Oleh: Indah Prameswari
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 TNI, penguatan pertahanan menjadi salah satu agenda yang layak mendapat apresiasi seiring kebutuhan menjaga kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melihat bahwa pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan kecanggihan alat utama sistem persenjataan, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun sistem yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia memiliki karakter geografis yang luas dengan ribuan pulau, wilayah perbatasan yang panjang, serta kekayaan alam yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan pertahanan perlu diarahkan tidak hanya untuk menghadapi ancaman militer, tetapi juga memastikan kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat ketika menghadapi bencana, keadaan darurat, dan berbagai tantangan keamanan lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan penguatan TNI berkaitan erat dengan luas wilayah dan kebutuhan menghadirkan sistem pertahanan yang lebih merata. Ia menyoroti jumlah kabupaten yang mencapai 514 wilayah dan menilai keterbatasan jumlah satuan dibandingkan luas wilayah membuat kehadiran unsur pertahanan belum sepenuhnya merata.
Menurut Prabowo, penguatan kehadiran TNI juga berkaitan dengan perlindungan kekayaan alam Indonesia. Ia mengaitkan keterbatasan pengawasan di sejumlah wilayah dengan munculnya praktik seperti pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai ketentuan.
Momentum HUT ke-81 TNI turut memperlihatkan arah tersebut melalui rencana penguatan organisasi dan satuan TNI. Sebelumnya, TNI menyampaikan rencana peresmian satuan baru pada puncak peringatan, termasuk lima komando daerah militer baru, meski perkembangan terakhir menyebut perayaan puncak dipindahkan ke Mabes TNI Cilangkap dan digelar lebih sederhana karena banyak prajurit tengah bertugas dalam penanganan bencana.
Perubahan format peringatan tersebut justru memperlihatkan sisi lain dari fungsi pertahanan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran prajurit dalam operasi penanganan bencana menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI juga memiliki fungsi kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Penguatan pertahanan juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kerja sama internasional. Dalam percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada September 2026, pembahasan mengenai peningkatan kerja sama perdagangan dan industri pertahanan menjadi salah satu agenda yang dibicarakan kedua pemimpin.
Direktorat Komunikasi Republik Turki menyampaikan bahwa Erdogan menegaskan komitmen mengambil langkah nyata untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Turki, termasuk pada sektor industri pertahanan. Kerja sama semacam ini memperlihatkan bahwa pembangunan kemampuan pertahanan dapat berjalan bersamaan dengan penguatan hubungan strategis dan pengembangan industri pertahanan antarnegara.
Bagi Indonesia, kerja sama industri pertahanan memiliki arti lebih luas daripada pengadaan peralatan. Transfer pengetahuan, penguatan kemampuan industri nasional, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting agar modernisasi pertahanan tidak berhenti pada pembelian alutsista, tetapi ikut membangun kemampuan nasional.
Kebutuhan tersebut semakin dengan penetapan APBN 2027 sebesar Rp4.106,26 triliun. Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi sekitar Rp189 triliun, termasuk salah satu pos Kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar dalam APBN 2027.
Besarnya anggaran tentu perlu berjalan bersama perencanaan yang terukur dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pertahanan merupakan investasi jangka panjang sehingga setiap rupiah yang dialokasikan perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan nyata, baik melalui modernisasi alutsista, kesiapan prajurit, penguatan industri pertahanan maupun pembangunan sistem pertahanan yang sesuai kebutuhan geografis Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Mohammad Qodari memberikan gambaran mengenai perluasan fungsi kemampuan pertahanan melalui KRI Sriwijaya-100. Ia mengatakan kapal induk pertama Indonesia tersebut tidak hanya memperkuat pertahanan maritim, tetapi juga dipersiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan misi kemanusiaan.
Qodari menjelaskan Presiden Prabowo telah mengarahkan modifikasi KRI Sriwijaya-100 agar dapat mendukung pengoperasian helikopter dan pesawat nirawak. Menurut dia, kemampuan tersebut diprioritaskan untuk Operasi Militer Selain Perang, khususnya penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, tanpa menghilangkan fungsi utama kapal sebagai bagian dari kekuatan pertahanan maritim.
KRI Sriwijaya-100 menjadi contoh bahwa modernisasi pertahanan dapat dirancang agar memiliki manfaat ganda. Bagi negara kepulauan, kemampuan mengangkut personel, peralatan, logistik, dan mendukung operasi udara dari laut dapat menjadi penting ketika akses darat menuju wilayah terdampak bencana mengalami gangguan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan HUT ke-81 TNI karena itu dapat menjadi momentum untuk melihat pertahanan sebagai sistem yang terus berkembang. Tantangannya bukan hanya menambah kekuatan, tetapi memastikan setiap peningkatan kapasitas benar-benar menjawab kebutuhan wilayah, perkembangan teknologi, perubahan ancaman, serta keselamatan masyarakat.
Kekuatan pertahanan juga membutuhkan hubungan yang sehat antara TNI dan rakyat. Tema HUT ke-81 TNI, “TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur”, menempatkan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pesan peringatan tahun ini.
Pada titik ini, modernisasi pertahanan dapat dipahami sebagai proses membangun ketahanan nasional yang lebih luas. TNI membutuhkan alutsista yang memadai, organisasi yang mampu menjangkau wilayah Indonesia, prajurit yang profesional, serta kemampuan menjalankan tugas pertahanan sekaligus membantu masyarakat dalam situasi kemanusiaan secara kuat, adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. Selamat HUT ke-81 TNI.
)* Pemerhati Isu Keamanan
