Oleh: Yohanes Wandikbo
Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang statusnya telah sah dan final, baik secara hukum nasional maupun pengakuan internasional. Dalam perjalanan sejarah bangsa, integrasi Papua ke dalam NKRI bukan hanya menjadi bagian dari proses politik dan diplomasi, tetapi juga mencerminkan tekad bersama untuk menjaga keutuhan wilayah serta memperkuat persatuan nasional. Narasi ini penting untuk terus ditegaskan di tengah berbagai dinamika yang berupaya memunculkan keraguan terhadap legitimasi tersebut.
Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan kekayaan sumber daya yang melimpah, Papua tidak hanya menjadi aset penting bagi Indonesia, tetapi juga simbol keberagaman yang harus dijaga. Sejak integrasi pada tahun 1969, berbagai resolusi internasional telah mengakui Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perdebatan mengenai status Papua dalam kerangka hukum global. Pemerintah Indonesia secara konsisten menjadikan landasan hukum tersebut sebagai pijakan dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Barisan Merah Putih (BMP) RI, Ali Kabiay, menilai bahwa integrasi Papua ke dalam NKRI merupakan jalan yang telah ditakdirkan dan menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia memandang bahwa posisi Papua sebagai bagian integral Indonesia harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat Papua sendiri. Dalam pandangannya, menjaga keutuhan ini bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan masa depan generasi Papua yang lebih baik.
Lebih jauh, sebagai bagian dari NKRI, Papua tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari politik hingga sosial budaya. Di sisi lain, pengakuan hukum internasional semakin memperkuat posisi Papua sebagai bagian sah Indonesia. Dengan demikian, upaya-upaya yang mencoba menggugat status tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi hukum maupun realitas geopolitik.
Pemerintah pusat sendiri telah menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan Papua melalui berbagai program pembangunan. Infrastruktur terus dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah, akses pendidikan diperluas guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta layanan kesehatan ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Program-program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup, tetapi juga memperkuat integrasi sosial serta menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga Papua.
Kebijakan otonomi khusus menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, di tengah berbagai kemajuan tersebut, masih terdapat narasi yang berusaha memelintir sejarah dan memicu konflik. Peringatan terkait integrasi Papua kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan pandangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan sejarah. Narasi semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan serta menghambat upaya pembangunan yang tengah berjalan.
Tokoh adat Sentani sekaligus Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera, Jhon Maurits Suebu, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang keliru. Ia menekankan bahwa konflik hanya akan merugikan masyarakat Papua sendiri dan memperlambat pembangunan yang sangat dibutuhkan. Dalam pandangannya, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah stabilitas, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan, bukan perdebatan identitas yang berkepanjangan.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mengikuti ajakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Menurutnya, menjaga kedamaian adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban, sehingga Papua tetap menjadi tanah yang damai dan sejahtera.
Pernyataan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dalam bingkai NKRI. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan, dan hal ini hanya dapat terwujud jika seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga persatuan. Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat, adat, dan pemuda sangat penting sebagai garda terdepan dalam merawat harmoni sosial.
Papua adalah harta berharga bagi Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Kekayaan alam, keanekaragaman budaya, serta posisi strategisnya menjadikan Papua sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, menjaga integritas Papua sebagai bagian dari NKRI bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.
Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan masyarakat, serta komitmen pemerintah yang berkelanjutan, Papua sebagai bagian sah dan final dari NKRI adalah realitas yang tidak dapat dibantahkan. Ke depan, yang dibutuhkan adalah sinergi dan kolaborasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Dalam semangat persatuan, Papua akan terus menjadi bagian yang kokoh dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
