Lompat ke konten utama

Kata Papua

Gedung PYCH Diresmikan, Pemuda Papua Apresiasi BIN dan Pemerintah - Kata Papua

Gedung PYCH Diresmikan, Pemuda Papua Apresiasi BIN dan Pemerintah

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Gedung PYCH Diresmikan, Pemuda Papua Apresiasi BIN dan Pemerintah

Jayapura – Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 21 Maret 2023, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dalam peresmian tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D., pihak Kementerian PUPR dan Kemenpora.

Presiden Jokowi mengungkapkan keberadaan PYCH menjadi ruang pemberdayaan kualitas SDM dan merupakan bagian dari menyiapkan bonus demografi masa mendatang.

“Negara kita, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2035. Sebagian besar berusia produktif, di Papua saja ada sekitar 2,6 juta usia produktif. Bahkan sebanyak 60% penduduk usia produktif mendominasi Papua dan Papua Barat di tahun 2022 lalu, sehingga memerlukan wadah dan peluang kerja,” jelasnya.

Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D., dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa PYCH menjadi tonggak sejarah pemuda Papua.

“Berawal dari 23 orang pemuda pemudi Papua yang bertemu Presiden Jokowi, dan sekarang anggotanya sudah lebih dari 12 ribu orang, yang bergerak di berbagai bidang termasuk pertanian, peternakan, industri kreatif, dan banyak bidang lainnya,” ungkap Kepala BIN.

Pihaknya menambahkan PYCH akan menciptaan lapangan pekerjaan pengembangan bisnis dan ekonomi, seni budaya, dan teknologi, serta ntuk melindungi karya anak muda Papua, berbagai hasil karya seperti mesin sagu, mesin giling, mesin press, laptop dan smart phone telah didaftarkan hak ciptanya.

“Visi misi PYCH menjadi motor penggerak dengan kemitraan berbagai stake holder. Kami optimis PYCH hasilnya dapat mendunia dengan pengembangan SDM Pemuda Pemudi Papua,” ujarnya.

Perwakilan pemuda Papua menyatakan pembangunan gedung ini merupakan satu dari sekian banyak fasilitas yang diberikan kepada anak muda Papua dan masyarakat Papua oleh Presiden Jokowi dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Perwakilan pemuda Papua yang bernaung dalam PYCH, Vitha Faidiban mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan atas dukungan pembangunan PYCH tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Kepala BIN, Pak Budi Gunawan, atas kebaikan dan cintanya untuk Tanah Papua, sehingga kami diberikan kesempatan menempati gedung ini nantinya, untuk bisa berinovasi, memberikan karya terbaik bagi Tanah Papua dan untuk Indonesia,” ujar Vitha.

Gedung PYCH terdiri atas dua lantai dan dua gedung asrama. Luas bangunan utama sekitar 3.520 meter persegi dan bangunan penunjang 1.812 meter persegi. Bangunan PYCH juga dilengkapi ruang asrama serta lahan dan lanskap. Gedung tersebut juga menyediakan ruangan untuk produk UMKM, ruang pelatihan, ruang rapat, ruang serbaguna, ruangan yang dapat digunakan untuk co-working space, ruang pembelajaran teknologi hingga perpustakaan.

PYCH merupakan simbol gerakan kolaboratif pemuda pemudi Papua yang dibina oleh BIN dengan visi Bersatu, Bersinergi, dan Berkarya untuk Kesejahteraan Papua. [*]

*

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Most Popular

Categories

Related Post

Uncategorized
Langkah Nyata Pemerintah Putus Aliran Dana Judi Daring Lewat Pemblokiran Rekening dan e-Wallet Oleh : Andi Mahesa Judi daring telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Perkembangannya yang pesat di era digital memanfaatkan berbagai celah teknologi untuk beroperasi, termasuk melalui sistem perbankan dan layanan keuangan berbasis dompet digital. Transaksi yang cepat, anonim, dan lintas batas membuat peredaran uang hasil judi daring semakin sulit dilacak tanpa intervensi tegas dari negara. Menyadari hal ini, pemerintah bergerak cepat untuk memutus aliran dana yang menjadi urat nadi praktik ilegal tersebut. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemblokiran rekening dormant dan e-wallet yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi daring. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, berkomitmen untuk menindak tegas setiap dompet digital yang terlibat dalam tindak pidana judi daring. Berdasarkan data, PPATK mencatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun, dengan jumlah transaksi fantastis hingga 12,6 juta kali. Angka ini mencerminkan skala masalah yang tidak dapat dianggap remeh. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap e-wallet yang aktif digunakan, tetapi juga yang terbengkalai atau dormant, karena keduanya berpotensi disalahgunakan oleh jaringan pelaku. Ivan menjelaskan bahwa penanganan terhadap e-wallet atau platform fintech memerlukan pendekatan berbeda dibanding rekening konvensional. Teknologi yang digunakan lebih dinamis dan terhubung langsung dengan ekosistem digital, sehingga metode pengawasan dan pemblokiran harus adaptif. Sebelumnya, PPATK telah menerapkan kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, dengan temuan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang menganggur lebih dari 10 tahun. Banyak di antaranya digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli rekening hingga praktik pencucian uang, sehingga intervensi segera menjadi kebutuhan mendesak. Langkah pemerintah ini mencerminkan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemutusan jalur pendanaan. Dalam konteks kejahatan siber, pemblokiran akses keuangan adalah bentuk pencegahan yang efektif untuk melumpuhkan operasional jaringan. Pemblokiran massal menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi surga bagi pelaku judi daring yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari hukum. Dengan memutus aliran dana, pemerintah juga melindungi masyarakat dari risiko finansial dan jebakan yang sering kali menjerumuskan mereka dalam lilitan hutang. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Adhi Satya Perkasa, menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Forum ini berfungsi sebagai pusat sinergi lintas lembaga untuk memastikan langkah pemberantasan berjalan efektif. Dalam pandangannya, penindakan hukum harus diiringi dengan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pengamanan ruang siber dari konten negatif. Dengan demikian, penanggulangan judi daring tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan. Adhi menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi judi daring yang kerap beroperasi lintas negara. Tanpa kerja sama global, jaringan pelaku akan selalu menemukan celah untuk memindahkan server, mengaburkan transaksi, dan menghindari jerat hukum. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing agar tidak menjadi titik rawan penyusupan sistem oleh konten judi daring. Pengawasan di tingkat lokal menjadi kunci karena peredaran aplikasi ilegal seringkali memanfaatkan distribusi melalui jalur yang sulit dijangkau otoritas pusat. Keberhasilan pemberantasan judi daring, menurut Adhi, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Peran masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta sangat penting dalam membentuk ekosistem digital yang tangguh terhadap infiltrasi konten negatif. Kesadaran publik akan bahaya judi daring harus terus ditumbuhkan agar pencegahan berjalan dari hulu, bukan sekadar penindakan di hilir. Langkah tegas pemerintah melalui PPATK dan Kemenko Polkam menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi warganya dari bahaya judi daring. Dengan kombinasi antara teknologi pengawasan, regulasi yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor, peluang pelaku untuk bersembunyi semakin sempit. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bagian dari strategi komprehensif memutus ekosistem finansial kejahatan siber. Di saat yang sama, upaya ini memberi pesan moral bahwa negara hadir untuk menjaga integritas ekonomi dan ketahanan moral masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas yang lahir dari tekanan finansial. Dengan memahami dampaknya, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap setiap tawaran atau iklan yang menggiring ke arah perjudian. Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan mempercepat tercapainya tujuan pemberantasan. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kewaspadaan menjadi benteng utama masyarakat terhadap ancaman judi daring. Pemerintah telah mengambil langkah nyata memutus aliran dana melalui pemblokiran rekening dan e-wallet, namun keberhasilan upaya ini membutuhkan partisipasi aktif setiap individu. Masyarakat harus lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menolak segala bentuk normalisasi perjudian di ruang publik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang. *) Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.
On Key

Related Posts