Lompat ke konten utama

Kata Papua

Apresiasi Upaya Pemerintah Pertebal Keamanan di Papua, Kerahkan Pasukan Elite untuk Basmi OPM - Kata Papua

Apresiasi Upaya Pemerintah Pertebal Keamanan di Papua, Kerahkan Pasukan Elite untuk Basmi OPM

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Moses Waker

Pemerintah terus berupaya untuk mempertebal keamanan di Tanah Papua. Salah satu langkahnya yakni dengan adanya pengerahan pasukan elite khusus untuk membasmi keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tentu segenap masyarakat Tanah Air harus memberikan dukungan penuh pada pengerahan pasukan elite khusus untuk bisa membasmi keberadaan OPM, lantaran selama ini mereka terus menghadirkan banyak teror dan tindakan keji serta sangat biadab yang tidak manusiawi di Bumi Cenderawasih.

Maka dari itu, untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat orang asli Papua (OAP) di Bumi Cenderawasih, kemudian pemerintah mengupayakan untuk terus mempertebal keamanan di wilayah tersebut.
Sejauh ini, banyak gerakan dan aksi sangat biadab oleh OPM, yang mana belakangan ini mereka kembali berulah dengan menyebarkan teror di Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.
Aksi mereka terus saja dan bahkan semakin menggila menyasar secara membabi buta, baik itu kepada aparat keamanan hingga kepada masyarakat sipil OAP sendiri. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah kemudian mengerahkan pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kembali dan terus mempertebal keamanan di Bumi Cenderawasih.
Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Aangkatan Udara (AU) mengirimkan pasukan pengganti untuk terjun dan bertugas menjaga perbatasan di wilayah provinsi paling Timur Tanah Air tersebut.
Mengenai hal ini, Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas, Helmi A. Nange mengatakan bahwa adanya pasukan elite Baret Jingga, yakni mereka yang berasal dari jajaran Wing I, dari Batalyon 467, 461, Denmatra 1 serta Denhanud akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua.
Tidak hanya bertugas dalam memperkuat perbatasan saja, melainkan mereka juga memiliki tugas untuk mengantisiasi serangan atau pergerakan dari OPM yang belakangan ini tengah sangat aktif. Aparat keamanan bahkan telah mengirimkan hingga sebanyak 400 pasukan untuk bertugas di sana, yang mana sebelum menjalankan tugasnya di Bumi Cenderawasih, seluruh personel itu harus mengikuti latihan terlebih dahulu di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung.
Sebanyak ratusan personel pasukan elite khusus itu akan bertugas hingga pada 13 sampai 15 pos. Lebih lanjut, mereka juga akan melakukan penjagaan kepada seluruh bandar udara (bandara) yang berada di kawasan rawan konflik atau serangan dari OPM.
Penjagaan di beberapa bandara menjadi penting pula, untuk terus mengalami penebalan keamanan, pasalnya belakangan, gerombolan yang kerap melancarkan aksi biadab itu juga sempat menyerang bandara, melakukan penembakan pada pesawat, membakar pesawat hingga menyerang para penumpang atau bahkan menyandera pilot pesawat.
Jelas sekali bahwa dengan adanya penambahan atau penerjunan sebanyak ratusan pasukan elite khusus tersebut, menjadikan penjagaan dan penebalan akan keamanan di Papua menjadi semakin kuat.
Sebagai informasi, untuk menggambarkan betapa biadabnya OPM, mereka baru-baru ini melancarkan serangan pada para jemaat gereja dan juga sekolah. Menurut Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat (Kasatgas Humas) Operasi Damai Cartenz 2024, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bayu Suseno bahwa kelompok teroris itu merampas barang elektronik milik jemaat gereja yang sedang melaksanakan ibadah pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 lalu.
Tatkala mereka semua sedang beribadah, secara tiba-tiba datang empat orang anggota OPM dengan membawa satu pucuk senjata api (senpi) kemudian mereka mengancam serta merampas barang elektronik.
Setelah melakukan perampasan barang elektronik, kemudian mereka bergerak menuju ke kompleks sekolah sehingga membuat para guru di sana ketakutan serta melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi.
Kejadian lain yang sempat OPM lakukan adalah mereka menyandera anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari Kabupaten Intan Jaya serta merampok uang tunai sebesar ratusan juta rupiah. Peristiwa tersebut terjadi pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, yakni pada tanggal 14 Februari 2024 lalu.
Mengetahui adanya kejadian tersebut pada waktu pesta demokrasi beberapa saat lalu, kemudian nanti pada tanggal 27 November 2024 mendatang bangsa ini akan kembali melangsungkan kontestasi politik dalam tajuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), tentunya menjadikan Pemerintah melakukan sejumlah langkah persapan dan antisipasi.
Pihak Kementerian Koordinasi Pilitik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bahkan akan sangat serius menghadapi seluruh ancaman keamanan di Papua menjelang pelaksanaan Pilkada serentak nanti.
Penebalan penjagaan keamanan tersebut untuk menghadapi adanya ancaman gangguan demi terjaganya keberlangsungan kehidupan seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih agar senantiasa dalam kondisi yang aman dan damai. Untuk itu, apresiasi sangat tinggi patut Pemerintah terima lantaran kini sudah tidak ragu lagi menindak tegas OPM bahkan dengan menerjunkan langsung ratusan pasukan elite khusus.

*) Mahasiswa Papua tinggal di Makassar

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri. Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memacu masuknya investasi di sektor hilirisasi pertambangan, perkebunan, dan energi terbarukan yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menghasilkan devisa ekspor baru bagi negara. Peningkatan fasilitas perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital (Online Single Submission) dan jaminan kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi para investor untuk merealisasikan komitmen investasinya, sehingga arus modal masuk tidak hanya bertumpu pada pasar keuangan yang sensitif, melainkan pada sektor riil yang menciptakan lapangan kerja. Selain itu, percepatan fasilitasi investasi hilirisasi di luar Pulau Jawa terus diperluas guna mendorong pemerataan struktur pertumbuhan ekonomi antardaerah. Penguatan rantai pasok lokal yang menghubungkan industri skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah menjamin bahwa dampak ekonomi dari masuknya modal asing dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Langkah pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan Rupiah merupakan manifestasi nyata dari