Oleh: Catur Ronggo
Gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian besar bagi kemampuan negara memastikan keselamatan sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang lebih terarah. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Nagekeo, koordinasi lintas kementerian, pemulihan listrik dan jalan, serta perhatian pada kebutuhan air bersih memperlihatkan bahwa pemulihan tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi diarahkan agar kehidupan warga kembali berjalan.
Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, pemerintah pusat langsung mengerahkan personel dan bantuan ke Flores. Pemerintah mencatat ribuan personel TNI-Polri dikerahkan, sementara logistik dari pusat dikirim ke wilayah terdampak. Sementara pada 26 Agustus, Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan bencana di Nagekeo untuk mengevaluasi perkembangan dan mempercepat langkah rehabilitasi serta rekonstruksi. Data BNPB yang dipaparkan dalam rapat tersebut menunjukkan dampak besar terhadap masyarakat, dengan tujuh kabupaten di Pulau Flores terdampak bencana.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat harus diterjemahkan menjadi pengerahan sumber daya dan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan semata seberapa cepat pejabat datang ke lokasi, melainkan seberapa efektif negara memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Pilihan untuk memberi ruang kepada instansi terkait bekerja pada fase awal juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga konsentrasi operasi di lapangan.
Perkembangan terbaru memperkuat gambaran tersebut. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan gempa NTT. Dana tersebut dialokasikan Rp40 miliar bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Flores. Dukungan anggaran ini menjadi instrumen penting agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menangani kebutuhan masyarakat sekaligus memulai proses pemulihan.
Dari sisi energi, Anggota Dewan Energi Nasional M Kholid Syeirazi menilai percepatan pemulihan listrik merupakan langkah mendasar. Menurutnya, listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi fondasi bagi aktivitas masyarakat setelah bencana. Ketika pasokan listrik kembali, fasilitas kesehatan, komunikasi, layanan publik, kegiatan ekonomi, dan aktivitas sosial memiliki peluang lebih besar untuk beroperasi secara normal. Karena itu, pemulihan kelistrikan menjadi indikator penting bahwa negara mulai mengembalikan kehidupan masyarakat.
Kebutuhan dasar lain yang tidak kalah penting adalah air bersih. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air di Palue, termasuk memperbaiki fasilitas penampungan air hujan yang terdampak gempa. Pemerintah juga menjajaki penggunaan teknologi Reverse Osmosis untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Pilihan teknologi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak hanya mengandalkan pola bantuan konvensional, tetapi mulai memanfaatkan solusi yang sesuai dengan karakter geografis wilayah kepulauan.
Di sektor konektivitas, pemulihan jalan nasional juga terus dikejar. Kementerian PU menyatakan konektivitas jalan nasional yang terdampak gempa di Pulau Flores telah kembali pulih. Infrastruktur jalan memiliki fungsi strategis karena menentukan kelancaran distribusi bantuan, mobilitas tenaga kesehatan, akses masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Semakin cepat konektivitas pulih, semakin besar peluang masyarakat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari.
Dukungan fiskal dan kelembagaan juga perlu diikuti pengawasan agar setiap bantuan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan. Dalam kondisi pascabencana, kecepatan memang penting, tetapi akurasi sasaran tidak kalah menentukan. Pemulihan yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan sumber daya negara digunakan untuk memperbaiki kehidupan warga, bukan sekadar menyelesaikan target administratif. Prinsip ini juga penting untuk menjaga agar proses rehabilitasi berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur NTT Melki Laka Lena melihat kehadiran Presiden Prabowo memberikan dorongan moral sekaligus memperkuat dukungan pusat bagi daerah. Pandangan tersebut penting karena pemulihan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki pemahaman langsung mengenai kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah pusat memiliki kapasitas sumber daya dan koordinasi nasional untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang lebih besar.
Pemulihan Flores karena itu perlu dipandang sebagai proses berlapis. Bantuan darurat harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama listrik, air, jalan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi harus dipulihkan secara bertahap. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali lebih tangguh agar masyarakat tidak sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi memiliki ketahanan lebih baik menghadapi risiko di masa depan.
Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya diukur dari kemampuan mengubah respons cepat menjadi pemulihan yang nyata. Langkah pemerintah di NTT menunjukkan arah tersebut: bantuan digerakkan, layanan dasar dipulihkan, infrastruktur diperbaiki, teknologi dipertimbangkan, dan koordinasi pusat-daerah diperkuat. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, pemulihan NTT memiliki fondasi untuk berlangsung cepat, manusiawi, dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk bangkit.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
