Lompat ke konten utama

Kata Papua

Transformasi Besar Dimulai! Relaunching AMANAH Aceh Jadi _Game Changer_ Industri Kreatif - Kata Papua

Transformasi Besar Dimulai! Relaunching AMANAH Aceh Jadi _Game Changer_ Industri Kreatif

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Aceh – Relaunching AMANAH Aceh yang telah digelar menjadi momentum strategis dalam memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya manusia unggul di daerah.

Program ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan tenaga kerja berkualitas serta hilirisasi industri kreatif sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa penguatan sektor ekonomi kreatif merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berbasis keterampilan.

Menurutnya, industri kreatif memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui inovasi dan kreativitas.

“Industri kreatif adalah sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas berbasis skill. Kehadiran AMANAH di Aceh diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kreatif daerah,” ujar Teuku Riefky Harsya.

Ia menambahkan, konsep hilirisasi yang selama ini identik dengan sektor sumber daya alam kini juga diperluas ke industri kreatif.

Produk-produk asing, seperti fashion, parfum, film, hingga aplikasi digital, didorong untuk dikembangkan menjadi karya lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing di pasar global.

“Target kita jelas, menjadikan Indonesia, termasuk Aceh, sebagai pemain utama industri kreatif di tingkat global. Kita punya kekayaan budaya yang kuat sebagai fondasi, tinggal bagaimana dikelola dengan baik,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan data, akses pembiayaan, infrastruktur, hingga perlindungan kekayaan intelektual.

Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi multipihak dalam ekosistem AMANAH yang melibatkan pemerintah, akademisi seperti Universitas Syiah Kuala, dunia usaha, lembaga keuangan, serta komunitas kreatif.

Sementara itu, Ketua Yayasan AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad, menilai relaunching ini sebagai langkah penting untuk mengonsolidasikan peran pemuda Aceh dalam pembangunan ekonomi daerah.

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan potensi yang ada secara optimal agar tidak terbuang sia-sia.

“Relaunching AMANAH menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran pemuda Aceh yang unggul, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.

“Potensi Aceh sangat besar. Jika tidak kita kelola dengan baik, maka akan dimanfaatkan oleh pihak luar. Karena itu, fasilitas yang ada harus menjadi ruang tumbuh kreativitas dan peningkatan daya saing pemuda,” tambahnya.

Lebih lanjut, Saifullah menekankan pentingnya penguatan ekosistem usaha, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga distribusi dan pemasaran.

Ia juga mendorong agar akses pembiayaan, termasuk kredit UMKM, disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu meminimalisir risiko kegagalan usaha.

Dengan relaunching ini, AMANAH diharapkan menjadi pusat inkubasi ide, pengembangan bisnis, serta komersialisasi kekayaan intelektual. Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan investasi, mendorong ekspor produk kreatif, serta membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda Aceh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat