Lompat ke konten utama

Kata Papua

Dinilai Mampu Lanjutkan IKN, Projo Jawa Barat Komitmen Tegak Lurus Dukung Ganjar-Mahfud - Kata Papua

Dinilai Mampu Lanjutkan IKN, Projo Jawa Barat Komitmen Tegak Lurus Dukung Ganjar-Mahfud

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Kanya Almahyra

Dinilai mampu melanjutkan pembangunan nasional yang lebih merata dalam mewujudkan Indonesia yang unggul, salah satunya adalah dengan adanya percepatan pembangunan IKN, maka menjadikan Relawan Projo di Jawa Barat (Jabar) terus tegak lurus dalam memberikan dukungan penuh mereka kepada pasangan duet Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang.

Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD telah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa semakin mempercepat penyelesaian akan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Komitmen tersebut bahkan telah tertuang ke dalam dokumen visi dan misi dari pasangan duet yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Dalam salah satu misi yang mereka usung, terdapat poin yakni melakukan percepatan pada pembangunan ekonomi berdikari yang berbasis pada pengetahun dan nilai tambah, kemudian disebutkan bahwa adanya komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan IKN. Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap akan dilakukan hingga di sana mampu menjadi titik keseimbangan baru bagi keadilan pembangunan sekaligus juga menjadi simbol Indonesia yang futuristik.

Diketahui bahwa visi yang dimiliki oleh pasangan Ganjar-Mahfud adalah ‘Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari’. Mantan Gubernur di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) selama dua periode itu juga sebelumnya memang sempat beberapa kali mengemukakan pendapatnya mengenai proyek IKN.

Menurut Ganjar Pranowo, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa menjadi ke Kalimantan tersebut akan mampu mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Karena baginya, pemindahan IKN bukan hanya sekedar merupakan memindahkan fisik saja, melainkan juga mampu mengubah perilaku masyarakat di Tanah Air ke depannya.

Dirinya juga berharap bahwa pusat pertumbuhan Indonesia akan bisa terdistribusi secara sangat merata ke berbagai wilayah. Akan terwujud pula ekonomi hijau dan ekonomi biru di dalam sebuah desain yang besar berada di IKN Nusantara itu. Sehingga dirinya sangat berupaya untuk bisa terus mendorong bagaimana pengelolaan Kalimantan.

Program lainnya yang juga akan diselenggarakan oleh pasangan duet Ganjar-Mahfud adalah pengadaan sebanyak belasan juta lapangan kerja baru. Dengan adanya program itu, maka mereka memastikan akan terjadi penyerapan angkatan kerja baru setiap tahunnya dan juga mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai pada tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal, agar seluruh rakyat bisa dengan cepat mendapatkan pekerjaan.

Maka dari itu, lantaran memiliki gagasan demikian, menjadikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Pro Jokowi (Projo) di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah secara resmi mengumumkan bagaimana dukungan kuat mereka untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan itu dalam pesta demokrasi dan kontestasi politik, pada perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Dalam adanya kegiatan deklarasi itu, pihak DPD Projo Jabar juga mengadakan pergantian identitas mereka, dari sebelumnya ‘Projo lama’ menjadi ‘Projo Ganjar Pranowo’. Mengenai hal tersebut, Ketua DPD Projo Jawa Barat Hery Susilo menyatakan bahwa semoga dengan adanya langkah maju yang mereka lakukan dalam memenangkan Ganjar Pranowo itu, maka sebagian besar seluruh rekan Proho yang sebelumnya berada di Jakarta bisa bergerak di Jawa Barat.

Pada kegiatan deklarasi tersebut, para relawan juga menyampaikan sebanyak enam pernyataan penting. Beberapa diantaranya adalah mereka selaku Pengurus DPD dan atau DPC Projo di Jawa Barat merupakan penerima dari Surat Keputusan dari Ormas Projo yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Projo Budi Ari Setiadi dan juga Sekjen Handoko yang hingga saat ini dinilai masih berlaku dan juga sebagai penerima undangan sebagai peserta Rakernas keenam Projo pada tanggal 14 Oktober 2023.

Dengan sangat tegas, mereka selaku Pengurus DPD dan atau DPC Projo di Jawa Barat menolak untuk memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 dan menyarankan untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Selain itu, mereka juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa bekerja dengan sangat sungguh-sungguh dab bekerja dengan jauh lebih maksimal lagi dalam mengantarkan kemenangan dari Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 mendatang.

Terlebih, Relawan Projo di Jawa Barat itu menilai bahwa sosok Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD memang merupakan tokoh bangsa yang lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang sangat sederhana dan juga dibekali dengan nilai-nilai moral, agama serta adat istiadat. Mereka pun menilai bahwa pasangan duet itu akan mampu melanjutkan pembangunan nasional, khususnya melanjutkan pembangunan IKN.

Sehingga dengan bagaimana komitmen dalam percepatan pembangunan IKN yang juga telah secara resmi tertulis dalam dokumen visi dan misi yang dimiliki oleh pasangan duet Ganjar-Mahfud, menjadikan dukungan penuh dan sangat mantap dari pihak Relawan Projo di Jawa Barat terus mengalir. Mereka semua telah berkomitmen untuk tegak lurus dan bekerja dengan maksimal dalam mengawal kemenangan Capres-Cawapres itu.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institut

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata