Lompat ke konten utama

Kata Papua

Deradikalisasi Bertahap Berhasil, Jamaah Islamiyah Resmi Dibubarkan - Kata Papua

Deradikalisasi Bertahap Berhasil, Jamaah Islamiyah Resmi Dibubarkan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Andi Setiawan

Deradikalisasi adalah sebuah proses yang kompleks dan memakan waktu, namun hasil yang dicapai dapat membawa perubahan signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Indonesia, yang telah lama menghadapi tantangan ancaman dari Jamaah Islamiyah (JI), kini telah berhasil mereduksi kelompok teroris tersebut. Setelah upaya deradikalisasi yang intensif dan berkelanjutan, Jamaah Islamiyah akhirnya dapat dibubarkan.

Jamaah Islamiyah merupakan kelompok militan Islam yang didirikan pada awal 1990 an dengan tujuan mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Kelompok ini bertanggung jawab atas sejumlah serangan teroris besar, termasuk Bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Aktivitas teror mereka tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa dan materi, tetapi juga menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan di masyarakat. Selama bertahun tahun, pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat internasional telah berupaya untuk menumpas kelompok ini melalui penangkapan, penuntutan, dan upaya deradikalisasi.
Pengamat terorisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, pembubaran organisasi JI dinilai akan sangat mempengaruhi peta ancaman terorisme di tanah air. Sebab, sebagai organisasi yang dianggap cukup kokoh dari segi kelembagaan dan jumlah anggota, JI telah berhasil di bubarkan. Selama ini, JI mengubah orientasi dan strategi gerakan dengan tidak lagi melakukan aksi serangan, baik pembunuhan maupun pengeboman, tetapi dengan menyebarkan dakwah, membangun sumber daya manusia anggotanya, penguatan ekonomi, dan latihan militer. Sehingga, dengan adanya pembubaran organisasi JI ini akan meningkatkan tingkat keamanan nasional. Dengan hilangnya salah satu kelompok teroris paling berbahaya di Indonesia, ancaman serangan teroris besar berkurang. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada pencegahan radikalisasi dan ancaman baru yang mungkin muncul.
Pembubaran resmi Jamaah Islamiyah adalah bukti nyata keberhasilan program deradikalisasi di Indonesia. Banyak mantan anggota yang kini telah kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang damai. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Keberhasilan ini juga meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mampu mengatasi ekstremisme melalui pendekatan yang manusiawi dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia memainkan peran kunci dalam keberhasilan deradikalisasi ini. Melalui koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, TNI, dan organisasi masyarakat, untuk menjalankan program deradikalisasi. Pemerintah juga bekerja sama dengan ulama dan tokoh agama untuk memberikan pencerahan kepada para mantan ekstremis. Selain itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam membantu mantan anggota teroris untuk beradaptasi dan kembali ke kehidupan normal.
Meskipun demikian, proses deradikalisasi tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa mantan anggota masih menghadapi stigma dari masyarakat, dan ada juga yang kesulitan menemukan pekerjaan. Selain itu, ancaman ekstremisme masih ada, dengan munculnya kelompok kelompok baru yang mencoba menyebarkan ideologi radikal. Oleh karena itu, upaya deradikalisasi harus terus dilakukan secara konsisten dan adaptif, dengan memperhatikan dinamika sosial dan politik yang terus berubah.
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Radikalisme dan Intoleransi, Nuruzzaman mengatakan pendekatan deradikalisasi yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri patut diapresiasi sehingga pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI bisa terjadi. Keberhasilan aparat keamanan dalam membubarkan organisasi tersebut menunjukkan ketangguhan dan dedikasi yang luar biasa dalam memerangi terorisme. Mereka menghadapi risiko besar dalam operasi penangkapan dan penggerebekan anggota JI, seringkali berhadapan dengan situasi berbahaya. Keberanian dan ketekunan mereka memastikan bahwa ancaman teroris dapat diatasi dan dihilangkan, memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT dan lembaga terkait lainnya merupakan komponen penting dalam pembubaran JI. Pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial membantu mantan anggota JI kembali ke masyarakat. Aparat keamanan bekerja sama dengan tokoh agama, psikolog, dan komunitas untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi mantan ekstremis. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pendekatan manusiawi dalam memerangi ideologi radikal.
Senior advisor Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones mengatakan pembubaran tersebut sebagai “puncak dari langkah panjang menuju berakhirnya keberadaan JI sebagai organisasi terselubung, dan beroperasi secara terbuka demi kepentingan penyebaran dan pendidikan Islam. Namun, potensi munculnya kelompok kelompok baru diperkirakan akan terjadi. Tentunya beberapa orang di JI akan melihatnya sebagai pengkhianatan. Sehingga, pemerintah perlu tetap waspada pasca deklarasi Deradikalisasi ini.
Meskipun demikian, melalui pendekatan yang holistik, dukungan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia telah menunjukkan bahwa tantangan terorisme dapat diatasi dengan cara yang manusiawi dan berkelanjutan. Namun, upaya ini harus terus berlanjut, dengan adaptasi terhadap dinamika baru dan komitmen yang kuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi negara negara lain yang menghadapi ancaman serupa, bahwa dengan tekad dan strategi yang tepat, kedamaian dan keamanan dapat tercapai.

*) Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Surabaya

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan