Oleh : Abdul Razak
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan semata persoalan ketenagakerjaan. Di balik keberangkatan jutaan warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara memastikan warganya memperoleh pekerjaan secara aman, legal, bermartabat, dan terbebas dari perdagangan orang.
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pendekatan pelindungan PMI menunjukkan arah yang semakin menekankan pencegahan. Negara tidak cukup hadir ketika pekerja telah menghadapi masalah di negara penempatan, tetapi harus membangun benteng sejak sebelum keberangkatan.
Capaian Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberi gambaran penting mengenai pendekatan tersebut. Sepanjang Oktober 2024 hingga 5 Oktober 2026, pemerintah mencatat telah mencegah 6.555 calon PMI yang akan ditempatkan ke luar negeri secara nonprosedural. Dalam periode yang sama, pemerintah juga memfasilitasi pemulangan 43.671 PMI bermasalah dan 1.234 jenazah pekerja migran, dengan total 51.460 layanan kepulangan.
Angka itu tidak boleh dipandang sekadar statistik administratif. Setiap keberangkatan nonprosedural yang berhasil dicegah pada dasarnya merupakan upaya memutus potensi eksploitasi sejak dari hulu. Jalur ilegal membuat pekerja lebih rentan terhadap pemalsuan dokumen, jeratan utang, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kekerasan, penahanan dokumen, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Karena itu, ketegasan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin bahwa pelindungan harus dimulai sebelum pekerja berangkat menemukan relevansinya. Pencegahan adalah lapisan pertama perlindungan negara. Semakin kuat prosedur keberangkatan, semakin sempit ruang bagi sindikat untuk memanfaatkan kerentanan calon pekerja.
Pendekatan tersebut juga mulai diperluas ke ruang digital. Sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026, KP2MI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan takedown terhadap 7.907 konten ilegal berupa iklan lowongan kerja luar negeri fiktif atau sekitar 75,3 persen dari 10.504 laporan yang diterima. Pada periode tersebut, 2.208 aduan PMI juga telah ditangani, 20 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah ditindak, dan 17 shelter aktif dioperasikan untuk memberikan perlindungan darurat.
Langkah ini penting karena pola perdagangan orang terus beradaptasi. Perekrut tidak lagi selalu bekerja melalui jaringan konvensional. Media sosial, aplikasi percakapan, dan iklan digital kini menjadi pintu masuk untuk menawarkan pekerjaan bergaji tinggi tanpa prosedur jelas. Karena itu, perang terhadap TPPO juga harus berlangsung di ruang digital.
Penguatan pelindungan juga perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola penempatan. Salah satu langkah strategis yang sedang ditempuh adalah pembaruan nota kesepahaman penempatan dan pelindungan PMI antara Indonesia dan Malaysia. Pembahasan mencakup pelindungan sosial, batas usia pekerja, hak cuti, mekanisme penempatan, hingga struktur biaya agar proses keberangkatan lebih transparan.
Malaysia juga menawarkan skema pelindungan sosial melalui PERKESO/SOCSO serta sistem pengelolaan pekerja migran secara terintegrasi. Sementara Indonesia tengah mengembangkan layanan digital terpadu untuk menghubungkan proses penempatan dan pelindungan PMI.
Kerja sama bilateral semacam ini penting karena pelindungan pekerja migran tidak mungkin ditanggung negara asal seorang diri. Negara penempatan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kontrak dihormati, upah dibayarkan, hak sosial terpenuhi, dan pekerja memperoleh akses terhadap bantuan ketika menghadapi persoalan.
Pada saat yang sama, pemerintah mulai mendorong pergeseran paradigma penempatan PMI dari pekerja low-skill menuju medium dan high-skill. Upaya meningkatkan keterampilan bukan hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga daya tawar. Pekerja yang memiliki kompetensi, sertifikasi, pengetahuan mengenai hak-haknya, dan akses terhadap jalur resmi memiliki posisi lebih kuat menghadapi risiko eksploitasi.
Pelindungan PMI juga tidak dapat dilepaskan dari diplomasi pelindungan WNI secara lebih luas. Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri terus menjalankan pemantauan, deteksi dini, pendampingan hukum dan kekonsuleran, evakuasi, serta pemulangan WNI dalam berbagai situasi darurat di luar negeri. Penguatan KP2MI dengan demikian tidak menggantikan diplomasi pelindungan Kemlu, melainkan mempertegas pembagian peran agar pelindungan berlangsung sejak sebelum keberangkatan hingga ketika warga negara berada di luar negeri.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai pelindungan WNI telah bergeser dari pola “pemadam kebakaran” menjadi institusionalisasi pelindungan, terutama setelah pembentukan KP2MI. Ia menyebut langkah itu sebagai diplomasi modern yang adaptif. Pandangan tersebut penting karena persoalan perdagangan orang memang tidak dapat hanya direspons setelah korban ditemukan. Pencegahan harus dimulai sejak tahap perekrutan, penyiapan dokumen, pelatihan, hingga keberangkatan.
TPPO tidak selalu bermula dari penculikan atau kekerasan. Ia sering dimulai dari satu iklan pekerjaan palsu, janji gaji besar, dokumen yang tidak lengkap, biaya penempatan yang tidak transparan, atau keberangkatan melalui jalur yang tidak semestinya.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan fondasi menuju sistem pelindungan yang lebih preventif mulai diperkuat. Pencegahan penempatan nonprosedural, penindakan perekrutan ilegal, penguatan kerja sama bilateral, peningkatan kompetensi, dan diplomasi pelindungan berjalan bersama, negara sedang membangun benteng yang lebih kokoh. Pelindungan PMI adalah memastikan setiap warga negara berangkat dengan hak yang jelas, bekerja dengan aman, memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan, dan kembali ke tanah air dengan martabat yang tetap terjaga. Di situlah pelindungan PMI menjadi salah satu benteng terpenting Indonesia dalam melawan perdagangan orang.
)* Analis Kebijakan
