Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mengapresiasi Patroli Dialogis Antisipasi Penyebaran Radikalisme - Kata Papua

Mengapresiasi Patroli Dialogis Antisipasi Penyebaran Radikalisme

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Silvia. A. Pamungkas

Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus mengintensifkan kegiatan patroli secara dialogis untuk mengantisipasi bagaimana berbahayanya paham radikalisme agar tidak tersebar luas di tengah masyarakat.

Memang upaya pemberian sosialisasi dari aparat keamanan mengenai bahayanya sikap intoleransi, terorisme dan juga radikalisme kepada seluruh masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena sekaligus juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya untuk terus menjaga sikap toleransi dan kerukunan dalam berwarga negara.
Terlebih, ketika paham radikalisme, intoleransi dan terorisme itu terus dibiarkan menyebar luas, tentu dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat sendiri. Bukan hanya itu, namun aparat keamanan juga memberikan sosialisasi mengenai berbagai program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memberikan pula informasi tentang bagaimana cara melaporkan jika warga meneukan tindak kejahatan seperti terorisme atau radikalisme.
Adanya patroli dialogis itu kemudian mendapatkan respon yang sangat positif dari seluruh masyarakat, karena mereka semua menyambut dengan sangat baik adanya kehadiran petugas aparat keamanan dan juga mengapresiasi tinggi bagaimana upaya aparat dalam memberikan edukasi mengenai bahayanya sikap radikal, intoleransi dan terorisme.
Tentunya selama ini aparat keamanan sendiri memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus melakukan patroli dialogis dan juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Bukan hanya kepada warga secara umum saja, namun aparat keamanan juga menggandeng para tokoh dan pemuka agama setempat. Mereka terus memperat hubungan silaturahmi guna mencegah dan menangkal penyebarluasan paham radikalisme dan terorisme.
Saat melaksanakan kegiatan sambang dengan tokoh agama di Masjid Baitul Ula, Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Hedy mengimbau tokoh agama untuk mampu berperan aktif dalam upaya menjaga kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan guna mencegah berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta senantiasa untuk menjaga kerukunan antar warga.
Selain itu, tokoh agama diharapkan mampu bekerja sama untuk mencegah dan memerangi masuknya paham radikalisme dan terorisme dengan terus memberikan pemahaman agama yang baik dan benar, khususnya di lingkungan keluarga, pondok pesantren (Ponpes), masjid dan perkumpulan pengajian.
Kegiatan ini kemudian mendapatkan respon yang sangat positif dari takmir masjid karena mampu mewujudkan kedekatan dengan warga dan juga sebagai wujud nyata akan kepedulian untuk menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif serta menjadikan tokoh agama sangat siap bekerja sama dalam memerangi dan menangkal paham radikalisme serta terorisme.
Namun, hendaknya bukan hanya dari aparat keamanan saja upaya dalam menangkal paham radikalisme itu digencarkan. Akan tetapi hal tersebut harus disertai pula kontribusi aktif dari masyarakat.
Adanya pendidikan karakter merupakan sebuah upaya akan penanaman akan berbagai macam nilai moral kepada generasi muda yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk senantiasa melaksanakan berbagai nilai kebaikan dan kebajikan dalam hidup mereka.
Hal tersebut nantinya akan mampu berdampak bukan hanya kepada diri sendiri saja, tapi juga pada sesama, lingkungan maupun pada bangsa ini agar ke depannya mereka mampu menjadi manusia yang berakhlak baik.
Karena karakter yang baik itu dimanifestasikan dalam kebiasaan dalam perilaku sehari-hari, termasuk juga sejak dalam buah pikiran yang jernih, hati yang baok dan juga tingkah laku yang santun. Berkarakter yang baik berarti generasi muda itu mengetahui hal yang baik, mencintai kebaikan dan juga melakukan hal baik.
Berbagai macam pemahaman tersebut seharusnya mampu mewakili bagaimana pendidikan memang sangat dibutuhkan untuk setiap orang. Bahkan pendidikan merupakan media utama untuk mengukur bagaimana kualitas orang dalam membangun moral dan kepribadian mereka. Maka dari itu menjadi sangat relevan apabila pendidikan karakter tang dioptimalkan akan mampu menjadi penangkal radikalisme di Indonesia.
Sebagaimana diketahui bahwa sikap radikalisme itu kerap kali menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius dan terus menghantui seluruh masyarakat di Tanah Air karena biasanya kurangnya literasi dalam hidup bersosial. Kebanyakan diantara masyarakat yang terpapat oleh paham radikal adalah mereka yang sangat mudah untuk menerima isu dan kurang mampu berinteraksi hingga kurang berkomunikasi yang mengakibatkan diri mereka gagap dalam memahami bagaimana pola penyebaran radikalisme di Tanah Air.
Untuk bisa menghadapi adanya ancaman itu, maka pihak yang telah sadar akan bagaimana bahayanya paham radikalisme, terorisme dan intolernasi herusnya juga mampu berperan aktif dalam memeranginya, termasuk menggalakkan banyak narasi di media sosial sebagai upaya menandingi narasi propaganda kaum radikal.
Salah satu peran yang bisa dilakukan yakni memanfaatkan dunia maya atau media sosial sebagai alternatif dalam membangun mental generasi muda ataupun seseorang untuk bisa menjadi pribadi yang nasionalis.
Kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan, melalui galak kegiatan patroli dialogis dari Polri juga menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi bagaimana berbahayanya ancaman dari paham radikal jika terus dibiarkan menyebar di tengah warga.

)* Penulis adalah tim redaksi Saptalika Jr. Media

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan