Lompat ke konten utama

Kata Papua

Generasi Muda Garda Terdepan Pencegahan Judi Online - Kata Papua

Generasi Muda Garda Terdepan Pencegahan Judi Online

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Eva Kalyna Audrey

Generasi muda memiliki potensi luar biasa sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan judi online di Indonesia. Meskipun teknologi digital membawa berbagai kemudahan, perkembangannya yang cepat juga menimbulkan risiko besar bagi anak-anak dan remaja. Salah satu risiko terbesar yang mengintai adalah perjudian online, yang belakangan ini menjadi isu serius di tanah air.

Perjudian online dapat diakses dengan mudah melalui ponsel pintar, yang menjadi tantangan besar karena tidak ada hambatan fisik seperti yang ada di kasino. Sayangnya, akses ini juga dimanfaatkan oleh anak-anak di bawah usia 17 tahun, bahkan mereka yang belum memiliki kartu identitas.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan angka yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun dan 440.000 anak praremaja serta remaja sudah terlibat dalam perjudian online. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini terhadap masa depan generasi muda.
Untuk mengatasi masalah ini, langkah cepat dan terpadu sangat diperlukan. Sebagaimana dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, memantau aktivitas anak-anak dan remaja menjadi kunci penting. Lingkungan keluarga dan komunitas sekitar harus proaktif dalam melindungi mereka dari godaan perjudian online.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan juga kecanduan judi online.
Orang tua memiliki peran krusial dalam upaya ini. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak mereka terlindungi dari ancaman perjudian online. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menekankan bahwa tindakan anak-anak sering kali dipengaruhi oleh perilaku orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik dan membimbing anak-anak mereka dengan benar.
Di tengah maraknya perjudian online, KPAI juga mencermati potensi eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak. Orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan anak-anak dengan menggunakan rekening mereka untuk berjudi atau membuat rekening bank dengan data anak-anak. Ini adalah bentuk eksploitasi yang sangat berbahaya dan harus segera diatasi melalui penegakan hukum yang tegas.
Saat ini, seluruh elemen masyarakat sedang berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang diharapkan akan tercapai pada peringatan 100 tahun kemerdekaan negara kita. Generasi muda memegang peran penting dalam perwujudan visi ini. Namun, berdasarkan data, remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap perjudian online di antara kelompok usia muda.
Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 menemukan bahwa kelompok remaja (usia 13–18 tahun) memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi. Fase remaja dimulai pada usia 10–13 tahun dan berakhir pada usia 18–22 tahun, dimana mereka cenderung menunjukkan perilaku impulsif dan mencari pengalaman baru.
Perilaku impulsif memang normal, tetapi perilaku yang berisiko, seperti perjudian online, harus dicegah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa remaja mempromosikan perjudian online di media sosial, yang dapat memperburuk situasi.
Penyebaran kecanduan judi online tidak boleh diabaikan karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal akibat perjudian online.
Faktor terpenting dalam menciptakan generasi emas adalah peran keluarga dan lingkungan. Orang tua dan masyarakat sekitar harus peduli terhadap kesejahteraan anak-anak dan remaja. Mereka harus membangun dan memperkuat karakter baik anak-anak serta mendidik mereka tentang konsekuensi berbahaya dari tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal. Pendekatan yang terintegrasi dengan semua pihak sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman perjudian online.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa langkah-langkah untuk mencegah anak-anak dan remaja terpapar perjudian online harus segera diambil. Upaya bersama diperlukan untuk melindungi generasi penerus bangsa.
Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 3,2 juta orang di Indonesia terlibat dalam perjudian online, dan lebih dari 2 persen di antaranya adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan dan harus segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat.
Perjudian online memberikan dampak negatif pada pembentukan mental dan penanaman nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda. Dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetisi, bangsa ini membutuhkan generasi muda yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi. Paparan judi online mengganggu proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik di masa depan.
Semua pihak, termasuk para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, perlu berkolaborasi dengan baik demi mengambil langkah yang tepat dalam memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menggencarkan langkah-langkah preventif, termasuk edukasi dan sosialisasi lewat kolaborasi dengan berbagai lembaga.
Melindungi generasi muda dari ancaman perjudian online adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, harus berperan aktif dalam upaya ini. Generasi muda adalah aset berharga yang harus dijaga dan dilindungi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan kerja sama dan upaya yang terpadu, kita dapat memastikan bahwa anak-anak dan remaja kita tumbuh menjadi generasi yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi. Mari bersama-sama menjadi garda terdepan dalam pencegahan judi online dan melindungi masa depan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan