Oleh : Saby Kossay
Pemerintah RI terus mendorong agar terjadinya optimalisasi realisasi penggunaan APBD untuk terus mampu mempercepat pembangunan di Papua agar kesejahteraan masyarakat pun semakin terjamin dengan adanya pemaksimalan pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dan juga sosialisasi regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 ini di Kota Jayapura, Papua. Tentunya pelaksanaan rakor tersebut juga diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Papua Pegunungan.
Bukan tanpa alasan, tujuan dari adanya rapat kerja dan juga sosialisasi mengenai regulasi akan pengelolaan keuangan daerah itu bertujuan untuk semakin mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pda tahun 2023 ini.
Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Agus Fatoni menyebutkan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi mengenai keuangan yang digelar pada awal tahun tersebut memang merupakan sebuah hal yang sangatlah positif.
Bagaimana tidak, pasalnya, tentu dengan adanya rakor untuk membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah itu, maka akan mampu untuk menyamakan seluruh persepsi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat provinsi dan juga di Kabupaten atau Kota di Bumi Cenderawasih.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo mengatakan bahwa adanya dana APBD yang dimiliki oleh Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2023 ini adalah sebesar 1,8 triliun Rupiah akan difokuskan pada sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan.
Tentunya, dengan adanya pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan tersebut dikarenakan memang sampai saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa indeks pembangunan manusia yang berada di Provinsi Papua Pegunungan, yang memang baru-baru ini telah dimekarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) masih tergolong rendah.
Diketahui bahwa indeks pembangunan manusia sendiri di provinsi tersebut berada pada angka 60% (persen), sehingga tentunya hal tersebut akan terus menjadikan fokus dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk bisa segera diperbaiki.
Selain itu, dengan adanya pembaikan dan juga bagaimana komitmen kuat yang ditunjukkan oleh pihak Pemda setempat untuk bisa menangani masalah akan rendahnya indeks pembangunan manusia di Bumi Cenderawasih tersebut juga menjadi salah satu dari sekian banyak bukti nyata keberhasilan dan keefektifan program Pemerintah RI untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua, sehingga masyarakat benar-benar mampu merasakan banyak pembaikan terjadi untuk peningkatan kesejahteraan mereka dengan pelayanan publik yang jauh lebih maksimal.
Diharapkan pula, setelah adanya rapat koordinasi yang dilakukan tersebut, mampu semakin mengedukasi pihak Pemda setempat di sebanyak 8 (delapan) Kabupaten untuk mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan semakin tepat sasaran dan juga akan semakin membawa kebermanfaatan yang tinggi bagi pelayanan publik di masyarakat di provinsi paling Timur Indonesia tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetimpo juga terus mendorong pihak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk semakin mempercepat adanya realisasi APBD untuk semakin membantu mengembangkan perekonomian daerah mereka masing-masing.
Hal tersebut dikarenakan dengan semakin lancarnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tentu juga akan semakin mendorong belanja dari pihak swasta sehingga juga berpengaruh kepada berkembangnya perekonomian daerah.
Terdapat beberapa langkah yang hendaknya perlu dilakukan oleh pihak Pemda demi terus mampu mengoptimalkan sejumlah langkah demi bisa semakin mengoptimalkan capaian mengenai target belanda dari APBD tersebut.
Beberapa diantara yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah, mereka perlu terus mempercepat belanja daerah dengan pemanfaatan ruang digital, yakni bisa menggunakan e-Katalog, kemudian e-Katalog Lokal, toko berbasis daring, serta bisa juga dengan adanya penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
Lebih lanjut, pentingnya keempat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk bisa menggunakan alokasi anggaran yang diberikan kepada mereka untuk semakin mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih adalah bertujuan untuk dalam masa transisi penyelenggearaan pemerintahan untuk bisa secara optimal melakukan pembangunan praspem (prasarana pemerintahan).
Secara prinsip, sebenarnya Pemerintah melalui Kemendagri sendiri telah menyetujui penggunaan APBD di keempat DOB untuk bisa digunakan dalam pelaksanaan pembangunan pada masing-masing provinsi, baik itu di Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan juga Papua Barat Daya.
Selain bertujuan untuk membangun prasarana pemerintahan, tentu sebenarnya keempat DOB di Papua tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk mampu mengawal seluruh proses penyelenggaraan Pemilu Serentak pada tahun 2024 mendatang, karena mereka juga turut ikut serta dalam menggelar pesta demokrasi di Indonesia itu.
Demi semakin melakukan percepatan pembangunan di Papua, Pemerintah RI terus mendorong adanya optimalisasi akan realisasi pada penggunaan APBD. Beberapa tujuannya adalah karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang semakin maksimal, termasuk juga untuk melakukan persiapan akan pembangunan prasarana pemerintahan dan juga persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
