Oleh : Gavin Asadit
Langkah inovatif dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan inklusif kembali ditunjukkan Indonesia lewat penerbitan perdana instrumen Orange Bonds oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebagai bagian dari inisiatif keuangan berkelanjutan global, Orange Bonds hadir untuk mendorong kesetaraan gender dan akses keuangan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera. Di tengah momentum ini, Danantara lembaga pengelola kekayaan negara yang baru berdiri awal tahun ini mengambil peran strategis dalam mendorong transformasi sistemik menuju ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Orange Bonds merupakan instrumen investasi berbasis prinsip ESG (environmental, social, governance) dengan penekanan kuat pada keadilan gender. Dikenalkan melalui gerakan global bernama Orange Movement, obligasi ini didukung sejumlah lembaga internasional seperti Impact Investment Exchange (IIX), Ford Foundation, ANZ, dan Nuveen. Indonesia, melalui PNM, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan instrumen ini dengan skala besar. Dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp16 triliun, terdiri dari obligasi konvensional sebesar Rp6 triliun dan sukuk berbasis syariah senilai Rp10 triliun.
Penerbitan ini mendapat dukungan penuh dari Danantara sebagai sovereign wealth fund yang bertugas mengoptimalkan nilai ekonomi dan sosial dari sejumlah BUMN strategis. Sebagai pemegang saham di PNM, Danantara memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola, mendampingi struktur penerbitan, hingga membangun kerangka pemantauan dampak jangka panjang dari instrumen tersebut. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir menyatakan bahwa Orange Bonds adalah bentuk konkret dari sinergi antara misi sosial dan mekanisme pasar keuangan modern. Pihaknya juga menjelaskan bahwa transformasi inklusi keuangan tidak bisa berjalan tanpa inovasi, Orange Bonds adalah jawaban Indonesia terhadap kesenjangan akses modal, terutama bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro di Danantara mendukung penuh inisiatif ini sebagai tonggak perubahan.
Sebagai pelaksana langsung penerbitan, PNM menargetkan seluruh dana hasil obligasi akan digunakan untuk memperluas jangkauan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan Mekaar Syariah yang telah menjangkau lebih dari 15,8 juta perempuan nasabah di seluruh Indonesia. Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menjelaskan bahwa penerbitan Orange Bonds adalah wujud konkret komitmen lembaga dalam memberdayakan perempuan sebagai agen pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pihaknya ingin memperluas kesadaran publik bahwa investasi bisa memberikan dampak sosial yang terukur, dan Orange Bonds bukan sekadar instrumen keuangan, tapi medium pemberdayaan.
Obligasi oranye ini terdiri dari tiga seri, masing-masing dengan tenor dan kupon berbeda. Seri pertama memiliki tenor 370 hari dengan kupon 6,25 persen, seri kedua bertenor tiga tahun dengan kupon 6,65 persen, dan seri ketiga dengan tenor lima tahun dan kupon 6,85 persen. Untuk sukuk mudharabah, indikasi bagi hasil juga mengikuti struktur yang sama. Kedua instrumen ini telah mendapatkan peringkat idAAA dari PEFINDO, menandakan kepercayaan pasar terhadap stabilitas dan tata kelola perusahaan.
Pengakuan internasional turut menyertai penerbitan ini. Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX) Angela Ng mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah berani dan strategis dalam memimpin perubahan di kawasan, dimana PNM telah menunjukkan bagaimana lembaga keuangan bisa berperan sebagai katalis inklusi.
Langkah strategis ini juga mendapat apresiasi dari kalangan pemerintah. Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, Yanuar Nugroho menyebut bahwa Orange Bonds sejalan dengan peta jalan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Inovasi pembiayaan seperti ini adalah cara kita mengejar ketertinggalan dalam pendanaan SDGs. Pemerintah mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan SDGs di Indonesia mencapai Rp24.000 triliun hingga 2030. Kehadiran instrumen seperti Orange Bonds diyakini dapat memperkecil jarak tersebut secara signifikan.
Danantara sendiri tak berhenti pada dukungan institusional semata. Lembaga ini juga tengah menyiapkan platform digital untuk pemantauan dampak dari seluruh pembiayaan yang terkait instrumen keuangan berkelanjutan, termasuk Orange Bonds. Platform ini akan menyajikan data real-time mengenai alokasi dana, profil penerima manfaat, dan capaian sosial-ekonomi yang dihasilkan. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, yang menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya kepercayaan pasar.
Lebih jauh, Danantara juga berencana memperluas ekosistem Orange Bonds dengan mendorong pelaku keuangan swasta seperti bank, fintech, dan perusahaan sosial untuk menerbitkan instrumen serupa. Direktur Strategi Danantara Della Rina menyatakan bahwa keberhasilan PNM seharusnya menjadi preseden positif karena bukan monopoli pemerintah dan Potensi dampak akan jauh lebih besar bila sektor swasta turut masuk.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Belum semua lembaga memiliki pemahaman yang cukup tentang pengukuran dampak sosial, khususnya yang berkaitan dengan keadilan gender. Oleh karena itu, Danantara bersama OJK dan IIX sedang menyusun modul pelatihan dan panduan teknis untuk membantu institusi lain menyusun kerangka kerja ESG yang memadai. Pelatihan ini akan menyasar perusahaan manajer investasi, bank pembangunan daerah, hingga koperasi dan lembaga keuangan mikro.
Di sisi lain, instrumen ini membuka peluang bagi investor global yang selama ini mengincar investasi berdampak (impact investing), namun menghadapi keterbatasan instrumen yang kredibel dan terukur. Dengan standar global dan transparansi yang tinggi, Orange Bonds berpotensi menarik dana dari investor institusional, dana pensiun, hingga filantropi berbasis hasil. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan insentif fiskal untuk memperluas partisipasi penerbit maupun investor.
Melihat skala dampaknya, Orange Bonds bukan hanya alat pengumpulan dana, tapi juga strategi diplomasi keuangan Indonesia di panggung global. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengadopsinya secara resmi, Indonesia dipandang memimpin dalam inovasi keuangan berkeadilan. Dengan dukungan kuat dari Danantara, potensi ekspansi instrumen ini ke sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial terbuka lebar.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
