Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tekanan Energi Dunia Naik, Pemerintah Pastikan BBM Tetap Terkendali - Kata Papua

Tekanan Energi Dunia Naik, Pemerintah Pastikan BBM Tetap Terkendali

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, dikarenakan kondisi pasokan energi domestik yang masih relatif terjaga.

“Stok kami di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG. Insyaallah aman. Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan kerja sama energi jangka panjang dengan Rusia untuk menambah pasokan nasional, dalam rangka mengantisipasi tekanan terhadap ketersediaan minyak dan gas di pasar global akibat konflik di Timur Tengah.

“Tambahan sumber pasokan penting untuk menjaga stabilitas distribusi energi domestik. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas menjelaskan pihaknya akan mengintensifkan pengawasan untuk mengidentifikasi potensi penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran serta mengevaluasi data penjualan di SPBU.

“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ungkap Wahyudi.

Sebelumnya, Wahyudi telah meminta kepada seluruh pengelola SPBU untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat guna dan tepat sasaran, mengingat subsidi merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

“Prioritas pemanfaatan BBM subsidi adalah untuk rakyat. Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya pengelola SPBU, untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat, agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ucapnya.

Di tengah tekanan energi dunia yang terus meningkat, langkah penguatan pasokan, pengendalian harga, serta peningkatan pengawasan distribusi menjadi kunci bagi pemerintah untuk memastikan BBM tetap terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengganggu daya beli maupun ketahanan ekonomi nasional.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi