Oleh : Farrel Haroon Jabar
Pemerintah RI telah melakukan perhitungan yang mendetail dalam rangka upaya melakukan antisipasi akan adanya ancaman risiko resesi perekonomian global. Hal tersebut juga dilakukan dengan terus melakukan persiapan gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang dengan sangat matang dan sejak jauh hari.
Perekonomian dunia memasuki tahun 2023 ini banyak pihak yang memprediksi akan segera menghadapi ancaman resesi, yakni pada saat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif selama dua kuartal atau bahkan lebih dalam satu tahunnya.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bloomberg, terdapat setidaknya 6 (enam) negara yang cukup dekat dengan jurang resesi tersebut.
Bagaimana tidak, pasalnya keenam negara ini dalam survey Bloomber itu bahkan diprediksi memiliki kemungkinan atau probabilitas mengalami resesi di atas angka 20 persen, yakni Sri Lanka yang prediksi resesinya hingga 85 persen, Uni Eropa akan mengalami resesi dengan prediksi di angka 50 persen, Amerika Serikat dengan angka 40 persen, Selandia Baru di angka 33 persen, serta Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing memiliki probabilitas resesi hingga 25 persen.
Sementara itu, probabilitas atau kemungkinan ancaman risiko resesi yang dimiliki Indonesia pada tahun 2023 ini ternyata bisa dikatakan sangat kecil, yakni pada angka 3 (tiga) persen saja. Hal tersebut tentunya berkat perhitungan yang baik dan juga segala persiapan serta upaya antisipasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).
Kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global tersebut tidak bisa dipungkiri berasal dari bagaimana tangguhnya perekonomian dalam negeri, yang mana memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih terus bertumbuh bahkan di atas 5 (lima) persen meski banyak isu terkait dengan ketidakpastian global. Termasuk juga, di Indonesia memiliki pengendalian inflasi yang baik dan juga mampu terus menjaga nilai tukar rupiah.
Jika dilihat dari sisi eksternalnya, neraca perdagangan dan juga transaksi di Indonesia terus berjalan secara konsisten mencatatkan surplus dengan ditambah adanya cadangan devisa RI yang juga tetap tinggi angkanya. Meski kemungkinan resesi bisa dikatakan sangat kecil untuk Indonesia, namun kondisi negara lainnya di dunia yang berpotensi masuk ke dalam jurang resesi tentunya tidak bisa dipungkiri akan sedikit banyak turut berpengaruh pada ekonomi domestik.
Dengan seluruh kemungkinan yang bisa saja terjadi tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia tetap mampu menghadapi tantangan perekonomian pada tahun 2023 ini dengan optimis namun tetap menjaga kewaspadaan. Pemerintah sendiri terus optimis bahwa perekonomian di Tanah Air akan mampu bergerak semakin cepat di tahun 2023 ini, sebagaimana kemampuan perekonomian Indonesia untuk menghadapi pandemi dan turbulensi pada tahun 2022 kemarin.
Dalam keterangan persnya terkait Sidang Kabinet Paripurna, Menkeu RI tersebut menjelaskan bahwa Indonesia terus optimis karena berkaca pada pencapaian yang luar biasa tatkala mennghadapi segala tantangan pada tahun 2022 lalu. Namun meski memiliki optimisme, bukan berarti Pemerintah tidak waspada.
Menurutnya, kewaspadaan memang harus terus dilakukan karena pada tahun 20233, sepertiga dari dunia memang akan mengalami resesi atau sekitar 43 persen negara akan mengalami resesi sebagaimana proyeksi dari International Monetary Fund (IMF). Oleh karena itu, seluruh pihak harus tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Optimisme mengenai pemulihan ekonomi tersebut juga terus didukung dengan adanya arsitektur APBN 2022 yang memang telah disiapkan sebagai motor penggerak pemulihan, yang mana diantaranya adalah dengan merancang belanja negara yang diharapkan mampu menjaga Indonesia dari guncangan perekonomian global.
APBN pada tahun 2023 juga direncanakan untuk dibelanjakan guna keperlukan pentahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, yang mana dianggarkan dengan sebesar Rp 21,86 triliun. Sri Mulyani kemudian menambahkan bahwa anggaran belanja tersebut termasuk penting di tahun 2023 ini karena mampu menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman berbagai guncangan yang terjadi di dunia, baik itu karena kenaikan harga, inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain.
Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Trisakti, Radian Syam menuturkan bahwa memang seberat apapun kondisi di tahun 2023 ini, Indonesia harus tetap melaksanakan Pemilu. Menurutnya, Pemilu merupakan hal konstitusional rakyat Indonesia yang sudah jelas diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 22E UUD RI 1945. Sehingga kondisi resesi ini sudah sangat diperhitungkan oleh pemerintah dan Pemilu 2024 pun dipersiapkan dengan sangat matang sejak jauh hari.
Kematangan persiapan menjelang Pemilu 2024 memang menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah, lantaran apabila persiapan yang dilakukan belum cukup matang, maka justru akan menjadi bumerang lantaran pada tahun 2023 ini penuh akan kondisi ketidakpastian. Maka dari itu, Pemerintah RI sendiri juga sudah sangat memperhitungkan bagaimana upaya antisipasi melawan resesi pada tahun ini.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
