Pemindahan Ibu Kota Negara Hentikan Citra Pembangunan Jawasentris
Oleh : Andika Ramadhanu
Ibu kota negara akan dipindah ke Penajam paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ini disetujui oleh banyak orang karena bisa menghapuskan label jawasentris karena kemajuan harus menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.
Indonesia telah merdeka selama lebih dari 70 tahun tetapi ada sedikit perbedaan antara Jawa dan pulau lain. Pemerintah berusaha memperbaiki agar tidak ada ketimpangan, karena ingin bertindak adil, agar ada pemerataan kemakmuran di seluruh negeri. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan ibu kota negara.
Ali Mochtar Ngabalin dari Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) bisa menghentikan citra pembangunan Jawa sentris. Dalam artian, ketika ibu kota dipindah ke Kalimantan, maka yang dibangun tak hanya di pulau Jawa, tetapi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lainnya.
Pemerataan memang harus dilakukan agar negeri ini tetap maju. Bayangkan jika yang dibangun hanya di Jawa saja, maka yang maju adalah orang-orang yang hidup di sana. Padahal masyarakat di Kaliamantan, Papua, dan daerah lain juga punya potensi besar. Oleh karena itu mereka bisa maju ketika ada pemerataan pembangunan.
Contohnya adalah di bidang pendidikan. Jangan sampai sekolah dan universitas yang bagus hanya ada di Jawa. Akan tetapi di sumatera, kalimantan, sampai Papua, wajib dibangun sekolah dan kampus yang representatif. Lengkap dengan pengajar yang berkualitas dan perpustakaan yang lengkap. Dengan begitu maka tidak ada perbedaan antara lulusan di Papua dengan di Jawa karena sama-sama cerdas.
Ketika ada pembangunan yang jawasentris maka akan ada banyak kerugian dan bisa menimbulkan rasa iri. Jangan sampai rasa iri ini bisa memicu konflik akibat SARA. Oleh karena itu harus ada pemerataan modernisasi di seluruh Indonesia, karena pemerintah mengimpelementasikan sila pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memang sejak zaman penjajahan Belanda, Jawa seolah-olah menjadi pusat nusantara, apalagi ibukota ada di Batavia (nama Jakarta pada zaman dulu). Akan tetapi kita jangan meneruskan pembangunan hanya di Jawa saja, karena jika hanya pusat yang diperhatikan, sebuah negara tidak akan maju. Warisan dari zaman feodal jangan ditelan mentah-mentah.
Ali Mochtar Ngabalin menambahkan, pada kuartal ketiga tahun 2021 lalu, lebih dari 57% produk domestik bruto (PDB) dihasilkan dari pulau Jawa. Berarti perputaran uang paling banyak terjadi di sana. Jika ada pemindahan ibu kota negara maka diharap perputaran ini juga terjadi di pulau lain sehingga sama-sama maju perekonomiannya.
Saat ibu kota negara dipindah ke Kalimantan maka akan berdampak positif bagi masyarakat Borneo, karena bisa meningkatkan terutama di bidang ekonomi. Jika ibu kota ada di sana maka otomatis dibangun istana negara, gedung pemerintahan, sekolah, pasar besar, dll. Semua akan berdampak positif pada perekonomian rakyat karena di daerah Penajam Paser Utara jadi makin ramai.
Kemajuan tak hanya terjadi di Kalimantan tetapi juga pulau-pulau lain, karena lebih dekat aksesnya (jika ditempuh melalui laut maupun udara). Dengan begitu maka roda perekonomian akan berjalan dengan lancar karena lebih dekat dengan ibu kota negara, dan menghemat biaya kirim.
Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan membawa banyak sekali kemajuan. Terutama bisa menghapus stigma jawasentris, karena pemerintah membangun tak hanya di Jawa, tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lain. Akan ada pemerataan modernisasi dan membuat negeri ini makin maju, baik di bidang ekonomi maupun yang lain.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
