Oleh: Maria Anisette Tabuni
Pemerintah menggelar pertemuan di Nabire, Papua Tengah, sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua. Kegiatan ini mempertemukan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan organisasi masyarakat untuk membahas program strategis yang mencakup sektor gizi, kesehatan, ekonomi desa, dan pemberdayaan kampung.
Mengusung semangat “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan ini memperlihatkan bahwa arah pembangunan Papua tidak lepas dari dua fokus utama: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan bahwa percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi prioritas utama, dengan langkah konkret seperti pembentukan Kelompok Kerja, penambahan titik dapur sehat, alokasi anggaran daerah, dan pemetaan sekolah penerima manfaat.
Program MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga penggerak ekonomi yang melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Bahan pangan yang diserap dari masyarakat setempat memberi efek berantai pada perekonomian daerah, sementara manfaat langsungnya dirasakan oleh anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita, termasuk yang mengalami stunting. Dengan pendekatan ini, pembangunan kesehatan dan perekonomian berjalan beriringan, menciptakan fondasi kuat bagi masa depan Papua.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Papua menjadi salah satu wilayah tercepat dalam realisasi MBG, dengan capaian signifikan di berbagai provinsi. Ia menekankan pentingnya penggunaan bahan baku lokal sebagai strategi mendorong ekonomi rakyat. Langkah ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke Papua benar-benar menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.
Pemerintah daerah tidak berhenti pada program gizi saja. Pemberian makanan tambahan, bantuan langsung tunai untuk balita, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi bukti bahwa pembangunan dirancang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Sejak 2023, program TEKAD di Nabire dan Dogiyai telah menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, yang sejalan dengan visi pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Papua.
Langkah strategis lainnya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa/kelurahan Papua Tengah, menjadikannya provinsi pertama di wilayah Papua yang mencapai 100 persen pembentukan koperasi tersebut. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi atas capaian ini dan menilai KDMP sebagai pilar penting kemandirian desa. Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang bekerja dari desa untuk desa, memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa membangun Papua berarti membangun Indonesia. Dengan dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada tahun ini, peluang menggerakkan perekonomian desa sangat besar. Program MBG, KDMP, dan TEKAD menjadi rangkaian kebijakan yang saling melengkapi untuk memperkuat pondasi ekonomi masyarakat, menciptakan kemandirian, dan memperkecil kesenjangan pembangunan.
Pendekatan terintegrasi ini juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat adat. Kepala Suku Nabire, Melkisedek Rumawi, menilai kehadiran Badan Gizi Nasional membawa manfaat besar bagi generasi muda Papua. Ia melihat pemenuhan gizi sebagai langkah penting menyiapkan anak-anak adat agar tumbuh sehat, berpendidikan, dan kelak menjadi pemimpin bangsa. Dukungan ini disertai harapan agar setiap program benar-benar dijalankan dengan konsisten, diawasi bersama, dan memberi dampak nyata bagi rakyat.
Konsistensi dan keberlanjutan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan Papua. Pemerintah pusat dan daerah memahami bahwa kemajuan tidak dapat dicapai hanya dengan proyek sesaat, tetapi melalui kerja berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan partisipatif seperti yang ditunjukkan di Nabire menjadi model interaksi yang memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari penggeraknya.
Selain manfaat ekonomi dan kesehatan, agenda pembangunan Papua juga berkontribusi pada stabilitas dan kedamaian wilayah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peluang terjadinya ketegangan sosial dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan harapan tokoh-tokoh Papua agar kekerasan dihentikan, kehidupan sosial berjalan damai, dan masyarakat dapat beribadah, bersekolah, serta berusaha dengan aman.
Momentum pembangunan ini juga memiliki makna simbolis menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Papua, disertai program nyata yang menyentuh kebutuhan mereka, menjadi pengingat bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang mendapat perhatian dan dukungan penuh. Semangat persatuan yang diusung dalam kegiatan di Nabire mencerminkan tekad bersama untuk membangun tanah Papua sebagai wilayah yang damai, sejahtera, dan setara dengan daerah lainnya.
Rangkaian pembangunan yang digelar di Nabire juga diikuti kegiatan serupa di Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari. Di berbagai lokasi tersebut, pemerintah melaksanakan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peletakan batu pertama dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah awal memperluas jangkauan program.
Kehadiran kegiatan di banyak titik ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat gizi masyarakat, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong kemandirian ekonomi desa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Papua, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.
*) Praktisi Pemberdayaan Masyarakat
