Kata Papua

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Minta SPBU Swasta Berkolaborasi Dengan Pertamina - Kata Papua

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Minta SPBU Swasta Berkolaborasi Dengan Pertamina

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Minta SPBU Swasta Berkolaborasi Dengan Pertamina

Jakarta – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti BP, Shell, dan VIVO kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa solusi terbaik adalah kolaborasi langsung dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin ketersediaan pasokan.

 

 

 

 

 

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah telah memberikan ruang impor lebih besar bagi badan usaha. “Kuotanya itu 110% dibandingkan tahun lalu. Sekali lagi saya katakan bahwa, contoh perusahaan A dia mendapat 1 juta kiloliter di 2024. Di 2025, dia mendapat 1 juta plus 10%. Berarti kan 1 juta plus 100 ribu. Artinya apa? Semuanya dapat dong,” ujarnya

 

 

 

 

 

 

Namun, Bahlil mengingatkan bahwa jika stok swasta habis, jalan keluar tetap melalui kerja sama dengan Pertamina. “Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri ini. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara,” katanya.

 

 

 

 

 

 

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin sektor vital seperti energi sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.

 

 

 

 

 

 

“Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?” tambahnya.

 

 

 

 

 

 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada permintaan resmi dari SPBU swasta kepada Pertamina.

 

 

 

 

 

 

“Belum, karena di SPBU Swastanya sedang melakukan internal analisis. Jadi dalam rapat kemarin mereka belum bisa lanjut. Masih internal analisis dulu di masing-masing,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

Laode menegaskan tidak ada tambahan biaya dalam skema pembelian BBM melalui Pertamina.

 

 

 

 

 

 

“Nggak, itu kan sudah dirapatkan sama Menteri, nggak boleh ada penambahan biaya macem-macem,” imbuhnya.

 

 

 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, impor BBM tetap dilakukan melalui Pertamina.

 

“Kita posisinya sudah jelas. Dirjen Migas udah statement, impor lewat Pertamina,” tegasnya.

 

Dengan kolaborasi ini, publik diharapkan tidak lagi menghadapi kelangkaan di SPBU swasta, sementara ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.