Oleh : Abdul Razak
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digulirkan pemerintah pusat sejak 2025 menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan layanan kesehatan publik berbasis promotif dan preventif. Di tengah meningkatnya beban penyakit tidak menular serta tuntutan efisiensi pembiayaan kesehatan, CKG hadir sebagai instrumen strategis untuk mendorong deteksi dini dan membangun budaya sadar kesehatan di masyarakat.
Implementasi CKG di berbagai daerah menunjukkan capaian yang progresif. Di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi mencatat keberhasilan melampaui target nasional yang tertuang dalam Kementerian Kesehatan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyampaikan bahwa pada 2025 sebanyak 4.202.586 orang telah menerima layanan CKG atau setara 37,5 persen dari total penduduk sasaran, melampaui target RPJMN sebesar 36 persen.
Ani Ruspitawati menjelaskan bahwa pada Januari hingga 11 Februari 2026 tercatat 146.727 orang telah mengikuti program CKG dan jumlah tersebut masih terus bertambah. Ia menegaskan bahwa peningkatan capaian dilakukan melalui perluasan akses layanan dengan melibatkan puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta rumah sakit umum daerah untuk skrining bayi baru lahir.
Menurut Ani Ruspitawati, strategi lain yang ditempuh adalah memperluas jangkauan melalui CKG Komunitas di tempat kerja formal dan informal, posyandu, serta ruang-ruang publik. Integrasi CKG dengan program prioritas kesehatan lainnya juga dilakukan untuk memastikan kesinambungan intervensi. Ia menambahkan bahwa komponen pemeriksaan mengikuti petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, dengan tambahan pada 2026 berupa skrining penyakit kulit seperti kusta, frambusia, dan skabies. Lebih jauh, peserta yang ditemukan memiliki masalah kesehatan langsung diberikan tatalaksana dan rujukan sesuai alur layanan BPJS Kesehatan.
Pendekatan komprehensif ini memperlihatkan bahwa CKG bukan sekadar kegiatan skrining massal, melainkan bagian dari sistem layanan kesehatan terintegrasi. Ketika deteksi dini diikuti tata laksana yang tepat, maka kualitas hidup masyarakat meningkat dan risiko komplikasi penyakit dapat ditekan sejak awal.
Di wilayah timur Indonesia, implementasi CKG juga menunjukkan dampak signifikan. Di Nusa Tenggara Barat, program ini dinilai sebagai momentum penting dalam membangun budaya kesehatan preventif. Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram menjadi salah satu institusi yang aktif mendukung pelaksanaan CKG dengan menggandeng 12 puskesmas melalui fasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi.
Direktur Poltekkes Mataram, Dr. dr. Yopi Harwinanda Ardesa, M.Kes., menilai program ini sebagai langkah konkret menggeser paradigma lama yang berorientasi pada pengobatan menjadi pencegahan. Ia menjelaskan bahwa selama ini masyarakat cenderung datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah sakit, sedangkan CKG mendorong pemeriksaan saat kondisi masih sehat sebagai upaya preventif. Pada pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat NTB tahun 2025, dalam satu kali kegiatan CKG jumlah peserta mencapai 1.111 orang, mencerminkan meningkatnya kesadaran publik.
Dr. Yopi Harwinanda Ardesa menegaskan bahwa deteksi dini hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes menjadi kunci dalam menekan beban penyakit kronis. Ia menyebut bahwa jika kondisi seperti pre-hipertensi diketahui lebih awal, penanganannya jauh lebih mudah dan murah serta tidak membebani pembiayaan negara dalam jangka panjang. Meski menghadapi kendala pada ketersediaan bahan habis pakai laboratorium sederhana, pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, berat badan, dan lingkar perut tetap berjalan dan mampu memberikan gambaran risiko kesehatan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program. Konsistensi pelaksanaan, menurutnya, akan membentuk kebiasaan baru sehingga pemeriksaan kesehatan berkala menjadi budaya. Di internal kampus, pemeriksaan rutin setiap tiga bulan bagi pegawai dilakukan sebagai bentuk keteladanan institusi pendidikan kesehatan.
Sementara itu di Lampung, pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan pada 2026. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Edwin Rusli menyampaikan bahwa capaian tahun 2025 baru mencapai 12 persen, sementara target nasional sebesar 36,5 persen. Untuk 2026, Lampung menargetkan cakupan 30 persen dari total 9,4 juta penduduk di 15 kabupaten/kota.
Edwin Rusli menjelaskan bahwa strategi peningkatan dilakukan melalui penguatan skrining di tingkat bawah, menyasar anak sekolah, komunitas, serta masyarakat yang sedang berulang tahun. Ia menyebut penguatan peran puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan menjadi fokus utama, dengan mengedepankan deteksi dini penyakit.
Data Dinas Kesehatan Lampung 2025 menunjukkan 55,58 persen puskesmas telah melaksanakan program CKG. Proporsi kehadiran anak sekolah mencapai 45 persen, terdiri dari 100.335 siswa SMP, 49.386 siswa SMA, dan 230.505 siswa SD. Angka tersebut menunjukkan potensi besar penguatan intervensi kesehatan berbasis sekolah sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Dari Jakarta hingga NTB dan Lampung, terlihat benang merah bahwa CKG bukan hanya program teknis, tetapi langkah strategis membangun sistem kesehatan publik yang tangguh. Melalui deteksi dini, integrasi layanan, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan puskesmas, pemerintah berupaya menggeser orientasi layanan dari kuratif ke preventif.
Ke depan, keberhasilan CKG akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, dukungan pembiayaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Ketika kesadaran kolektif terbentuk dan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi kebiasaan, maka kualitas layanan kesehatan publik tidak hanya meningkat secara statistik, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi ketahanan sosial dan pembangunan nasional. (*)
)* Analis Kebijakan
