Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tindak Tegas KST Papua - Kata Papua

Tindak Tegas KST Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp


Oleh : Timotius Gobay 


Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua berulah lagi dengan menyerang markas aparat hingga menyebabkan korban jiwa. Masyarakat mendukung penangkapan KST karena mereka tidak saja tega menyerang aparat keamanan namun juga warga sipil Papua.


KST berulah lagi dengan menyerang Pos Satgas Mupe Yonif Marinir-3 di Kwareh Bawah, Ke nyam, Kab. Nduga. Dalam peristiwa ini ada 10 korban luka dan 2 korban jiwa, Letda Muhammad Ikbal dan Pratu Wilson Anderson Here.

Mereka terluka karena diserang menggunakan senjata granat jenis GLM. Ditengarai, pelakunya adalah anggota KST pimpinan Egianus Kogoya.


Kapolres Nduga Kompol Komang Budhiarta menjelaskan, “KST menyerang dengan membawa senjata api dan mereka melakukannya dari dua sisi.’ Dalam artian, KST amat curang karena menyerang dari dua sisi, sungguh tindakan yang mengesalkan karena mereka nekat menyerang aparat, yang berarti menantang pasukan yang lain.


Masyarakat mendukung tindakan tegas dari TNI dan Polri dalam menangkap KST. Pasalnya, hal ini bukan terjadi pertama kalinya.

Aparat berusaha agar tidak ada penyerangan lagi, baik ke markas aparat maupun ke pemukiman warga sipil. Penyebabnya karaena keamanan warga harus dinomorsatukan.


Srategi dalam menangani KST memang diubah dengan pendekatan yang lebih humanis. Nama operasi Nemangkawi juga diganti jadi operasi Damai Cartenz. Akan tetapi damai bukan berarti pembiaran terhadap ulah KST. Justru mereka harus lekas ditangkap agar tidak membahayakan warga sipil dan aparat keamanan.
Untuk menangkap KST memang ada strateginya. Pertama, jika ada anggota KST atau OPM yang menyerahkan diri ke polisi dan kembali ke NKRI maka ia bisa jadi informan. Ia bisa menjelaskan siapa saja anggota KST yang masih tersisa, di mana saja wilayah operasinya, dari mana mereka mendapatkan suplai senjata api ilegal besert sumber dananya, di mana saja markasnya, dll.
Informasi itu amat berharga karena penangkapan terhadap KST memang harus dimulai dari markasnya. Selama ini ternyata markasnya ada banyak dan tersembunyi di hutan dan pegunungan, sengaja dijadikan kamuflase dengan lokasi di sana. Jika markas terungkap maka akan lebih mudah untuk menangkap karena ada banyak anggota KST di sana.
Jika sudah tahu markasnya maka akan dilakukan penyerbuan oleh pasukan gabungan TNI dan Polri. Mereka akan mencokok anggota KST yang selama ini mengganggu keamanan warga Papua. Semoga makin banyak yang tertangkap dan akhirnya KST akan hilang dengan sendirinya. Mereka tak akan menakuti warga lagi dengan senjata api ilegalnya.
KST harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika ditangkap. Mereka akan mendapat ancaman hukuman tergantung dari kasusnya. Jika kasusnya berat seperti pembunuhan berencana maka hukumannya bisa seumur hidup dalam penjara, atau malah hukuman mati. Memang nyawa harus dibalas nyawa dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Jangan malah ada yang memprovokasi bahwa kasus KST melanggar hak asasi karena justru KST yang melanggar hak asasi. Janganlah ada yang membela penjahat dan kelompok pemberontak, karena hukum harus ditegakkan.
KST adalah kelompok pemberontak yang harus dihapus dari Indonesia. Mereka tidak bisa dibiarkan berkeliaran, karena akan membahayakan keamanan warga sipil. Selain itu KST juga bertindak nekat dengan menyerang aparat, sehingga harus secepatnya ditangkap dan diurus proses hukumnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan