Lompat ke konten utama

Kata Papua

KTT G20 Peluang Indonesia Tunjukkan Transformasi Digital - Kata Papua

KTT G20 Peluang Indonesia Tunjukkan Transformasi Digital

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Salsa Aulia

Selaku Presidensi dalam Konferensi Tingkat Tingi (KTT) G20, Indonesia memiliki peran sangat besar untuk mampu menunjukkan bagaimana kemajuan dari transformasi digital yang sudah digagas dan menawarkannya pada negara-negara lain.


Saat ini memang paradigma dunia sudah berubah menjadi serba digital dengan segala akses kemudahan informasi, maka memang tidak bisa dipungkiri lagi apabila suatu negara ternyata enggan untuk mengikuti perubahan jaman ini, bisa jadi dia akan sangatlah tertinggal sehingga kesempatannya untuk berkembang juga akan berkurang.


Apalagi disatu sisi justru saat ini setiap negara dituntut harus bisa kembali menggerakkan beberapa sektor yang sempat terhambat akibat pandemi COVID-19 dan juga konflik Rusia dan Ukraina. Hal tersebut membuat sangat pentingnya transformasi digital terus digaungkan.


Sementara itu, Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan bahwa Indonesia sendiri selaku Presidensi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) akan terus mendukung adanya transformasi digital serta akan terus berkomitmen untuk membangun sebuah konsensus mengenai inklusifitas yang harus terjadi antara negara dengan paradigma besar berupa pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu menurutnya transformasi digital harus dilakukan dengan adil, transparan dan juga setara.


Lebih lanjut, Muhammad Lutfi menambahkan bahwa transformasi digital dengan paradigma berkelanjutan yang dimaksudkan adalah mendorong pencapaian beberapa tujuan secara berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan dan juga upaya penyediaan pekerjaan yang layak serta pertumbuhan perekonomian. Seluruh hal tersebut tentunya menjadi kunci dalam kebangkitan negara pasca pandemi Covid-19.


Tidak bisa dipungkiri lagi. menurut mantan Menteri Perdagangan tersebut, bahwa transformasi digital memang memiliki banyak sekali manfaat serta peluang karena akan mampu mengatasi kesenjangan yang terjadi diantara negara yang mungkin kurang dalam akses digitalnya dengan negara yang memang sudah sangat maju.

Lantaran jika ketidakseimbangan antar negara tersebut terus dibiarkan, maka secara otomatis tujuan untuk bisa bangkit secara bersama pun akan semakin sirna.


Pentingnya transformasi digital memang sudah menjadi keniscayaan di era pandemi Covid-19 seperti sekarang ini maupun setlahnya. Bagaimana tidak, pasalnya Southeast Asia Region Lead Advisor for Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Lily Yan Ing menjelaskan bahwa setidaknya pada tahun 2020 saja sudah ada 24 persen perusahaan telah menerima pesanan secara daring dan bahkan lebih dari 40 persen perusahaan telah berhasil melakukan pemesanan secara daring pula. Hal tersebut menunjukkan percepatan transformasi digital sudah tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya.
Di samping itu, gelaran KTT G20 sendiri memang merupakan sebuah momentum yang pasti sangat efektif untuk terus menggaungkan transformasi digital tersebut, karena seluruh negara dalam kelompok tersebut akan bersatu dalam perumusan berbagai hal yang mampu diimplementasikan secara bersama termasuk keamanan data, pedoman adopsi teknologi yang baik hingga pengembangan Artificial Intelligence (AI).
Terkait dengan transformasi digital, Indonesia juga sudah melakukan hal tersebut bahkan terus berupaya untuk didorong supaya menjadi dikenal di kancah Internasional. Hal tersebut sebagaimana ungkapan dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Johnny G. Plate saat berkunjung secara langsung ke markas Cisco System di San Jose dan juga markas Meta di San Francisco di Amerika Serikat (AS). Tujuan kunjungan tersebut adalah supaya kedua perusahaan teknologi dunia itu mendukung Indonesia dalam transformasi digital yang sudah dilakukan.
Bahkan, pihak Indonesia, juga sudah menyiapkan sebuah showcase digital transformation dalam KTT G20. Tidak tanggung-tanggung, konsep yang ditawarkan oleh Menkominfo tersebut disambut dengan baik dan disetujui oleh VP of Connectivity Policy Meta, Monica Desai yang mengaku bahwa dirinya sangat tertarik dengan kolaborasi konsep transformasi digital di setiap aspek kehidupan masyarakat.
Baginya, bahkan konsep yang diajukan oleh Indonesia sudah sangat sejalan dengan bagaimana komitmen dari pihak Meta untuk bisa memajukan ekonomi digital dan menghadirkan digitalisasi bagi seluruh generasi masa depan. Bukan hanya itu, namun WW Sales & Country Sponsor dari Cisco, Cassie Roach juga menyambut sangat positif konsep tersebut.
Perlu diketahui pula bahwa memang salah satu forum utama dalam G20 adalah bagaimana caranya seluruh anggota negara mampu untuk meningkatkan kerja sama mereka di bidang ekonomi internasional dengan transformasi digital. Salah satu dari fokus utama yang digagas adalah digital literacy dan juga digital talent, yang mana nantinya akan diarahkan pada peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemerataan literasi digital dan juga keterampilan digital seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan transformasi digital yang inklusif, yakni ketika semua negara bisa bersatu tanpa memandang perbedaan kepentingan masing-masing.
Berdasarkan laman resmi sekretaris kabinet RI, bahwa tujuan utama transformasi digital adalah supaya seluruh masyarakat mampu untuk memanfaatkan ruang digital dengan lebih produktif dan juga dinamis demi peningkatan sumber daya manusia yang cakap akan teknologi dan juga mampu untuk mendorong pertumbuhan nilai-nilai ekonomi baru. Terkait hal tersebut, sampai saat ini Indonesia sendiri tengah melakukan penyusunan dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang ternyata hal tersebut mampu digunakan rujukan berbagai negara.
Transformasi digital yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Indonesia ternyata bahkan disetujui oleh perusahaan-perusahaan besar di tingkat Internasional. Selaku Presidensi dalam KTT G20 juga, Bangsa ini terus berupaya untuk mendorong negara lain turut melakukan hal yang sama secara inklusif.

* Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah