Lompat ke konten utama

Kata Papua

Investasi Ketahanan Energi RI Diproyeksikan Capai Ribuan Triliun Rupiah - Kata Papua

Investasi Ketahanan Energi RI Diproyeksikan Capai Ribuan Triliun Rupiah

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp1.682 triliun dalam satu dekade ke depan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Target ambisius tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan menjadi salah satu pilar penting dalam agenda transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan bahwa sebagian besar investasi tersebut diharapkan berasal dari sektor swasta. Menurutnya, skema pembiayaan yang melibatkan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi bersih di berbagai daerah.

“Waktu itu Pak Menteri mengeluarkan keputusan Menteri untuk RUPTL 10 tahun itu kita harapkan investasi sampai dengan Rp1.682 triliun dan ini 70%-nya dari swasta,” kata Eniya.

Ia menjelaskan, realisasi investasi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga membuka peluang kerja baru dalam skala besar. Pemerintah memperkirakan sektor EBT dapat menciptakan sekitar 760 ribu lapangan kerja hijau yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Kita harapkan green jobs juga terdorong lahir dan kita memerlukan SDM-SDM yang punya skill yang baik. Jadi kita harapkan kira-kira ada 760 ribu orang yang mempunyai skill di wilayah green jobs,” ujarnya.

Komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi, lanjut Eniya, diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025. Regulasi tersebut membuka ruang bagi berbagai teknologi rendah emisi, termasuk co-firing, pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, serta penggantian pembangkit diesel.

Sepanjang 2025, pemerintah berhasil menambah kapasitas energi hijau sebesar 1,3 gigawatt (GW). Capaian tersebut mendorong porsi energi bersih dalam bauran listrik nasional melampaui 16 persen dan berkontribusi pada penurunan emisi hingga 82,47 juta ton.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan, dekarbonisasi industri seharusnya tidak dilihat sebagai beban biaya, melainkan peluang ekonomi baru. Ia menyebut pengembangan energi bersih berpotensi mendorong investasi lebih dari Rp1.680 triliun, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, sekaligus menurunkan emisi karbon secara signifikan.

“Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan. Antara lain mendorong investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih, menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja green job dan juga ini akan mengurangi emisi sekitar 120 sampai dengan 130 juta ton karbondioksida,” kata Yuliot.

Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan inovatif, seperti blended finance, untuk meningkatkan kelayakan proyek energi hijau dan menarik minat investor. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan lembaga keuangan dinilai menjadi kunci terciptanya ekosistem investasi yang sehat.

Menurut Yuliot, transisi energi merupakan upaya kolektif yang akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, investasi energi bersih diharapkan tidak hanya memenuhi target penurunan emisi, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia di masa depan.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan