Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tokoh Agama dan Akademisi Serukan Tolak Segala Bentuk Anarkisme - Kata Papua

Tokoh Agama dan Akademisi Serukan Tolak Segala Bentuk Anarkisme

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pesan penting mengenai pentingnya menjaga demokrasi dari aksi anarkis mengemuka dalam sebuah talkshow yang disiarkan stasiun televisi swasta nasional. Tokoh agama dan akademisi sepakat bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dan kepentingan nasional.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah adalah bagian dari ajaran agama sekaligus hak yang dijamin konstitusi. Namun, menurutnya, ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum.

“Menyampaikan pendapat adalah hak, tapi kalau sampai merusak dan menjarah, jelas melanggar hukum agama maupun hukum positif,” ujar KH. Marsudi Syuhud.

Ia menjelaskan, menjaga ketertiban adalah bagian dari kesabaran dalam menjalankan aturan. Aksi yang menimbulkan kerusakan dinilai bertentangan dengan nilai agama dan hukum, serta berpotensi mengorbankan jiwa maupun harta publik. Marsudi juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang segera mengundang tokoh lintas agama untuk meredam potensi eskalasi politik. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi contoh nyata bahwa dialog dapat menjadi kunci mencegah aksi-aksi destruktif.

Dalam forum yang sama, Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menekankan bahwa demokrasi memang memberi ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, batas-batas tetap perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak buruk.

“Ketika protes berubah menjadi perusakan fasilitas umum, maka masyarakat sendiri yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap layanan publik,” tegas Aditya Perdana.

Aditya menilai, demonstrasi yang berlebihan kerap memunculkan ketidakpercayaan antarsesama warga. Oleh karena itu, pengingat mengenai aturan berdemonstrasi—mulai dari tata cara hingga batas waktunya—harus terus disampaikan. Ia juga menilai, respons cepat Presiden merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi potensi meluasnya eskalasi, terutama dengan melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan kuat di tingkat akar rumput.

Lebih lanjut, Aditya mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan, khususnya di ruang digital. Menurutnya, ketidakpekaan justru dapat memicu kekecewaan yang bisa berkembang menjadi aksi-aksi tidak terkendali. Transparansi, empati, serta konsistensi penegakan hukum diyakini menjadi pondasi utama dalam menjaga demokrasi tetap sehat dan bebas dari anarkis.

Demokrasi akan semakin kokoh jika dijalankan dengan damai dan bebas dari tindakan anarkis. Pesan yang disampaikan tokoh agama dan akademisi tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus ditempatkan dalam koridor hukum dan moral, sehingga tidak berubah menjadi kerusakan yang merugikan masyarakat. Dengan menyalurkan aspirasi secara tertib, persatuan bangsa dapat tetap terjaga, sementara pembangunan berjalan tanpa hambatan demi kemajuan Indonesia.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat. Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat. Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut. Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai. Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru. Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996. Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026. Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko. Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti. Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban. Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian. Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa