Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Optimalkan Pengamanan WWF 2024 di Bali - Kata Papua

Pemerintah Optimalkan Pengamanan WWF 2024 di Bali

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

*Bali* – Dalam rangka mengamankan agenda internasional World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18 – 25 Mei 2024, Polri menggelar Operasi Puri Agung 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pihaknya akan melakukan Operasi Puri Agung 2024 dengan tujuan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan rangkaian kegiatan WWF ke-10 dan menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan para peserta dan delegasi yang hadir.

“Operasi Puri Agung 2024 akan dilaksanakan selama 10 hari, tepatnya dimulai tanggal 17 sampai 26 Mei,” katanya.

Operasi Puri Agung 2024 ini, lanjutnya, akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran.

“Yang dipimpin oleh Kabaharkam Polri selaku kepala operasi, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif guna terciptanya situasi kamtibmas yang aman,” ungkap Brigjen Pol Trunoyudo.

Lebih lanjut, Karo Penmas menuturkan terdapat 10 satuan penugasan (Satgas) yang dibentuk dalam Operasi Puri Agung 2024 itu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan dalam hal ini, Polda Bali sudah menyiapkan strategi-strategi khusus pengamanan event tersebut, dengan membuat Operasi Kepolisian dengan sandi Ops Tribrata Agung 2024, selama 10 hari yang berlangsung pada 17-27 Mei 2024.

“Kami juga terus berkoordinasi dan melaporkan setiap perkembangan situasi Kamtibmas Bali kepada Mabes Polri, serta bersinergi dalam pengamanan dengan Kodam/IX Udayana dan Pemprov Bali,” tuturnya.

Polda Bali menerjunkan kekuatan penuh dalam pengamanan WWF nanti, termasuk personel BKO dari Mabes Polri dan Polda-Polda terdekat, seperti Polda Jatim dan NTB yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 5.791 personil. Ditambah unsur kekuatan lain, seperti dari TNI dan instansi terkait lainnya.

Disisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku Anggota Panitia Nasional Bidang Keamanan dan Kesehatan WWF ke-10 juga melakukan serangkaian kegiatan pengamanan dari masa pra-kegiatan hingga pasca-kegiatan.

“Kami akan melakukan serangkaian kegiatan pengamanan, mulai dari tahap pra-pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan,” ujar Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Roedy Widodo.

Roedy menjelaskan, rangkaian kegiatan pengamanan dilakukan mulai dari asesmen sistem pengamanan pada seluruh venue utama, melakukan rapat koordinasi intelijen, melakukan pelatihan intelijen bagi aparatur intelijen daerah yang bertugas pada pengamanan WWF, hingga mengajak masyarakat umum untuk turut menyukseskan WWF.

Disisi lain, Manajer HSE, PT. PLN Indonesia Power, Heri Hermawan menyampaikan jika perusahaan pelat merah yang dinaunginya merasa terbantu dengan adanya asesmen sistem keamanan yang dilakukan lembaga pemerintah dalam menyambut gelaran WWF.

“Jadi ini satu hal yang luar biasa tentunya kami butuh pendampingan secara terus menerus dari tim BNPT,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan BNPT sangat tepat dalam membangun kesiapsiagaan dan awareness pengelola objek vital strategis nasional dalam mencegah potensi aksi terorisme terutama dalam menghadapi agenda global yang dilaksanakan di Indonesia.

*

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi