Kata Papua

Aparat Keamanan Berhasil Tindak Anggota OPM yang Pernah Terlibat Penembakan Pekerja Sipil - Kata Papua

Aparat Keamanan Berhasil Tindak Anggota OPM yang Pernah Terlibat Penembakan Pekerja Sipil

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Aparat Keamanan Berhasil Tindak Anggota OPM yang Pernah Terlibat Penembakan Pekerja Sipil

INTAN JAYA – Aparat keamanan menegaskan komitmennya melindungi masyarakat Papua dari berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata. Komitmen tersebut kembali ditegaskan setelah operasi pengamanan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang berujung pada penindakan terhadap Okto Tigau, anggota TPNPB-OPM yang terlibat dalam sejumlah aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat keamanan.

 

 

 

 

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden bermula saat personel TNI mendeteksi empat orang bergerak secara sembunyi-sembunyi menuju pos pengamanan pada Selasa (30/6/2026) malam. Sesuai prosedur, aparat memberikan peringatan, namun tidak diindahkan dan justru mendapat tembakan balasan sehingga terjadi kontak senjata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dengan mempertimbangkan faktor keamanan, penyisiran tidak dilakukan pada malam itu. Keesokan harinya, tim gabungan Koops TNI Habema melaksanakan penyisiran sesuai prosedur dan menemukan satu jenazah laki-laki beserta sebuah parang,” ujar Wirya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pencocokan ciri fisik, dokumentasi, dan informasi yang dimiliki aparat, jenazah tersebut diidentifikasi sebagai Okto Tigau. Aparat menyebut yang bersangkutan merupakan Wakil Komandan Operasi Batalyon Metua Kodap VIII/Intan Jaya TPNPB-OPM dan diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, termasuk penembakan aparat keamanan, pekerja sipil, penyiksaan warga, serta intimidasi terhadap masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yang bersangkutan terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Intan Jaya, antara lain penembakan terhadap aparat keamanan, penembakan pekerja sipil, penyiksaan warga, serta berbagai aksi intimidasi terhadap masyarakat,” kata Wirya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usai proses identifikasi, jenazah diserahkan kepada tokoh adat setempat untuk dimakamkan sesuai ketentuan adat. Koops TNI Habema juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan serta berharap konflik bersenjata tidak terus berulang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Besar harapan kami agar peristiwa seperti ini tidak terus berulang sehingga masyarakat Papua dapat hidup dalam suasana yang aman, damai, dan penuh harapan,” tutup Wirya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberhasilan aparat menindak anggota OPM yang terlibat dalam penembakan pekerja sipil diharapkan dapat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat. Aparat juga menegaskan akan terus mengedepankan pendekatan profesional, terukur, dan sesuai prosedur hukum dalam menjaga keamanan serta melindungi warga sipil di Papua.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.