Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tanggalkan Ujaran Kebencian Demi Membangun Pemilu 2024 yang Sehat - Kata Papua

Tanggalkan Ujaran Kebencian Demi Membangun Pemilu 2024 yang Sehat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Adiba Latief

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Pemilu adalah momen di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah pemerintahan. Namun, sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering kali menyaksikan peningkatan ujaran kebencian selama periode pemilu.

Ujaran kebencian adalah bahasa atau tindakan yang menyebabkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, atau bahkan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan seperti suku, agama, ras, atau gender. Pemilu sering kali menjadi ajang di mana ujaran kebencian mencuat, menciptakan polarisasi dan konflik dalam masyarakat
Pemilu di Indonesia tinggal menghitung hari, penyebaran ujaran kebencian yang menargetkan tokoh-tokoh politik diperkirakan akan semakin meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Menurut Laporan Survei Nasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Twitter mengandung informasi yang paling mengganggu dibandingkan dengan platform media sosial lainnya.  Beberapa komentar ofensif ditujukan kepada tiga calon presiden. Hal ini sudah terjadi bahkan sebelum ketiganya secara resmi ditetapkan sebagai kandidat oleh KPU.
Yang membuat ujaran kebencian berbahaya di Indonesia adalah hal tersebut dapat berujung pada tindakan negatif yang berlebihan di dunia nyata (offline), termasuk dalam bentuk hasutan dan ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan untuk terlibat dalam tindakan kriminal lainnya.
Demi mewujudkan pemilu aman dan damai tanpa ujaran kebencian dan konflik sosial, Bhabinkamtibmas Polsek Koto XI Tarusan gencarkan cooling system. Implementasi yang dilakukan dalam rangka menggencarkan cooling system yakni dengan rutin menyambangi ke rumah warga.
Bhabinkamtibmas Polsek Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan Aipda Edi Suhartono sambangi Kenagarian Batu Hampar Selatan pagi tadi lakukan silaturahmi sembari Carito Lapau sekaligus koordinasi terkait pengamanan Pemilu dan melaksanakan pembinaan kepada warga binaannya berlangsung kondusif dan berharap bisa segera bekerja sama dengan Polri dalam menjaga Harkamtibmas.
Senada dengan hal tersebut  Bhabinkamtibmas Aipda Valyuli Wardi berkunjung ke warganya di Kenagarian Mandeh, hal ini dilakukan dalam rangka kesiapan masyarakat dan Nagari menyambut pemilu 2024 agar berjalan lancar, aman dan damai tanpa adanya ujaran kebencian dan konflik sosial.
Selanjutnya Kapolres Pessel AKBP Novianto Taryono, SH, S.I.K, M.H melalui Kapolsek Koto XI Tarusan AKP Donny Putra, SH, M.H mengatakan, kegiatan sambang warga dalam rangka menjaga sitkamtibmas, juga merupakan wadah komunikasi antara Polri dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kendala di dalam masyarakat.
Hal serupa untuk mencegah maraknya ujaran kebencian di tengah momentum Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR Prof Sjarifuddin Hasan (Syarief Hasan) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya berita bohong atau hoaks terkait Pemilu 2024. Apalagi menjelang minggu tenang 10-14 Februari 2024, penyebaran hoaks diperkirakan semakin intens.
Pihaknya menuturkan bahwa masyarakat perlu berhati-hati mengecek kebenaran informasi di media sosial sebelum menyebarluaskan sebuah informasi atau berita tersebut seiring dengan perkembangan teknologi.
Menurut Syarief Hasan, munculnya hate speech atau ujaran kebencian tidak mencerminkan proses demokrasi dan contoh yang baik. Dia mengharapkan jelang minggu tenang Pemilu 2024, hate speech atau ujaran kebencian semakin berkurang.
Penyelenggaraan Pemilu 2024 menghadapi berbagai ancaman-ancaman. Namun Syarief Hasan meyakini ancaman-ancaman itu telah diantisipasi penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum.
Di sisi lain,  Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penanganan konten negatif, berita hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam di media sosial pada Pemilu 2024, Bawaslu Balikpapan menggandeng pegiat media sosial, anak muda dan mahasiswa dalam Tim Relawan Patroli Cyber.
Ahmadi Azis selaku koordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Balikpapan menyampaikan bahwa pembentukan Tim Relawan Patroli Cyber diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mewujudkan pemilu yang  demokratis yang damai, bebas dari ujaran kebencian, berita bohong dan isu sara di media sosial  (medsos) dalam Pemilu 2024.
Tim Relawan Patroli Cyber melibatkan langsung pegiat media sosial, anak muda dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif diharapkan dapat memunculkan kolaborasi yang positif dalam penanganan konten negatif di media sosial.  Dikarenakan anak muda ini sangat erat dengan media sosial. Apa yang sedang viral mereka lebih cepat tahu.
Nantinya tugas tim relawan Patroli Cyber ada 2 yaitu pencegahan dan pengawasan, pencegahan dengan cara membuat konten edukatif dan informatif mengenai kepemiluan. Harapannya adanya relawan patroli cyber dapat menjadi simpul dalam penyebarluasan konten literasi kepemiluan kepada masyarakat luas.
Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa demokrasi dapat berkembang dalam suasana yang damai dan berkualitas. Menghindari ujaran kebencian adalah langkah krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan tanggung jawab bersama dari media, politisi, pendidikan, dan masyarakat, kita dapat membangun masyarakat yang bersatu, kokoh, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Untuk mengatasi bahaya ujaran kebencian pada pemilu, penting untuk mempromosikan budaya politik yang inklusif, mendukung dialog konstruktif, dan mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian juga menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran pesan yang merugikan dan merusak. Peran media, lembaga pendidikan, dan pemimpin masyarakat dalam meningkatkan sikap toleransi dan kerjasama.

)* Penulis merupakan pengamat Komunikasi Politik

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat