*Jakarta* – Pemerintah menciptakan kemandirian masyarakat melalui swasembada energi. Dengan adanya swasembada energi menjadi salah satu fondasi penting bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan Indonesia.
“Di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian global, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, mulai dari biodiesel berbasis bahan baku domestik hingga energi surya yang melimpah di wilayah khatulistiwa,” ujar Presiden Prabowo saat bertemu awak media di Jakarta.
Menurut Presiden, dua langkah strategis yang ditempuh adalah implementasi mandatori biodiesel B50 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
“Keduanya menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor”, tutur Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan melalui program mandatori B50, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar yang terdiri atas 50 persen biodiesel dan 50 persen solar.
“Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” kata Presiden.
“Dengan implementasi B50 dapat mengurangi kebutuhan impor solar dan menghemat devisa negara, termasuk pengembangan industri biodiesel juga berpotensi memperluas aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja, mulai dari sektor perkebunan hingga industri pengolahan,” jelasnya.
Ditambahkannya, selain biodiesel, pemerintah juga mengoptimalkan potensi energi surya melalui program pembangunan PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali. Program ini diarahkan untuk memperkuat pasokan listrik nasional melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan.
“Intinya, dengan 100 GWp kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” pungkas Presiden.
Presiden menilai manfaat PLTS telah dirasakan melalui peningkatan layanan listrik di Pulau Rengit, Bangka Belitung, dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap hari, serta di Pulau Sembur, Kepulauan Riau, ketersediaan listrik juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penggunaan cold storage nelayan dan mesin pembuat es”, jelasnya.
“Pengembangan PLTS berpotensi menekan biaya bahan bakar pembangkit, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta membuka peluang lapangan kerja. Dengan dukungan baterai penyimpan energi, PLTS juga dapat memasok listrik pada malam hari atau saat cuaca mendung,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan Indonesia harus mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GWp untuk menyediakan energi yang kompetitif bagi industri serta mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.
Lebih lanjut, Deon menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, energi surya dinilai memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pembangunan dibandingkan sebagian besar teknologi pembangkit lainnya. PLTS dapat dibangun dalam waktu relatif singkat sehingga berpeluang memenuhi tambahan permintaan listrik ketika kegiatan industri dan investasi berkembang.
“Hasil pemodelan sistem kelistrikan IESR menunjukkan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan berpotensi menekan biaya sistem listrik,” imbuhnya.,
Ditambahkan Deon, kecepatan pembangunan menjadi salah satu keunggulan PLTS untuk memenuhi tambahan kebutuhan listrik.
“Pembangunan PLTS untuk kebutuhan masyarakat termasuk industri dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2–6 bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan sekitar 6 bulan hingga 2 tahun,” tutupnya.
