Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kunjungan Presiden Prabowo ke Sejumlah Negara Timur Tengah, Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Perkembangan Geopolitik - Kata Papua

Kunjungan Presiden Prabowo ke Sejumlah Negara Timur Tengah, Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Perkembangan Geopolitik

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Presiden Prabowo menggelar lawatan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mulai Rabu, 9 April 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mendalami dinamika geopolitik global.

“Yang pertama, saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang,” ujar Presiden Prabowo saat konferensi pers sebelum keberangkatan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setibanya di Abu Dhabi pukul 06.30 waktu setempat, Presiden Prabowo langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden MBZ di Istana Qasr Al Shatie. Dalam pertemuan pribadi tersebut, kedua pemimpin membahas peluang kerja sama strategis antar-kedua negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Setelah melakukan private meeting, pertemuan akan diakhiri dengan diumumkannya baik MoU maupun LoI yang telah ditandatangani dan disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, di Emirates Palace, Abu Dhabi.

Lawatan Presiden Prabowo ini meliputi lima negara: Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Di Turki, Presiden dijadwalkan menghadiri Antalya Diplomacy Forum dan menjadi pembicara dalam sesi leader’s talk, sekaligus melakukan kunjungan balasan atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdoğan.

“Di Antalya, saya juga akan berkonsultasi dengan Presiden Erdogan tentang kerja sama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turkiye,” kata Prabowo.

Kunjungan ini berlangsung di tengah meningkatnya tensi perdagangan dunia akibat kebijakan proteksionis baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan tarif yang agresif tersebut dinilai berpotensi memperuncing konflik dagang dan mengganggu stabilitas global.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, Indonesia melihat peluang untuk memperkuat posisi sebagai mitra alternatif negara-negara Timur Tengah.

“Seandainya mereka merasa tak nyaman dengan perkembangan di AS, maka RI harus membuka diri untuk menerima gelontoran investasi dari kawasan tersebut,” ujarnya.

Melalui kunjungan ini, Indonesia menegaskan peran aktifnya dalam percaturan internasional, serta membuka jalan bagi penguatan ekonomi nasional melalui kemitraan strategis dengan negara-negara kunci di kawasan Timur Tengah.

Reza juga menyarankan agar delegasi Indonesia melibatkan aktor-aktor ekonomi yang memahami substansi hubungan Indonesia–Timur Tengah. “Komunikasi harus efektif, termasuk dengan penggunaan bahasa Arab, agar membangun kepercayaan dan kedekatan budaya,” pungkasnya

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat