Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pengawasan Media Diperlukan Dalam Pelaksanaan Pilkada - Kata Papua

Pengawasan Media Diperlukan Dalam Pelaksanaan Pilkada

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Semarang – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengajak insan pers untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan Pilkada serentak yang akan datang.

“Kita harapkan media pers ikut memastikan penyelenggaraan pilkada, dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” ujarnya.

Pengawasan media memegang peranan penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan secara aman, kondusif, dan demokratis. Beberapa tokoh pemerintahan dan pengawas pemilu di Indonesia menegaskan betapa pentingnya peran media dalam mengawasi jalannya pemilihan umum, serta dalam memberikan informasi yang netral kepada masyarakat.

Nana menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan hak pilih kepada publik, khususnya dalam mendorong pemilih milenial dan Gen Z, yang menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah berjumlah sekitar 53% dari total pemilih tetap di provinsi tersebut.

“Jadi kalau kita hitung generasi milenial dan Gen Z ini, ada sekitar 53% pemilih. Mereka selama ini tidak asing dengan media online,” tambah Nana.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampetoding Rego, menyatakan bahwa media juga berperan dalam menangani potensi pelanggaran selama Pilkada. Dalam sebuah kegiatan yang diadakan di Kota Sorong, ia mengajak media untuk turut mengawasi pelanggaran kampanye serta melaporkan setiap temuan ke Bawaslu.

“Teman-teman media ini punya hak untuk meliput setiap agenda terkait Pilkada. Jika ditemukan ada pelanggaran, media punya hak mengangkatnya menjadi berita dan melaporkannya kepada Bawaslu,” kata Farli.

Farli berharap agar peran media dapat membantu Bawaslu dalam mengontrol berbagai aspek pelaksanaan Pilkada, seperti kampanye dan logistik pemilu. Dengan adanya keterlibatan aktif media, diharapkan potensi kecurangan dapat diminimalisir, serta mendorong suasana pemilu yang jujur dan adil.

“Kami berharap adanya peran serta dari pers, agar Pilkada berjalan aman dan lancar, tanpa adanya kecurangan atau pelanggaran,” pungkasnya.

Kolaborasi media bertujuan untuk memperkuat pemahaman akan pentingnya jurnalisme positif dalam mendukung Pilkada 2024. Inisiatif ini juga mendorong terjalinnya kerja sama dengan unsur-unsur pentahelix untuk memperkuat stabilitas dan kesatuan selama proses Pilkada agar terus kondusif dan transparan.

Para penggiat media diharapkan dapat mengedepankan jurnalisme positif dan berperan aktif dalam melawan hoaks serta ujaran kebencian yang sering muncul selama masa kampanye. Langkah ini sangat penting untuk membangun iklim Pilkada agar tetap damai dan terhindar dari perpecahan.

***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata