Lompat ke konten utama

Kata Papua

Penerbitan Peraturan Pemerintah akan Percepat Penanganan Judi Online - Kata Papua

Penerbitan Peraturan Pemerintah akan Percepat Penanganan Judi Online

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai langkah percepatan dalam menangani judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa regulasi ini akan mengatur kewenangan kementerian dan lembaga secara lebih luas agar pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini. Karena itu kita rencananya juga akan melakukan sebuah aturan khusus bagaimana bisa menyelesaikan judi online secara lebih integral,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

Meutya menambahkan bahwa selama ini pemberantasan judi online telah diatur melalui Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, namun regulasi tersebut masih terbatas pada lingkup Kementerian Komdigi. Dengan adanya PP, aturan ini akan mencakup berbagai instansi pemerintahan terkait untuk memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

“Kalau sekarang kan peraturannya hanya di Kemkomdigi, belum didukung oleh aturan-aturan lainnya. Sehingga [dibutuhkan aturan] tingkatnya di atas Permen (Peraturan Menteri), di atas Permen dan Kepmen (Keputusan Menteri),” jelasnya.

Arahan untuk segera menerbitkan PP ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin, 17 Februari 2025, Prabowo menginstruksikan Menkomdigi untuk mempercepat penyusunan payung hukum yang lebih kuat dalam menangani maraknya judi online.

“Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP,” ungkap Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Sejauh ini, pemerintah telah memblokir hampir satu juta situs judi online. Namun, Meutya mengakui bahwa upaya pemblokiran saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat melalui peraturan ini.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif judi online. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengguna judi daring serta mempersempit ruang gerak pelaku yang terus mencari celah untuk mengoperasikan situs-situs ilegal tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang secara tegas melarang praktik judi online. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menargetkan para pelaku dan penyedia layanan, tetapi juga menindak tegas influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online di berbagai platform digital.

Dengan diterbitkannya PP ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pemberantasan judi online secara lebih komprehensif dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan 

Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. Pendekatan pengawasan tersebut sejalan dengan perspektif hak asasi manusia yang dikedepankan Kementerian HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat belajar dalam kondisi aman dan bermartabat. Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, ia berinteraksi langsung dengan siswa untuk mengetahui kenyamanan, rasa aman, dan kondisi belajar mereka. Pemerintah tidak hanya melihat sekolah sebagai bangunan, tetapi sebagai ruang yang harus menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Mugiyanto juga menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hak kesehatan. Hasil monitoring di Semarang menunjukkan penyediaan asrama dan makanan telah berjalan cukup baik, tetapi masih ditemukan kebutuhan untuk memperkuat sarana kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan bagi sebagian siswa. Temuan tersebut kemudian ditempatkan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut lintas kementerian serta pemerintah daerah. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa pengawasan dapat menghasilkan perbaikan konkret tanpa mengurangi semangat pemerintah memperluas akses pendidikan. Perkembangan Sekolah Rakyat juga memperlihatkan bahwa program ini membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak hanya menyiapkan pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan aspek asrama, makanan, kesehatan, pembinaan karakter, serta pendampingan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah terus menyempurnakan tata kelola agar pelaksanaan di berbagai daerah memiliki standar perlindungan yang kuat. Dengan cakupan program yang terus berkembang, konsistensi pengawasan menjadi semakin penting agar kualitas pelayanan tidak berbeda jauh antarwilayah. Kepala sekolah menjadi ujung tombak dari sistem tersebut. Mereka bukan hanya pengelola administrasi, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab memastikan siswa merasa aman, diperhatikan, dan mendapatkan kesempatan berkembang. Karena itu, arahan pemerintah mengenai pengawasan 24 jam harus diterjemahkan menjadi sistem kerja yang jelas, pelaporan yang teratur, komunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah, serta mekanisme penanganan persoalan yang cepat. Pengawasan ketat bukan berarti menciptakan lingkungan pendidikan yang kaku, melainkan memastikan kebebasan

Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas

Oleh : Catur Ronggo Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin