Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mengapresiasi Pemerintah Salurkan Bantuan Bahan Pangan ke Papua dan Berantas KST - Kata Papua

Mengapresiasi Pemerintah Salurkan Bantuan Bahan Pangan ke Papua dan Berantas KST

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Alvaro Hukubun

Apresiasi sangat tinggi patut diberikan oleh segenap elemen bangsa atas bagaimana upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam menyalurkan bantuan berupa bahan pangan atau logistik kepada masyarakat korban bencana kekeringan di Papua. Termasuk pula, tatkala mengalami kendala cuaca ekstrem, pada akhirnya diberikan solusi berupa pembangunan lumbung pangan. Ancaman lain seperti keamanan dan gangguan KST pun dengan sangat optimal diantisipasi dengan pengiriman pasukan aparat keamanan.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) memang telah memberikan perhatian yang sangat serius mengenai adanya bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sebagai bukti nyata dari keseriusan perhatian yang diberikan oleh pemerintah, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan beberapa pihak sekaligus.

Kepala Negara tatkala mengetahui dan merespon adanya bencana berupa kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu, langsung memberikan perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan juga kepada Menteri Sosial (Mensos) untuk langsung melakukan penanganan masalah itu dengan secepat mungkin.

Sontak, menindaklanjuti arahan dan perintah yang diberikan oleh Presiden RI ketujuh itu, Menko PMK Muhadjir Effendy langsung melakukan pergerakan yang cepat dan menuju ke Papua Tengah untuk sesegera mungkin melakukan penanganan akan permasalahan bencana kekeringan dan adanya fenomena embun beku yang menyebabkan kelaparan di wilayah itu.

Dirinya menyampaikan bahwa adanya musim kemarau dan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua Tengah memang sejatinya selalu terjadi secara periodik di pertengahan tahun mulai dari bulan Mei, Juni dan Juli. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa setiap adanya musim kering di sana dan juga disertai dengan fenomena embun beku, dampaknya akan langsung menyerang tanaman warga sehingga terjadi gagal pangan, yang mana secara otomatis juga akan mengakibatkan kekurangan bahan makanan dan air bersih.

Sebenarnya, semula seluruhnya telah direncanakan oleh pihak Menko PMK bersama dengan Kepala BNPB Suharyanti, yang mana akan langsung terbang menuju ke salah satu lokasi terdampak secara langsung di Distrik Agandugume dan sekaligus ikut membawakan bantuan berupa logistik. Namun ternyata terdapat sebuah kendala berupa cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan ke Kabupaten Puncak.

Meski ada kendala berupa cuaca sehingga tidak memungkinkan melakukan penerbangan ke sana, namun tentunya pemerintah tidak hanya tinggal diam begitu saja melihat masyarakatnya sedang dilanda kesulitan. Pihak Menko PMK langsung menggelar diskusi dengan beberapa lembaga lain seperti Kepala BNPB, Bupati Kabupaten Puncak dan Panglima Daerah (Pangdam) Cenderawasih.

Setelah adanya diskusi dengan banyak pihak itu, pada akhirnya sebuah solusi alternatif pun mengemuka. Daripada pemberian bantuan berupa bahan logistik terkendala adanya cuaca ekstrem sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan secara langsung ke sana sehingga membuat bantuan pangan kepada masyarakat pun menjadi terbatas untuk diakses, maka terdapat sebuah solusi alternatif yakni dengan adanya pembangunan lumbung pangan untuk persediaan makanan penduduk selama musim kemarau terjadi.

Rencananya pembangunan akan lumbung pangan d Distrik Agandugume itu akan dilakukan di dekat bandara, yang mana dengan begitu, maka akan bisa membantu untuk mengantisipasi pada bulan sebelum Mei yang diupayakan sudah ada stok bahan pangan yang dikirimkan oleh BNPB dan Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga, pada saat terjadinya bencana yang memang secara periodik itu akan terus terjadi, secara otomatis akan bisa teratasi.

Dengan adanya perencanaan untuk pembangunan lumbung pangan di sana, maka rencana itu akan langsung dilaporkan pula kepada Presiden Joko Widodo dan selanjutnya akan dilakukan kajian yang jauh lebih cermat untuk kemudian nantinya menjadi bagian dari antisipasi permanen dalam menghadapi fenomena periodik di Kabupaten Puncak itu.

Termasuk, untuk semakin mensukseskan adanya pembangunan lumbung pangan hingga tersalurkannya seluruh stok bahan pangan kepada masyarakat secara merata dan kondusif, akan ditempatkan pula aparat keamanan yang akan melakukan pengawasan lumbung dan memantau penyaluran stok pangan saat dibutuhkan.

Muhadjir Effendy selaku Menko PMK sangat berharap agar bisa terjalin suatu kerja sama oleh semua pihak untuk bisa terus bersama membantu agar kelancaran pengiriman bantuan logistik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga upaya pembangunan lumbung pangan sebagai solusi tadi bisa berjalan dengan lancar.

Sudah barang tentu seluruh pihak bisa turut serta bagu membahu dan juga ikut melancarkan proses penanganan musim kemarau di sebanyak 3 (tiga) distrik Kabupaten Puncak yang akan bisa menyelamatkan nyawa masyarakat.

Penyaluran bantuan berupa bahan pangan atau logistik ke masyarakat Papua yang menjadi korban bencana kekeringan memang sejauh ini sudah sangat dilakukan dengan optimal dan maksimal oleh Pemerintah RI. Bahkan meski ada beberapa kendala seperti cuaca, maka pada akhirnya dilahirkan sebuah solusi dengan menggarap pembangunan lumbung pangan. Kemudian untuk adanya kendala lain seperti ancaman gangguan dari pihak KST, pemerintah pun langsung menurunkan sejumlah aparat keamanan untuk melakukan pencajaan akan keamanan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan