Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi peserta didik sekaligus mempercepat penurunan stunting di berbagai daerah.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa perluasan program dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan tingkat kerawanan gizi di setiap wilayah. “Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, wilayah Maluku dan Papua menjadi salah satu fokus utama perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program. Karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian khusus agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh para siswa di daerah tersebut.
“Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Untuk mendukung percepatan pelaksanaan program, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah prioritas secara bertahap dan terukur. Kehadiran SPPG diharapkan dapat memperkuat distribusi makanan bergizi sekaligus memastikan pelayanan berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
BGN menegaskan bahwa perluasan layanan MBG akan tetap mengedepankan prinsip keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran. “Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” tegasnya.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang merata, khususnya bagi anak-anak di wilayah yang masih menghadapi tantangan pembangunan dan kesehatan.
