan pembangunan infrastruktur berupa BTS 4G saja agar masyarakat di Papua mampu menikmati akses layanan internet, namun Pemerintah RI melalui Kemkominfo juga terus berupaya melakukan pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mendorong kaum muda terlibat aktif pada literasi digital untuk bersama-sama menjaga ruang digital di Bumi Cenderawasih demi kemajuan bangsa.

Saat ini memang pengguna internet yang terbanyak ternyata digunakan untuk berselancar di media sosial. Terlebih, informasi dalam segala bentuk mulai dari teks, gambar hingga video pun sangat mudah didapatkan melalui media sosial dengan sitribusi yang sangat melimpah maka dibutuhkan pula literasi digital yang mumpuni sehingga masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang bersifat berita bohong atau hoaks.

Kolaborasi dengan lintas sektor dilakukan dalam upaya membangun literasi digital untuk generasi muda di Papua tersebut, agar mereka terbiasa mengakses konten positif, memiliki kecakapan digital, etika digital, memahami keamanan digital dan juga budaya digital.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri, Pemerintah terus menggencarkan pembangunan akan akses layanan internet hingga oedalaman Papua. Karena bagaimana perkembangan jaman yang terjadi saat ini memang menuntut adanya masyarakat yang mampu mengakses dunia atau ruang digital sehingga Bumi Cenderawasih pun tidak ketinggalan dengan wilayah lain.

)* Penulis merupakan aktivis Papua

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Percepat Operasional Kopdes di Papua, Produk Lokal Didorong Naik Kelas

Oleh: Markus Wenda Pembangunan ekonomi Papua memasuki fase yang semakin menjanjikan ketika penguatan ekonomi masyarakat mulai diarahkan hingga tingkat kampung. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pusat-pusat kegiatan ekonomi kepada masyarakat. Bagi Papua, koperasi bukan sekadar bangunan, gerai, atau tempat transaksi, melainkan dapat menjadi wadah bersama untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi warga kampung. Perkembangan KDMP di Papua Tengah menunjukkan bahwa arah tersebut mulai diwujudkan secara bertahap. Enam gerai KDMP di Kabupaten Nabire dan Mimika telah selesai dibangun, terdiri atas empat titik di Nabire dan dua titik di Mimika. Di Nabire, tiga titik lainnya juga telah mencapai progres pembangunan lebih dari 95 persen. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat terus bergerak dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Bagi masyarakat Papua, hadirnya infrastruktur ekonomi hingga kampung memiliki arti penting. Selama ini, tantangan geografis menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam distribusi barang dan pengembangan usaha masyarakat. Dengan adanya KDMP yang ditempatkan secara tepat, masyarakat memiliki peluang memperoleh akses terhadap kebutuhan dan layanan ekonomi dengan lebih dekat. Pada saat yang sama, koperasi dapat menjadi pintu masuk bagi produk masyarakat agar memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi. Kepala Seksi Teritorial Korem 173/PVB Kolonel Inf. Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan bahwa pengembangan KDMP di Papua Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Empat calon titik baru di Nabire dan tiga titik di Mimika telah masuk dalam pendataan. Ketersediaan lahan, kondisi kependudukan, serta dukungan infrastruktur dasar menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pembangunan dilanjutkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan koperasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep satu desa satu KDMP juga memiliki peluang besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat apabila diterapkan dengan memperhatikan karakter masing-masing kampung. Fajar menyampaikan bahwa kondisi jumlah penduduk menjadi salah satu pertimbangan penting, termasuk kebutuhan minimal sekitar 500 kepala keluarga pada calon wilayah prioritas. Ketersediaan lahan sekurang-kurangnya 600 meter persegi dan dukungan listrik 5.500 watt juga menjadi bagian dari persyaratan teknis. Dengan perencanaan seperti itu, pembangunan koperasi diharapkan benar-benar memiliki basis masyarakat yang dapat menggerakkan aktivitas usaha. Kekuatan utama Kopdes Papua sesungguhnya berada pada potensi ekonomi lokal. Papua memiliki kekayaan sumber daya dan produk masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pangan lokal, hingga berbagai produk kerajinan dapat memperoleh ruang pemasaran yang lebih luas melalui koperasi. Jika dikelola secara profesional, KDMP dapat berperan sebagai penghubung antara produsen di kampung dengan pasar yang lebih besar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah telah merekrut, melatih, dan menyatakan lulus 28.626 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Para manajer tersebut dipersiapkan untuk ditempatkan pada koperasi yang infrastrukturnya telah memenuhi persyaratan. Kehadiran sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu berkembang menjadi unit ekonomi yang produktif. Hal tersebut sangat relevan bagi Papua. Koperasi membutuhkan pengelola yang memahami administrasi, keuangan, rantai pasok, pemasaran, sekaligus karakter masyarakat setempat. Karena itu, pendampingan terhadap pengurus dan manajer perlu terus dilakukan setelah fasilitas selesai dibangun. Komandan Kodim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto Tirta Mentari juga menekankan pentingnya pendampingan dalam administrasi, pengelolaan, rantai pasok, penjualan, dan peningkatan kemampuan pengurus. Pendampingan tersebut menjadi fondasi agar koperasi mampu berjalan secara sehat dan memberikan manfaat berkelanjutan. Optimisme terhadap Kopdes Papua perlu dibangun bersama. Pemerintah telah menyediakan arah kebijakan dan infrastruktur, sementara masyarakat memiliki peran sebagai pemilik sekaligus penggerak koperasi. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi, pengurus koperasi menjaga profesionalisme dan transparansi, sedangkan masyarakat dapat memanfaatkan koperasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sinergi tersebut akan membuat KDMP tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi tumbuh sebagai kelembagaan ekonomi yang benar-benar dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan Kopdes juga sejalan dengan semangat mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Kehadiran fasilitas ekonomi di kampung memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi terus didorong agar menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Infrastruktur koperasi yang dibangun hari ini dapat menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang. Enam gerai yang telah selesai di Nabire dan Mimika serta sejumlah calon lokasi baru merupakan langkah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kopdes Papua memiliki kesempatan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, memperkuat pemasaran produk lokal, memperlancar distribusi kebutuhan, dan membuka ruang usaha baru di kampung. Dengan kerja bersama dan pengelolaan profesional, koperasi dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat Papua yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera. *Penulis merupakan pemerhati pembangunan ekonomi masyarakat Papua