Kata Papua

Investor Asing Jajaki Peluang Dukung Program MBG - Kata Papua

Investor Asing Jajaki Peluang Dukung Program MBG

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Investor Asing Jajaki Peluang Dukung Program MBG

JAKARTA – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat perhatian dari investor asing. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihak asing tertarik untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk dari organisasi nirlaba The Rockefeller Foundation yang berbasis di Amerika Serikat.

Luhut mengungkapkan bahwa diskusi intensif telah dilakukan dengan perwakilan Rockefeller Foundation di Bali dan Jakarta. Bahkan, pihak Rockefeller telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

“Mereka sangat ingin mendukung kami, dan kami akan membahas secara rinci tentang program ini,” ujar Luhut.

Pihaknya menekankan bahwa dukungan dari organisasi filantropi tersebut dapat membantu membangun ekosistem serta mengelola program MBG dengan lebih efektif. Program ini diharapkan dapat mendorong kesetaraan sosial serta membantu mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan di Indonesia.

“Adanya minat dari investor asing dan filantropi global, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ucap Luhut.
Dari sisi pendanaan, Luhut optimistis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencukupi untuk mendukung program tersebut.
“Pendanaan bukan masalah, saya kira APBN kami sudah cukup. Yang kami butuhkan saat ini adalah pengelolaannya,” tambahnya.
Sejumlah pakar menilai bahwa MBG harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Fitria Muslih menegaskan bahwa MBG bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia yang harus memiliki indikator capaian yang jelas.
“Pemerintah seharusnya melihat MBG ini sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar janji politik. Program ini harus memiliki indikator capaian yang terukur agar tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa kejelasan output,” ujar Fitria.
Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Medelina K. Hendytio, mengingatkan agar MBG tidak dikelola secara tersentralisasi.
“Program ini sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan lembaga-lembaga yang sudah ada di pusat dan daerah, seperti Puskesmas dan pemerintah desa,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam World Governments Summit 2025 yang digelar pada 14 Februari 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.
“Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini. Namun, seiring percepatan implementasi yang diperintahkan Presiden Prabowo, tambahan dana sebesar Rp 100 triliun masih diperlukan agar cakupan penerima bisa mencapai 82,9 juta orang hingga akhir tahun 2025.
Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo sejak masa kampanye, MBG diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp 15 ribu dan target penerima sebanyak 80 juta orang.
(*/rls)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Danantara Menata BUMN: Ekonomi Nasional Semakin Tangguh

Danantara Menata BUMN: Ekonomi Nasional Semakin Tangguh Oleh : Antonius Utomo Transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, negara dituntut tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga mampu mengelola aset strategis secara profesional, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Dalam konteks inilah kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menjadi langkah penting yang menandai babak baru tata kelola BUMN di Indonesia.         Danantara dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai perusahaan pelat merah. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya menciptakan sinergi antarsektor sehingga BUMN tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu arah pembangunan yang selaras dengan kepentingan nasional. Kehadiran Danantara juga menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.         Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara merupakan instrumen strategis untuk memastikan kekayaan negara dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurut Presiden, aset-aset negara yang selama ini tersebar harus mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional, memperluas investasi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Danantara bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan bagian dari upaya besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.         Selama bertahun-tahun, BUMN telah menjadi tulang punggung pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis, penyediaan layanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut pengelolaan yang lebih adaptif dan modern. Oleh karena itu, Danantara hadir sebagai instrumen yang memungkinkan negara bergerak lebih cepat dalam mengelola investasi, memanfaatkan peluang ekonomi, dan mengoptimalkan aset yang dimiliki.         Optimisme terhadap peran Danantara juga disampaikan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. Menurutnya, Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa sinergi pengelolaan aset BUMN melalui Danantara akan meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan investor, serta membuka peluang investasi yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Rosan juga menegaskan bahwa aset negara yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.