*) Oleh: M. Farhan Akbar
Perubahan iklim telah mengubah cara negara memandang ancaman kekeringan. Jika dahulu kemarau diperlakukan sebagai siklus tahunan yang dapat diprediksi, kini ia berkembang menjadi tantangan strategis yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi terjadinya kemarau panjang pada 2026 menjadi pengingat bahwa sektor pertanian membutuhkan kemampuan adaptasi yang lebih kuat. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga antisipatif dalam menyusun kebijakan. Ketahanan pangan pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa subur tanah yang dimiliki, melainkan oleh seberapa siap sebuah bangsa menghadapi perubahan.
Langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam menyiapkan strategi mitigasi berbasis kondisi lapangan patut diapresiasi. Pemerintah memilih pendekatan yang tidak semata berorientasi pada penanganan pascakekeringan, tetapi membangun sistem yang mampu mendeteksi ancaman sejak awal. Pemanfaatan early warning system menjadi bukti bahwa tata kelola pertanian Indonesia mulai bergerak menuju pengambilan keputusan yang berbasis data. Pendekatan ini penting karena perubahan iklim tidak lagi mengenal batas administratif dan sering kali menghadirkan dampak yang berbeda pada setiap wilayah. Dengan demikian, kemampuan membaca risiko menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mengatasinya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga optimalisasi pengelolaan air melalui pompanisasi, sistem perpipaan, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan embung. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa air kini ditempatkan sebagai sumber daya strategis yang menentukan keberlangsungan produksi pangan nasional. Di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, penguatan infrastruktur air bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kehadiran negara dalam memastikan ketersediaan air bagi petani merupakan bentuk perlindungan terhadap rantai pasok pangan yang menopang kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Lebih jauh, Andi Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya inovasi di tingkat budidaya. Pemerintah mendorong penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, teknologi hemat air, dan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik lahan kering. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah penerapan Alternate Wetting and Drying (AWD) atau pengairan berselang yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air tanpa menurunkan hasil produksi. Teknologi tersebut menjadi contoh bahwa modernisasi pertanian tidak selalu identik dengan biaya tinggi, tetapi dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. Di era perubahan iklim, setiap tetes air yang dapat dihemat merupakan investasi bagi masa depan ketahanan pangan nasional.
Selain itu, strategi menghadapi kekeringan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah menghadirkan teknologi yang mudah diakses oleh petani. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah menegaskan bahwa optimalisasi pompanisasi menjadi langkah strategis untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Dengan dukungan pompa air, petani tetap dapat memanfaatkan sumber air alternatif ketika saluran irigasi mengalami penurunan debit. Kehadiran pompanisasi pada akhirnya tidak hanya mencegah gagal panen, tetapi juga menjaga pendapatan petani agar tetap stabil. Hal ini penting mengingat petani merupakan garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Sementara itu, kesiapan menghadapi kekeringan juga tercermin dari langkah cepat pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi salah satu contoh bagaimana sinergi pusat dan daerah dapat menghasilkan respons yang efektif terhadap ancaman iklim. Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan optimalisasi pompa air, perbaikan infrastruktur pipanisasi, serta penyediaan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan kekeringan tidak hanya berfokus pada lahan pertanian, tetapi juga pada perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, mitigasi kekeringan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal.
Di sisi lain, keberhasilan strategi nasional menghadapi kemarau panjang sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kekeringan merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, penyuluh pertanian, hingga petani sebagai pelaku utama. Semakin baik koordinasi yang terbangun, semakin besar pula peluang Indonesia membangun sistem pangan yang tangguh dan adaptif. Dalam konteks ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus menjadi dirigen yang mampu menyatukan seluruh elemen dalam satu tujuan bersama. Ketahanan pangan pada akhirnya merupakan hasil dari kerja kolektif yang dijaga secara berkelanjutan.
Strategi negara menghadapi kekeringan pada 2026 memperlihatkan arah pembangunan yang semakin matang dan visioner. Dari pompa air hingga teknologi AWD, dari embung hingga early warning system, seluruh instrumen tersebut menegaskan bahwa Indonesia sedang membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih modern. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan musim, melainkan mengedepankan perencanaan, inovasi, dan penguatan kapasitas di lapangan. Jika konsistensi kebijakan ini terus dipertahankan, Indonesia bukan hanya mampu melewati ancaman kemarau panjang, tetapi juga membuktikan bahwa ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui perpaduan antara teknologi, kepemimpinan, dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan modal tersebut, optimisme bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim bukanlah sebuah harapan yang berlebihan, melainkan sebuah keniscayaan.
*) Pengamat Kebijakan Publik
