Oleh : Ridwan Putra Khalan
Pemerintah RI terus berfokus untuk bisa menciptakan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang dengan damai, meski di tengah ancaman risiko resesi akibat kondisi perekonomian dunia yang serba tidak pasti seperti sekarang ini.
Kondisi di tahun 2023 ini memang penuh akan ketidakpastian, bahkan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa negara-negara maju seperti di Amerika Serikat (AS) dan juga Eropa akan masuk ke dalam jurang resesi tersebut.
Dalam konferensi pers yang dilakukannya di Aula Mezzaninen Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa ke depan, ekonomi global memang diperkirakan akan tumbuh dengan lebih lambat. Hal tersebut menurutnya adalah diakibatkan dari fragmentasi yang muncul akibat kondisi geopolitik dan juga masih adanya risiko resesi.
Di sisi lain, International Monetary Fund (IMF) juga telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat tersebut hanya akan mencapai pada angka 1,4 persen saja pada tahun 2023 ini. Sementara itu, untuk di kawasan Eropa menurut IMF diperkirakan perekonomiannya hanya akan mencapai angka 0,7 persen saja pada tahun ini.
Hal tersebut terus menurun jika dibandingkan dengan bagaimana proyeksi terakhir yang dimiliki oleh Komisi Eropa, yang mana memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lalu, yang diramal yakni sebesar 3,2 persen secara tahunan (yoy), angka tersebut sebenarnya juga sudah mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 silam yang sebesar 5,3 persen secara tahunan (yoy).
Dikarenakan pada tahun 2023 ini memang ekonomi dunia sedang diramalkan akan jatuh ke dalam jurang resesi, maka sudah banyak negara yang kini melakukan sejumlah persiapkan untuk bisa mengantisipasi agar tekanan yang diterima oleh negara mereka tidak terlalu berat dan semakin membuat rakyat menjadi sengsara, termasuk upaya antisipasi tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).
Diketahui bahwa Presiden RI, Joko Widodo akan melakukan pengelolaan dana sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang mana hal tersebut telah tertera dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang baru saja disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam gelaran Sidang Paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya selalu menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa APBN yang dimiliki oleh Indonesia harus terus dihemat dan dijaga dengan sangat hati-hati agar tidak terlalu banyak dikeluarkan untuk kepentingan yang kurang mendesak. Menurut Presiden Jokowi, pengeluaran APBN harus dilakukan untuk keperluan yang produktif dan memang harus memunculkan return yang jelas.
Sementara itu, Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dana belanja memang akan difokuskan oleh pemerintah kepada beberapa hal yang penting saja, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dilakukan untuk mendukung persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai di Indonesia pada tahun 2024 mendatang, kemudian juga diperuntukkan bagi akselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menyelesaikan beragam proyek infrastruktur strategis yang memang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Mengenai upaya untuk menciptakan adanya pesta demokrasi dan kontestasi pemilu yang damai, Pemerintah juga menggandeng beberapa stakeholder terkait bahkan hingga di tingkat daerah, salah satunya adalah di Yogyakarta. Pejabat Walikota Yogyakarta, Sumadi meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu pada tahun 2024 mendatang dengan damai.
Dirinya berharap supaya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut tidak diwarnai dengan adanya politisasi agama, kemudian juga tidak diwarnai dengan adanya isu-isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) hingga supaya tidak terjadi politik uang. Menurutnya, seluruh pihak memang harus terus berupaya untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Sehingga adanya Pemilu tahun 2024 mampu terhindar dari informasi hoax dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan mereka.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bakesbangpol Yogyakarta, Budi Santosa menyatakan bahwa iphaknya juga telah memiliki rangkaian antisipasi dalam Pemilu di tahun 2024 mendatang agar bisa berjalan dengan damai, yakni dengan cara menyelenggarakan pendidikan politik bagi anak sekolah hingga pada tingkat keluarga. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk bisa memberikan edukasi mengenai politik, utamanya dalam menyikapi Pemilu 2024.
Meski di tengah adanya ancaman risiko dan potensi resesi akibat kondisi perekonomian global yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, namun Pemerintah RI terus berupaya agar berjalannya pesta demokrasi di Tanah Air, yakni Pemilu tahun 2024 mendatang sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut sehingga terus berfokus untuk menciptakan kondisi Pemilu yang damai.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
