Oleh : Yohanes Wandikbo
Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Di tengah tantangan pembangunan yang masih dihadapi berbagai daerah, kehadiran Program Sekolah Rakyat di Papua menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Papua di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura, menjadi penanda bahwa pemerataan pendidikan tidak lagi berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret yang menjangkau wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.
Peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat oleh Wakil Gubernur Papua menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi pendidikan di Tanah Papua. Program ini tidak sekadar menghadirkan bangunan sekolah, tetapi membangun sebuah ekosistem pendidikan yang dirancang untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Konsep Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan gratis berbasis asrama merupakan jawaban atas berbagai kendala akses pendidikan yang selama ini dialami masyarakat di wilayah pedalaman maupun daerah terpencil. Jarak antarkampung yang jauh, keterbatasan sarana transportasi, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga sering kali menjadi faktor yang menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan secara berkelanjutan. Dengan sistem asrama, peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang lebih kondusif, akses pendidikan yang berkesinambungan, sekaligus pembinaan karakter yang menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi Papua yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak Papua dalam memperoleh pendidikan berkualitas sebagai bekal meningkatkan kesejahteraan hidup di masa depan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan diposisikan sebagai fondasi utama dalam menciptakan kemajuan daerah yang berkelanjutan.
Lebih jauh, keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur yang dibangun, tetapi juga oleh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang representatif. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, tokoh adat, keluarga, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.
Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi kekuatan utama karena pembangunan pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan investasi sosial yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, semakin besar pula peluang melahirkan generasi yang siap menjadi penggerak pembangunan Papua pada masa mendatang.
Salah satu aspek yang patut diapresiasi dari Program Sekolah Rakyat adalah komitmen untuk memperkuat peran putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik. Kehadiran guru yang memahami karakter sosial, budaya, dan kearifan lokal diyakini mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif serta membangun kedekatan emosional dengan peserta didik. Pendidikan tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pelestarian nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Papua.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal agar semakin banyak putra-putri asli Papua berperan sebagai tenaga pendidik. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pembelajaran berjalan selaras dengan karakter masyarakat setempat sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai nilai-nilai budaya lokal.
Program ini juga membuka peluang baru bagi lulusan perguruan tinggi asal Papua yang selama ini belum memperoleh kesempatan kerja sesuai kompetensinya. Kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi tenaga profesional lokal yang memiliki kapasitas di bidang pendidikan.
Dalam konteks tersebut, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri berpandangan bahwa Papua memiliki banyak putra-putri yang telah menempuh pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, namun sebagian di antaranya masih menghadapi keterbatasan kesempatan kerja. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai dapat menjadi ruang pengabdian bagi para sarjana Papua untuk berkontribusi sebagai tenaga pendidik sekaligus membantu meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda di daerahnya sendiri. Menurutnya, pelibatan Orang Asli Papua yang memiliki kompetensi sebagai guru akan memberikan manfaat ganda, yakni memperluas lapangan kerja sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga membangun rantai ekosistem pendidikan yang memberikan dampak ekonomi dan sosial secara bersamaan. Semakin banyak tenaga pendidik lokal yang terlibat, semakin besar pula peluang terwujudnya pemerataan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Papua.
Pembangunan Sekolah Rakyat juga sejalan dengan visi pembangunan Papua CERAH yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Pendidikan berkualitas menjadi pintu masuk untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang pembangunan.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
