Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kesuksesan PON XX Papua adalah Sebuah Keharusan - Kata Papua

Kesuksesan PON XX Papua adalah Sebuah Keharusan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Moses Waker 


PON XX Papua tidak saja menjadi ajang kompetisi para atlet, namun juga simbol persaudaraan. Oleh sebab itu, kesuksesan PON XX Papua menjadi sebuah keharusan.


Penyelenggaraan PON XX Papua semakin dekat, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan Pesta Olahraga Nasional (PON) XX Papua adalah marwah negara yang harus disukseskan. Perhelatan olahraga multicabang yang akan dilaksanakan pada Oktober 2021 tersebut tidak boleh tertunda.


Pernyataan ini menyusul keinginan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang ingin agar acara tersebut ditunda. Eltinus telah mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penundaan PON XX lantaran penularan kasus Covid-19 semakin tinggi dan korban meninggal semakin banyak.


Waterpauw mengatakan telah menemui Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk membicarakan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa vaksinasi di Papua akan dipercepat. Kapolda Papua dua periode tersebut menuturkan, masyarakat lokal yang nanti akan menjadi penonton aktif PON XX masih banyak yang belum mau divaksinasi. Hal tersebut akibat dari tokoh-tokohnya.


Dirinya juga meminta kepada Eltinus untuk segera mengumpulkan para tokoh masyarakat, agama dan lainnya yang selama ini menolak program vaksinasi covid-19. Vaksinasi harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Ia juga meminta agar warga Papua dapat mengikuti program vaksinasi covid-19. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi ancaman atau bahaya virus corona yang mematikan.


Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat vaksinasi Covid-19 di sejumlah kota/kabupaten di Papua. Hal ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan PON XX pada 2-15 Oktober 2021.

Pada kesempatan Berbeda, Drs. Romanus Mbaraka, MT menuturkan, bahwa dirinya optimes jika Perhelatan PON XX harus tetao terselenggara sesuai jadwal.


Menurutnya, PON XX merupakan jati diri orang Papua dan harus tetap terlaksana, kendati dihadapi berbagai kalangan apapun. Bupati Mbaraka menyebutkan, kesepakatan soal anggaran atau pembiayaan sudah selesai, walaupaun ada selisih paham sana-sini antara PB PON dan Sub PB PON. Meskipun hal itu menjadi bagian dari proses yang berjalan.


Terkait dengan jadwal PON, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan bahwa penyelenggaraan PON Papua tetap berjalan sesuai jadwal. Zainudin menuturkan bahwa seluruh pihak tidak perlu khawatir karena pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan vaksinasi atlet, ofisial dan masyarakat sekitar venue pertandingan demi terwujudnya PON XX Papua yang aman.

Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit terkait dengan ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi yang dipastikan dapat terlaksana sebelum PON Papua digelar.


Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Klemen Tinal memastikan bahwa kondisi di Papua aman dan kondusif. Menurutnya, konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi jauh dari venue pertandingan PON. Dirinya juga berharap agar para peserta dari berbagai daerah tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang menyatakan bahwa Papua tidak aman.

Klemen juga menambahkan bahwa persiapan penyelenggaraan PON di empat lokasi di Papua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Timika juga sudah dipastikan hampir 100%, terutama penginapan dan venue.


Pada kesempatan berbeda. Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyatakan masyarakat sangat bangga atas kepercayaan rencana penyelenggaraan PON XX di Papua. Terlebih telah dibangunnya venue-venue yang bertaraf internasional.


Walikota Jayapura mengaku, bahwa pihaknya telah memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada tiga bupati di Papua untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan PON XX Papua. Dirinya juga secara tegas mengatakan bahwa empat kabupatan dan kota tempat diselenggarakannya PON XX sangat aman.


Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.


Event nasional ini patut didukung karena PON mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung-kampung apalagi masyarakat bisa menjual aksesoris khas lokal Papua, juga makanan-makanan khas lokal bisa dijual di tempat wisata. Hal itu tentu saja akan mendongkrak penjualan ekonomi bahkan PAD di setiap daerah yang ditunjuk sebagai cluster PON.


Dengan dijaminnya keamanan Papua selama penyelenggaraan PON XX, tentu saja Kesuksesan PON menjadi sebuah keharusan.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir