Oleh : Usman Sandi
Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 oleh International Monetary Fund (IMF) diperkirakan hanya sebesar 3,1 persen, sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023 lalu. Rendahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakstabilan geopolitik Timur Tengah serta Eropa dan cuaca ekstrim yang saat ini tengah dihadapi berbagai negara. Sehingga, diperkirakan kondisi ekonomi global di tahun 2024 masih belum membaik pasca Covid -19.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan konflik politik dan ketidakstabilan di beberapa wilayah dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan menghambat investasi. Konflik perdagangan antarnegara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global.
Sementara, ekonomi Indonesia tetap resilien didukung kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih dalam posisi yang lemah. Perekonomian global 2024 diperkirakan masih dalam posisi yang lemah, di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir.
Di tengah kondisi pelemahan ekonomi global tersebut, pihaknya mengungkapkan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang relatif masih cukup baik di 5,0 persen, dilihat dari negara-negara G20 maupun ASEAN.
Kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,82 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi yang tetap kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. sementara, Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, lebih hijau, dan berkelanjutan.
Sejumlah kebijakan utama yang diambil Pemerintah dalam jangka pendek yakni memperkuat pasar domestik dan konsumsi produk dalam negeri serta menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. Dalam jangka menengah panjang, Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Di sektor keuangan, Pemerintah juga melakukan reformasi keuangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sektor keuangan. Selain itu, juga akan dilakukan pengaturan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditas ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.
Pemerintah berkomitmen membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri akan terus ditingkatkan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan berkelanjutan menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan. Namun, pemerintah juga menyadari risiko dari gejolak perekonomian global, seperti perang Ukraina-Rusia, Hamas-Israel, dan pelemahan ekonomi Tiongkok.
Hal tersebut mengakibatkan fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan antisipasi diantaranya pemberian stimulus ekonomi meliputi berbagai kebijakan fiskal, seperti pengurangan pajak bagi sektor tertentu, insentif investasi, dan pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur. Tujuan dari stimulus ini adalah mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemerintah melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia. Beberapa upaya dalam hal ini termasuk penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan usaha, dan reformasi sektor energi, pertanian, dan ketenagakerjaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas.
Pemerintah juga fokus pada penguatan sektor riil, seperti sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan dan insentif kepada sektor-sektor ini untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, program pengembangan industri strategis dan revitalisasi sektor pertanian.
Pemerintah juga meluncurkan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis ekonomi. Program ini mencakup bantuan sosial tunai, subsidi harga bahan pokok, dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negatif krisis ekonomi pada lapisan masyarakat yang lebih rentan.
Semua upaya dalam mengatasi krisis ekonomi di indonesia yang dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap krisis ekonomi memiliki kompleksitas tersendiri, dan respons pemerintah terhadap krisis tersebut dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan faktor-faktor spesifik yang ada.
Namun, menghadapi potensi krisis global tersebut perlu komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan kerja sama yang baik antara sektor publik maupun swasta. Dengan demikian, Indonesia akan melalui potensi krisis dan meraih pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam beberapa tahun kedepan.
)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Bogor
