Lompat ke konten utama

Kata Papua

Program Swasembada Pangan Komitmen Presiden Prabowo Utamakan Kepentingan Rakyat - Kata Papua

Program Swasembada Pangan Komitmen Presiden Prabowo Utamakan Kepentingan Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Palembang – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan program swasembada pangan nasional sebagai prioritas strategis pemerintah demi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumsel, Ahmad Parameswara Andalusia mengatakan program swasembada pangan adalah wujud nyata dari program pemerintahan Prabowo-Gibran yang pro rakyat.

“Betapa tidak presiden ke 8 Prabowo Subianto menorehkan sejarah baru dalam dunia pertanian dengan menaikan HPP Gabah Kering Panen menjadi Rp. 6.500- yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan ini menjadi dasar meningkatnya perekonomian pertanian dan disambut antusias oleh petani seantero jagad indonesia,” ujar Ahmad.

Bukti nyata tercapainya swasembada pangan adalah dengan meningkatnya produktivitas pertanian menjadi 3,8 juta ton setara dengan beras adalah bentuk kerja keras kementrian pertanian mewujudkan program tersebut nyata dan terukur.

“Akselerasi pun dijalankan oleh kementerian pertanian dengan LTT (Luas tambah tanam) dengan program OPLA (optimasi lahan sawah) dan Cetak Sawah Rakyat menjadikan penambahan areal pertanian jelas meningkatkan hasil pertanian di setiap musim panennya. bahkan program tersebut melahirkan 1 generasi baru yaitu petani milenial atau Brigade pangan yang menjadi gerbang modernisasi dunia pertanian yang akan menjadi anti tesis bahwa menjadi petani akan sejahtera dan tidak akan terlantar,” jelas Ahmad.

Ahmad menjelaskan Sumsel khususnya dari beberapa data yang dicatat kabupaten penghasil beras, Ogan Komering Ulu Ogan Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin, swasembada pangan yang produksi beras Sumatera Selatan tahun 2024 sebanyak 1.635.610 ton dan konsumsi sebanyak 846.060 ton sehingga surplus sejumlah 789.550 ton.

“Hal ini merupakan tertinggi sepanjang empat tahun terakhir. Komoditi pangan lain yang sudah swasembada di Sumatera Selatan adalah ikan (budidaya dan tangkap) dan telur ayam ras,” kata Ahmad.

Selain itu, produksi ikan (budidaya dan tangkap) tahun 2023 sebanyak 488.805 ton sedangkan jumlah kebutuhan (konsumsi) sebanyak 373.116,7 ton sehingga surplus sebanyak 115.688,3 ton. Produksi telur ayam ras tahun 2024 sebanyak 145.359.158 kg dan jumlah konsumsi sebanyak 68.715.900 kg sehingga surplus 76.643.258 kg.

“Kelebihan beras, daging dan telur ayam ras di kirim keluar Provinsi Sumatera Selatan antara lain ke Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Bangka Belitung. Fakta diatas merupakan bukti konkret dan nyata yang dirasakan oleh petani dengan program Prabowo Subianto swasembada pangan adalah program Indonesia emas,” jelas Ahmad.

Pemerintah menargetkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan beras, jagung, kedelai, dan komoditas strategis lainnya dari produksi dalam negeri. Upaya ini menjadi bukti bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan