Jakarta — Indonesia memasuki akhir 2025 dengan optimisme yang semakin kuat. Deretan indikator ekonomi yang positif, agenda transformasi digital yang semakin matang, hingga tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi modal penting menyongsong percepatan pembangunan pada 2026.
Di sektor ekonomi, perekonomian nasional menunjukkan sinyal ekspansi yang solid. PMI Manufaktur naik ke 53,3 pada November 2025, memperlihatkan ekspansi empat bulan berturut-turut. Indeks Keyakinan Konsumen meningkat hingga 121,2, sedangkan Mandiri Spending Index Mid menyentuh 312,8, menegaskan daya beli masyarakat terus menguat. IHSG pun telah menembus di 8.000, mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah ekonomi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan prospek ekonomi 2026 berada dalam momentum yang positif.
“Pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berbasis target APBN, 5,4% itu adalah _baseline._ Dan kami melihat ke depan _headwind_ sudah lewat dan ini akan berubah menjadi _tailwind,_ kami optimis ke depan tinggal satu yaitu investasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan pariwisata, mobilitas masyarakat, serta berbagai program diskon lintas sektor menjadi motor pendorong pertumbuhan di awal 2026.
Airlangga juga menyoroti percepatan transformasi struktural yang akan menopang daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
“Mesin ekonomi baru ke depan lainnya adalah dari segi digitalisasi. Artinya ke Indonesianya 40%, USD800 billion akan bisa mengerakkan perekonomian secara eksponensial,” tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan QRIS yang telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta pelaku usaha dinilai membuka jalan agar rupiah semakin dikenal secara global.
Pemerintah juga memperluas dukungan terhadap industri masa depan, termasuk ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga cikal bakal industri semikonduktor. Arahan Presiden Prabowo juga mendorong persiapan mobil nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi.
Dari sektor dunia usaha, optimisme turut menguat. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut 2026 berpotensi menjadi fase akselerasi ekonomi.
“Kita optimistis pada 2026, Pemerintah bersama dunia usaha bisa menggerakkan ekonomi di atas 5,5 persen. Ada 17 program dan delapan agenda prioritas, mulai menunjukkan optimisme,” ujarnya.
Ia menilai program Quick Wins seperti MBG, PKG, dan Rumah Layak Huni telah memberikan dampak langsung dan memperbesar kepercayaan dunia usaha terhadap arah kebijakan nasional.
Kadin juga menyoroti pentingnya perluasan kesempatan magang.
“Pemerintah berencana meningkatkan peserta magang dari 20 ribu menjadi 80 ribu orang. terutama untuk gen Z yang membutuhkan lapangan pekerjaan,” kata Anindya.
Sementara itu, dari sisi persepsi publik, survei Adidaya Institute menunjukkan tingginya legitimasi sosial pemerintahan Prabowo–Gibran.
Managing Director Ahmad Fadhli mengungkap bahwa publik menilai pemerintahan ini bersih dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi.
“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Sebanyak 72,2 persen publik juga menilai pemerintahan ini terbebas dari praktik kolusi—angka yang sejalan dengan persepsi antikorupsi.
Di sisi lain, analis politik Arif Nurul Imam menyoroti hal yang tak kalah menarik: meningkatnya rasa aman dalam kebebasan berpendapat.
“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” katanya.
Menurut Arif, stabilitas politik juga berada pada level yang kuat.
“Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” ucapnya.
Ia menilai keberanian pemerintah dalam penegakan hukum—termasuk kasus Timah, kebun sawit, hingga tambang ilegal—menjadi faktor krusial dalam meningkatnya kepercayaan publik.
Dengan ekonomi yang ekspansif, digitalisasi yang progresif, dan dukungan publik yang solid, pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki 2026 dengan fondasi yang kokoh untuk melakukan lompatan pembangunan nasional.
