Oleh Juliana Amartha
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya patut mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen bangsa. Program ini bukan sekadar kebijakan populis di sektor kesehatan, melainkan langkah strategis negara dalam memastikan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan merata. Memasuki tahun 2026, arah kebijakan CKG yang difokuskan pada tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan menandai kematangan desain program, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Selama ini, banyak program skrining kesehatan berhenti pada tahap deteksi. Masyarakat diberi tahu kondisi kesehatannya, tetapi tidak selalu diikuti dengan penanganan yang jelas dan terjangkau. Oleh karenanya, kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk mengintegrasikan CKG dengan layanan lanjutan menjadi terobosan penting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG tidak boleh berhenti pada proses pemeriksaan, melainkan harus berujung pada pencegahan dan pengobatan yang terintegrasi tanpa biaya. Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan negara kepada kelompok rentan yang selama ini kerap terkendala biaya dan akses layanan kesehatan.
Jaminan pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan melalui CKG menunjukkan komitmen nyata pemerintah. Skema lanjutan melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta BPJS Kesehatan aktif juga memperkuat kesinambungan layanan. Sementara itu, masyarakat yang belum terdaftar diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, CKG tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi pintu masuk menuju sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Urgensi program ini semakin terlihat dari data evaluasi CKG 2025 yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi. Tantangan kesehatan di berbagai kelompok usia masih sangat nyata, mulai dari bayi dengan berat badan lahir rendah, tingginya angka gigi berlubang pada balita, tekanan darah di atas normal pada remaja, obesitas sentral pada orang dewasa, hingga hipertensi yang dialami lebih dari separuh lansia. Data ini menegaskan bahwa masalah kesehatan masyarakat bersifat lintas usia dan membutuhkan intervensi sistematis sejak dini, bukan penanganan reaktif saat penyakit sudah parah.
Fokus baru CKG pada 2026 yang menekankan penanganan hasil pemeriksaan diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang tepat, cepat, dan berkelanjutan, CKG berpotensi menekan beban penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyumbang terbesar biaya kesehatan nasional. Lebih dari itu, pendekatan ini sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Perluasan CKG yang mengintegrasikan layanan kesehatan mata menjadi langkah strategis lain yang patut diapresiasi. Kementerian Kesehatan mencatat tren peningkatan gangguan penglihatan di Indonesia, termasuk jutaan anak dengan kelainan refraksi yang belum terkoreksi. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa target skrining kesehatan mata terhadap sekitar 140 juta penduduk pada 2026 merupakan upaya ambisius namun krusial. Gangguan penglihatan yang tidak tertangani sejak dini berpotensi menghambat tumbuh kembang anak, prestasi belajar, hingga produktivitas di usia dewasa.
Evaluasi sepanjang 2025 yang menunjukkan sekitar 17 persen dari 55 juta penduduk yang diskrining mengalami gangguan penglihatan menjadi alarm serius. Penguatan deteksi dini di layanan kesehatan primer hingga ke pelosok negeri menjadi keniscayaan. Dukungan internasional melalui inisiatif global SPECS 2030 dari World Health Organization, serta kemitraan dengan OneSight EssilorLuxottica Foundation, memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam upaya eliminasi gangguan penglihatan yang dapat dicegah. Pelatihan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk pemeriksaan dasar mata juga memperkuat kapasitas layanan di tingkat akar rumput.
Aspek pemerataan menjadi kunci keberhasilan CKG. Kehadiran patient center di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Seribu juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Tanpa upaya afirmatif semacam ini, kesenjangan akses layanan kesehatan akan terus melebar. Oleh karena itu, integrasi layanan dan perluasan jangkauan CKG harus terus dikawal agar benar-benar menyentuh seluruh populasi Indonesia.
Dukungan daerah terhadap CKG juga menjadi faktor penentu. Peluncuran CKG di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat diakselerasi melalui kepemimpinan daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menuntaskan skrining kesehatan bagi sekitar 70.000 siswa dalam waktu singkat mencerminkan keseriusan dalam memastikan standar kesehatan nasional terpenuhi sejak bangku sekolah. Koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, satuan pendidikan, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi contoh praktik baik yang layak direplikasi di daerah lain.
Program Cek Kesehatan Gratis bukan sekadar agenda sektor kesehatan, melainkan investasi jangka panjang bangsa. Dukungan publik, sinergi pusat dan daerah, serta konsistensi kebijakan akan menentukan keberhasilannya dalam menjangkau seluruh populasi Indonesia. Dengan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pemeriksaan dan penanganan kesehatan yang layak, CKG menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
