Lompat ke konten utama

Kata Papua

Hadiri Pencoblosan Pilkada, Masyarakat Berperan Penting untuk Perubahan Positif Daerah - Kata Papua

Hadiri Pencoblosan Pilkada, Masyarakat Berperan Penting untuk Perubahan Positif Daerah

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

*Jakarta* — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berperan dalam menciptakan perubahan positif di tingkat daerah.

Pemungutan suara tersebut tidak hanya menentukan pemimpin lokal, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi Indonesia.

Di tengah fenomena golongan putih (golput) yang masih kerap terjadi, berbagai pihak menyerukan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut.

Program Officer Perludem, Heroik M Pratama, menjelaskan bahwa pemungutan suara adalah ruang aktualisasi diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Menurutnya, fenomena golput sering disebabkan oleh faktor teknis seperti data pemilih yang tidak akurat atau pilihan individu untuk tidak memilih.

Namun, Heroik menegaskan bahwa sikap golput merugikan masyarakat secara langsung.

“Golput menjadi tidak relevan karena masyarakatlah yang paling dirugikan. Dalam Pilkada, suara rakyat menentukan masa depan daerah. Jangan sampai surat suara yang tidak digunakan dimanfaatkan untuk manipulasi oleh pihak tertentu,” ungkap Heroik.

Ia menambahkan bahwa menggunakan hak pilih adalah bentuk tanggung jawab demokrasi yang esensial.

“Hak suara ini merupakan cara masyarakat menjaga janji-janji yang terpilih sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), juga menyerukan agar masyarakat memanfaatkan hak pilih yang dimiliki.

HNW menekankan bahwa demokrasi Pancasila memberi peluang adil kepada rakyat untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa perubahan.

“Golput bukan solusi. Hak suara adalah hak kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Jangan sampai golput, apalagi menukar hak tersebut dengan uang atau sembako,” ujarnya.

HNW juga mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang cinta Tanah Air serta mampu melindungi semua golongan.

“Dalam Pilkada, selain kualitas calon, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan pesta demokrasi ini,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa golput hanya akan memperburuk kondisi bangsa.

Ia mengimbau masyarakat menyambut Pilkada 2024 dengan penuh semangat kebangsaan, tanpa terjebak dalam kampanye hitam atau ujaran kebencian.

“Keberhasilan Pilkada bukan hanya dari kemenangan kandidat, tetapi juga dari bagaimana pesta demokrasi ini merekatkan persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa,” kata Bambang.

Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 akan menjadi penentu kualitas kepemimpinan di tingkat daerah sekaligus masa depan pembangunan daerah yang lebih baik.

Menggunakan hak pilih adalah investasi penting untuk mewujudkan perubahan positif.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir