Oleh : Hugo Steve Momoribo
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hajat nasional yang rawan akan gesekan sosial, sehingga pencegahan konflik perlu dilakukan. Potensi Konflik saat Pemilu 2024 bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Dalam upaya mencegah konflik di DOB, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Tokoh Adat setempat guna menjaga keamanan dan stabilitas sosial jelang Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pencegahan konflik diutamakan di wilayah DOB yang rawan kelompok bersenjata. Lolly menyebutkan figur ketokohan di daerah Papua masih sangat didengar masyaarakat. Karenanya, Bawaslu memilih jalur masuk melalui kearifan lokal dengan cara tersebut.
Selain itu, Bawaslu secara internal juga melakukan sejumlah hal sebagai persiapan pengawasan pemilu di daerah DOB. Salah satunya peningkatan kapasitas jajaran pemilu. Dirinya juga memastikan urusan infrastruktur tidak menjadi hambatan teknis dalam persiapan Pemilu 2024.
Saat ini konsentrasi Bawaslu adalah memastikan bahwa kapasitas dan kualitas kerja jajarannya mampu melakukan percepatan. Bawaslu sendiri juga menyoroti perihal distribusi logistik. Bawaslu juga fokus pada kerjasama dan kolaborasi dengan TNI-Polri.
Diharapkan jalinan kerjasama antarlembaga dapat memudahkan teknis Bawaslu dalam melakukan pengawasan, hal ini dilakukan karena medan di Papua yang terkadang hanya bisa diakses melalui jalur udara, sehingga Bawaslu memerlukan bantuan dari aparat TNI-Polri dalam hal transportasi guna melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu.
Peran tokoh adat juga penting untuk mencegah konflik dalam pelaksanaan Pemilu. Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut.
Tokoh adat merupakan ujung tombak dalam memberikan edukasi tentang pendidikan politik.
Penguatan pendidikan politik tentu saja menjadi senjata yang ampuh untuk meredam gesekan politik yang muncul akibat perbedaan pilihan ataupun black campaign.
Untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai, diperlukan peran dari semua elemen masyarakat untuk secara tegas menolak pelanggaran terhadap Pemilu. Seluruh masyarakat juga perlu memahami bahwa pemilu adalah pesta rakyat sehingga sudah seharusnya dijaga agar Indonesia khususnya Papua menjadi tetap aman dan kondusif.
Dalam hal pengawasan, tokoh adat juga diharapkan memiliki peran untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu dan tidak segan melapor kepada Bawaslu apabila ditemukan pelanggaran pemilu, seperti adanya politik uang.
Pelaksanaan Pemilu khususnya di DOB sudah seharusnya menjadi ajang untuk menjaring aspirasi serta ide-ide untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tidak menggunakan cara-cara kotor yang berdampak pada hal yang merugikan masyarakat.
Kepala Suku D3N (Dani, Damal, Dauwa dan Nabire) sekaligus sebagai Kepala Suku Nusantara, Ayub Wonda telah meminta kepada seluruh pihak untuk mensukseskan pentahapan Pemilu 2024. Ayub juga meminta kepada masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk tidak terprovokasi atas isu-isu yang menghambat kelancaran Pembangunan di Provinsi baru ini.
Sementara itu, terkait dengan proses seleksi Komisioner KPU, MRP dan DPR Papua Tengah, Ayub menyampaikan agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik, transparan dan independen, sehingga tidak ada persoalan yang terjadi. Soal pembebasan pencalonan, pihaknya juga mengapresiasi langkah Polda Papua dalam pembuatan SKCK online. Dengan adanya sistem online akan mempermudah pembebasan.
Perlu diketahui juga, pasca penetapan DOB di Papua, seleksi penerimaan seperti KPU, Bawaslu, MRP dan lainnya sudah mulai dilaksanakan. Harapannya, proses ini juga bisa berjalan dengan baik dan aman tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.
Jika berkaca dari Pemilu sebelumnya, polaritas antar kedua kubu sangat terasa khususnya di media sosial. Narasi hoax hingga kampanye hitam sangat mudah ditemukan di berbagai kolom komentar maupun di beranda media sosial.
Masyarakat di DOB Papua perlu menyadari bahwa tujuan Pemilu adalah baik, yakni mencari pemimpin dan anggota legislatif yang baru, sehingga Indonesia akan lebih maju. Oleh karena itu mereka juga akan menjaga perdamaian. Terlebih ketika ada contoh langsung dari sang tokoh adat.
Suasana yang damai tentu menjadi kunci suksesnya pemilu, oleh karena itu ketika ada tokoh adat yang mendukungnya maka hal tersebut perlu mendapatkan apresiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat sangat nasionalis dan mendukung program pemerintah, termasuk Pemilu. Mereka sadar bahwa Pemilu sangat penting karena hal tersebut menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia.
Potensi konflik harus dicegah guna menjaga marwah demokrasi, tokoh adat perlu memberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan pada pemilu adalah hal yang wajar, sehingga tidak perlu ada sikap saling membenci hanya gara-gara perbedaan pilihan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta
