Oleh: Sylvia Mote
Papua kini berada di ambang transformasi besar yang tidak lagi hanya bertumpu pada kekayaan ekstraktif, melainkan pada kedaulatan di atas tanahnya sendiri melalui sektor pangan. Langkah ini bukan sekadar upaya pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan nasional. Di tengah dinamika global yang tidak menentu, kemandirian pangan menjadi benteng pertahanan paling krusial. Pemerintah, melalui kolaborasi lintas sektoral antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, sedang membangun fondasi agar Bumi Cenderawasih tidak lagi bergantung pada pasokan komoditas dari luar pulau.
Terbaru, pergerakan masif ini terlihat jelas di Papua Barat Daya. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil peran strategis yang melampaui tugas konvensional menjaga keamanan. Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, menegaskan bahwa institusinya berkomitmen penuh mengawal dan menyukseskan program pemerintah pusat hingga ke level akar rumput. Dukungan Polri tidak hanya berhenti pada tataran koordinasi administratif, tetapi menyentuh aspek implementatif di lapangan.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah optimalisasi program khusus serta pelibatan personel dalam penanaman komoditas alternatif. Di lahan milik Polda Papua Barat Daya, para personel aktif membantu petani lokal untuk menanam jagung pipil. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada padi dan beras.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Anis DJ, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia, Polri berusaha memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar sekaligus mengedukasi warga mengenai potensi pertanian modern.
Transformasi serupa juga berdenyut di Provinsi Papua. Pemerintah daerah telah mengambil langkah melalui program cetak sawah seluas 30.000 hektare. Sebagai langkah awal, Distrik Muara Tami di Kota Jayapura menjadi titik tolak penanaman perdana padi pada 19 Februari 2026. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, mengungkapkan bahwa wilayah tersebut telah siap mengelola alokasi cetak sawah perdana sebesar 100 hektare. Program ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebuah agenda strategis untuk menjadikan Papua sebagai wilayah yang mandiri dan berdaulat secara pangan. Target luas lahan yang mencapai puluhan ribu hektare tersebut menunjukkan optimisme pemerintah bahwa Papua memiliki potensi agraris yang luar biasa jika dikelola dengan fokus dan konsistensi.
Kunci keberhasilan agenda besar ini terletak pada sinergi di lapangan, terutama dalam memberikan pendampingan kepada para petani asli Papua.
Sementara itu, di Kabupaten Mimika, kolaborasi antara TNI AU melalui Lanud Yohanis Kapiyau dan petugas penyuluh lapangan menjadi mesin penggerak bagi Kelompok Tani Mandiri Paive di Kampung Nawaripi. Serka Kasimirus Anitu bersama penyuluh pertanian secara aktif memonitor kesiapan lahan dan bibit padi. Pendampingan ini menjadi sangat penting karena petani lokal seringkali menghadapi kendala teknis dalam memutus siklus hama maupun menjaga kegemburan tanah.
Pentingnya kehadiran negara di tengah petani lokal diakui oleh Ketua Kelompok Tani Mandiri Paive, Viktoria Mahuze. Ia menyampaikan bahwa masyarakat lokal di Kampung Nawaripi memerlukan bimbingan berkelanjutan agar mampu membudidayakan tanaman padi dengan hasil optimal. Kebutuhan akan transfer teknologi dan metode pertanian modern adalah aspirasi yang harus terus dijawab oleh pemerintah. Dengan adanya pendampingan intensif, masyarakat lokal tidak lagi menjadi penonton dalam hiruk-pikuk pembangunan, melainkan menjadi aktor utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerahnya sendiri.
Pemerintah juga menyadari bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, selain mendorong produktivitas lahan, aparat keamanan tetap memperketat pengamanan di titik-titik rawan. Kondisi wilayah yang kondusif adalah prasyarat mutlak bagi para petani untuk bekerja dengan tenang dan bagi investasi di sektor pertanian untuk terus tumbuh. Stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan, juga menjadi fokus utama untuk mencegah gejolak sosial di tengah masyarakat. Aspek kebersihan lingkungan juga tidak dikesampingkan, di mana Polri aktif melibatkan personel Polair dalam gerakan memerangi sampah guna memastikan ekosistem pertanian tetap sehat dan berkelanjutan.
Arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Papua menunjukkan konsistensi yang kuat antara visi nasional dan aksi lokal. Integrasi antara program cetak sawah yang masif, diversifikasi tanaman melalui budidaya jagung, serta pendampingan teknis bagi petani lokal merupakan strategi komprehensif untuk memutus rantai ketergantungan pangan. Jika sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat adat terus diperkuat, Papua tidak hanya akan mampu memberi makan penduduknya sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi lumbung pangan baru bagi Indonesia Timur. Keberhasilan di Bumi Cenderawasih ini akan menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan pangan nasional dimulai dari pemanfaatan potensi lokal yang dikelola dengan hati dan profesionalisme.
*) Pengamat Kebijakan Publik
