Apresiasi Langkah Terukur Pemerintah Antar Indonesia Menuju Swasembada Pangan
Oleh: Rahmi Sagita
Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmen kuat dalam mengantarkan bangsa menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang diwarnai krisis pangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim, ketahanan pangan diposisikan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemandirian pangan bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinannya menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Pemerintah menilai bahwa capaian sektor pangan dalam satu tahun pemerintahan menunjukkan akselerasi yang melampaui target awal. Percepatan ini memperlihatkan efektivitas kebijakan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat sistem pangan nasional secara menyeluruh.
Arah kebijakan pangan juga dikaitkan langsung dengan visi besar pembangunan nasional. Swasembada pangan ditetapkan sebagai pilar utama Asta Cita Pemerintah, sejajar dengan Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan energi berbasis biofuel, serta hilirisasi industri. Pemerintah melihat keterpaduan kebijakan ini sebagai jalan untuk membangun ekonomi yang kuat dari desa hingga pusat.
Komitmen terhadap kemandirian pangan semakin relevan di tengah tekanan global terhadap rantai pasok. Pemerintah menilai ketergantungan impor menjadi risiko strategis yang harus dikurangi secara bertahap dan terukur. Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga daya tahan nasional menghadapi krisis apa pun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai salah satu level tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan produksi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pasokan.
Capaian produksi pangan juga dibarengi dengan upaya menjaga keseimbangan harga dan kesejahteraan petani. Pemerintah memandang stabilitas inflasi pangan sebagai prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi. Pada saat yang sama, peningkatan Nilai Tukar Petani menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak positif bagi pelaku utama sektor pertanian.
Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dari strategi swasembada pangan. Pemerintah melihat program ini tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi domestik. Dengan dukungan anggaran negara, program ini menciptakan kepastian permintaan bagi produk pangan lokal.
Pendekatan pemerintah juga mencakup kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem dinilai sebagai tantangan serius bagi produksi pangan nasional. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pangan berbasis modern farming dan teknologi pertanian terus didorong sebagai solusi jangka panjang.
Airlangga Hartarto memandang pengembangan food estate sebagai salah satu strategi penting. Konsep pertanian terintegrasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah melihat potensi besar kawasan ini sebagai lumbung pangan dan energi di masa depan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pemerintah menyadari bahwa tantangan pangan tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa dukungan dunia usaha. Sinergi ini menjadi fokus dalam berbagai forum strategis nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai dukungan pemerintah terhadap Jakarta Food Security Summit 2026 sebagai sinyal kuat keterbukaan kolaborasi. Dunia usaha melihat forum ini sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan agenda bisnis dengan prioritas nasional di sektor pangan.
Kadin secara aktif mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam penguatan rantai pasok pangan. Partisipasi dunia usaha dalam Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai contoh konkret sinergi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini memperkuat peran sektor swasta dalam agenda ketahanan pangan nasional.
Anindya juga menyoroti pentingnya penerapan sistem pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir. Inclusive closed loop system dipandang mampu menciptakan efisiensi produksi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani. Jika diterapkan secara luas hingga tingkat desa, sistem ini diyakini memberi dampak ekonomi yang signifikan.
Dari sisi kebijakan teknis, Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian menilai capaian swasembada beras dan jagung mencerminkan keseriusan pemerintah. Target swasembada yang semula dirancang jangka menengah berhasil dipercepat melalui kerja lintas sektor yang intensif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi sektor pertanian.
Percepatan capaian pangan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan. Pemerintah mendorong deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, serta penguatan pembiayaan bagi petani. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menciptakan iklim usaha pertanian yang lebih produktif dan berdaya saing.
Pemerintah juga membentuk mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Task force pangan dipandang efektif dalam memastikan kebijakan berjalan selaras dari perencanaan hingga implementasi. Pendekatan ini memperkecil hambatan birokrasi yang selama ini menghambat produktivitas.
Sam Herodian menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi. Aspek distribusi, efisiensi, stabilitas harga, dan kepastian pasar menjadi bagian integral dari kebijakan pangan nasional. Pemerintah menilai pendekatan menyeluruh ini sebagai kunci keberlanjutan swasembada pangan.
Secara keseluruhan, langkah terukur pemerintah mencerminkan keseriusan membangun kemandirian pangan jangka panjang. Konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta kolaborasi dengan dunia usaha memperkuat fondasi swasembada pangan nasional. Melalui strategi ini, Indonesia diarahkan menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaulat di sektor pangan.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
