Lompat ke konten utama

Kata Papua

Indonesia Tawarkan Upaya Konkret Penanganan Air Dalam WWF ke -10 - Kata Papua

Indonesia Tawarkan Upaya Konkret Penanganan Air Dalam WWF ke -10

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Puji Ardiansyah

Rangkaian pertemuan World Water Forum (WWF) ke-10 tahun 2024 di Nusa Dua, Bali menghasilkan diskusi yang konstruktif dalam rangka penguatan kerjasama penanganan berbagai permasalahan air dunia. Negara-negara peserta Forum Air Dunia ini menyatakan komitmen global dalam kontribusinya membentuk masa depan kelestarian air. Indonesia mendorong inisiatif konkret dalam World Water Forum ke-10 tersebut.

Untuk pertama kalinya sejak World Water Forum digelar, persoalan air dunia dibahas di tingkat kepala negara atau High Level Meeting. Presiden Joko Widodo menegaskan World Water Forum ke-10 sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

Tiga hal yang konsisten didorong Indonesia antara lain, pertama meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil dan yang mengalami kelangkaan air. Indonesia juga mendorong pemberdayaan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.

Bagi Indonesia memperkuat political leadership merupakan kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan empat inisiatif baru yang diusung oleh Indonesia dalam World Water Forum ke-10 yakni penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil dan penggalangan proyek-proyek air.

Dalam pidato yang disampaikan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa air bukan sekedar produk alam, tapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya. Sehingga kondisi Too much water maupun too little water, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengatakan, peran Indonesia dalam WWF 2024 tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga memberikan contoh konkret dalam pengelolaan air. Melalui forum ini, Indonesia memperlihatkan keberhasilan Pembangunan 56 bendungan yang dilakukan selama pemerintahan Presiden Jokowi pada WWF di Bali. Selain itu, kearifan lokal dalam memperlakukan air, seperti sistem subak, juga menjadi bagian dari pengalaman para delegasi. Delegasi telah diajak mengunjungi persawahan di Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali untuk melihat sistem pengairan pertanian khas Pulau Dewata tersebut.

Ia berharap, WWF 2024 tidak hanya sebagai sebuah ajang diskusi, tetapi juga menghasilkan perubahan positif dalam perlakuan terhadap air di seluruh dunia. Dia juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan kelompok masyarakat seperti petani dan masyarakat adat agar semangat dalam memperlakukan air ke arah yang lebih baik bisa menjadi sebuah gerakan di level global.

Sebagai negara yang menghadapi tantangan besar dalam isu krisis dan ketahanan air, pangan, energi, kesehatan, dan dampak serius dari perubahan iklim, Indonesia sebagai tuan rumah memastikan bahwa WWF ke-10 tidak hanya menghasilkan diskusi yang produktif, tetapi juga keputusan politik yang dapat diimplementasikan dan memiliki dampak jangka panjang. Kesuksesan forum ini menjadi salah satu tolok ukur kemampuan Indonesia dalam berkontribusi dan beradaptasi dalam tatanan global yang dinamis dan penuh tantangan.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali mengatakan WWF ke-10 menjadi pertemuan monumental untuk mentransformasi semua kebijakan, agar bersama-sama menyongsong masa depan membuat air menjadi sumber kehidupan, pertumbuhan, kedamaian. Melalui WWF 2024 Indonesia menekankan peran penting air dalam kehidupan semua makhluk hidup. Mengingat berbagai tantangan air global seperti kelangkaan, pencemaran, dan bencana alam akibat perubahan iklim, Indonesia ingin menjadikan air sebagai sumber kesejahteraan dan perdamaian, bukan sumber konflik.

Menurut Firdaus Ali, masalah air telah menjadi isu utama dalam berbagai acara dan deklarasi internasional, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu tujuan dalam SDGs yang diadopsi oleh PBB pada 2015 adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan ini harus dicapai pada tahun 2030.

Pada kesempatan berbeda, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, Indonesia memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air ini. Ia menjelaskan, sejak awal, pada berbagai forum dunia, Indonesia memang konsisten mendorong persoalan air untuk dibahas di level tertinggi. Harus ada dorongan kuat dari para pengambil kebijakan.
Dalam lanskap global yang terus berubah, perubahan iklim dan tantangan terkait sumber daya air akan terus menjadi isu kritis yang memerlukan respons global. Sebagai tuan rumah WWF ke-10, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk memimpin perubahan tersebut dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya siap menghadapi tantangan ini, tetapi juga proaktif dalam mencari solusi yang akan membawa kesejahteraan bersama.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Lingkungan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi