Lompat ke konten utama

Kata Papua

Apresiasi Danantara Utamakan Ekonomi Kerakyatan - Kata Papua

Apresiasi Danantara Utamakan Ekonomi Kerakyatan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Sadam Alghifari

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Meskipun bergerak dalam lingkup investasi strategis nasional, Danantara berperan penting dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor UMKM, penyediaan perumahan rakyat, serta peningkatan ekonomi desa. Kehadiran lembaga ini layak diapresiasi sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.

Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran saat ini berada pada titik terendah sejak krisis 1998. Ia menegaskan peran Danantara bersama koperasi Merah Putih sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Presiden menjelaskan bahwa telah terbentuk 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang menjadi pusat distribusi komoditas vital seperti beras, minyak goreng, LPG, dan pupuk bersubsidi, sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa peran Danantara dalam pembiayaan perumahan menjadi simbol kemandirian ekonomi nasional. Ia menuturkan bahwa pada tahun ini kementeriannya tidak mengambil pinjaman luar negeri, sebuah langkah strategis yang mencerminkan kemampuan bangsa membangun secara mandiri. Menurut Maruarar, dukungan Danantara terhadap Program 3 Juta Rumah melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130 triliun akan memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menyampaikan Danantara berperan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan masa depan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan, sinergi Danantara dengan BUMN akan memperkuat investasi berkelanjutan di bidang infrastruktur, energi hijau, serta menciptakan peluang kerja dan kerja sama strategis berskala internasional. Dian meyakini kehadiran Danantara akan memperkuat ekosistem pembangunan nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia di seluruh daerah.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Edger Josua Silalahi, memberikan apresiasi atas komitmen Danantara terhadap ekonomi kerakyatan. Menurutnya, lembaga ini membuka akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi rakyat, sehingga mereka mampu berkembang dan bersaing di era ekonomi digital. Edger juga menekankan bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan negara, dan Danantara turut memperkuat kedaulatan ekonomi melalui investasi strategis di sektor energi, infrastruktur, dan industri pertahanan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menggarisbawahi bahwa tata kelola Danantara berlandaskan prinsip good governance dan kehati-hatian. Ia menekankan pentingnya pengelolaan investasi negara secara disiplin, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Rosan, prinsip tersebut menjadi pondasi bagi Danantara dalam mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.

Peluncuran Danantara menjadi tonggak penting dalam strategi ekonomi nasional. Lembaga ini mengelola aset BUMN dengan nilai awal mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp320 triliun. Struktur pengelolaannya melibatkan tokoh-tokoh nasional sebagai dewan pengawas dan penasihat, serta dijalankan oleh jajaran profesional berpengalaman. Pemerintah memanfaatkan Danantara untuk mempercepat hilirisasi industri, membangun infrastruktur, dan memperkuat perumahan rakyat tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri.

Dukungan Danantara terhadap sektor perumahan rakyat menjadi bukti nyata praktik ekonomi kerakyatan. Skema pembiayaan yang transparan, efisien, dan tepat sasaran memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Partisipasi sektor konstruksi, penyedia bahan bangunan, dan tenaga kerja lokal juga menciptakan efek berganda yang memperkuat perekonomian daerah.

Dalam pemberdayaan ekonomi desa, pemerintah mengarahkan Danantara untuk bersinergi dengan koperasi Merah Putih. Koperasi ini berperan sebagai pusat distribusi bahan pokok bersubsidi, sarana pemberdayaan ekonomi lokal, serta pencipta lapangan kerja. Strategi ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun perekonomian dari akar rumput hingga mencapai investasi strategis berskala besar.

Keberadaan Danantara membuktikan bahwa agenda ekonomi kerakyatan bukan sekadar retorika politik. Hasil nyata dapat dilihat dari penurunan angka pengangguran dan meningkatnya akses perumahan rakyat. Selain itu, terbukanya peluang usaha bagi UMKM menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat.

Pemerintah memastikan seluruh program yang dijalankan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Langkah ini menjadi jaminan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi negara semakin kuat.

Ke depan, tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik akan terus menguji ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberadaan Danantara yang memadukan kekuatan investasi negara dengan kepentingan rakyat menjadi modal penting menghadapi situasi tersebut. Hal ini membuat Indonesia memiliki instrumen yang solid untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Danantara sebagai instrumen sovereign wealth fund modern menjadi simbol transisi menuju ekonomi yang inklusif, berdaulat, dan berpihak pada rakyat. Dukungan luas dari pejabat kementerian, pelaku BUMN, hingga aktivis pemuda mencerminkan adanya konsensus bahwa ekonomi kerakyatan merupakan strategi nyata yang dijalankan dengan tekad dan kepercayaan diri. Pemerintah telah membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan terus mengedepankan tata kelola yang baik, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat, semangat ekonomi kerakyatan akan mengakar kuat, melembaga, dan mengantarkan Indonesia maju bersama.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan