Lompat ke konten utama

Kata Papua

Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu, Masyarakat Perlu Perkuat Persatuan Bangsa - Kata Papua

Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu, Masyarakat Perlu Perkuat Persatuan Bangsa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Henly Kaunang

Seluruh masyarakat berperan penting untuk bisa saling menjaga siltuasi kondusif dan aman di wilayahnya masing-masing, utamanya menjelang Pemilu 2024. Jangan sampai ada pihak yang mudah untuk terprovokasi oleh tersebarnya berita bohong di media sosial, termasuk jika menggunakan foto atau video yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya, karena hal tersebut justru merupakan alat dari sekelompok oknum penyebab adanya perpecahan persaudaraan diantara warga.

Sempat terjadi bentrokan antar kelompok warga di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sore hari. Peristiwa bentrokan tersebut diketahui terjadi di Pusat Kota Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa.

Sejumlah orang terlihat menyerang kelompok lainnya. Bukan hanya itu, namun ada pula bendera dari sebuah negara yang dibawa oleh seorang warga, yang mana diduga juga terlibat dalam bentrokan massa tersebut.

Menyusul dengan adanya kejadian bentrok itu, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri menyatakan bahwa situasi sudah kembali menjadi kondusif pada sekitar pukul 19:50 Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA). Pusat Kota Bitung dilaporkan sudah dalam keadaan yang kondusif dan aman terkendali.

Saat ini, pemerintah bersama dengan sejumlah pemuka agama hingga termasuk tokoh masyarakat setempat beserta unsur aparat penegak hukum terus berupaya untuk menyelesaikan masalah selisih paham yang terjadi diantara kelompok masyarakat itu. Maurits kemudian mengimbau kepada semua masyarakat Bitung agar mampu bersama-sama menjaga kondusivitas.

Karena hanya dengan upaya yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat tersebut, maka akan mampu turut menjaga lingkungan pula. Beberapa diantaranya adalah dengan saling menegur sapa, kemudian juga diharapkan masyarakat bisa saling mendamaikan agar tidak sampai terprovokasi oleh adanya oknum yang menginginkan adanya perpecahan di kota tersebut.

Maka dari itu, bagaimana upaya pemerintah setempat untuk bisa mewujudkan situasi agar kembali kondusif harus terus didukung penuh oleh segenap elemen masyarakat. Hal yang bisa dilakukan oleh warga adalah dengan tidak sembarangan melakukan penyebaran akan foto dan atau video yang justru akan semakin memprovokasi berbagai pihak.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bisa berkolaborasi bersama dengan melakukan pemantauan akan situasi dan kondisi terkini, jika menemui hal-hal menonjol ataupun mencurigakan, pemerintah dan juga aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri telah membuka fasilitas pelaporan secara gratis yang bisa langsung dihubungi.

Kota Bitung sendiri kini memang sudah berada dalam kondisi yang kondusif. Hal tersebut sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peranan banyak pihak yang sudah bekerja sama dengan sangat baik, termasuk pihak Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) beserta Kota Bitung.

Untuk semakin mengoptimalkan akan terwujudnya situasi yang kondusif, pihak Forkopimda menggelar rapat bersama dengan sejumlah tokoh agama Kristen dan Muslim. Kegiatan rapat tersebut merupakan salah satu langkah yang konkret dalam memastikan bagaimana stabilitas dan harmoni Kota Bitung.

Pasalnya, dengan adanya kehadiran para tokoh agama dari kedua keyakinan besar itu diyakini akan semakin memperkuat semangat akan kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Lantaran pertemuan tersebut juga mencerminkan bagaimana kerja sama yang sangat erat antara pemerintah dan masyarakat hingga lintas agama dalam upaya untuk meneguhkan komitmen bersama demi menjaga persatuan dan mengatasi potensi ketegangan dengan cara berdialog dan mengutamakan kesepahaman.

Menjaga situasi yang damai merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat dari berbagai kalangan, terlebih sebentar lagi bangsa Indonesia akan segera menggelar hajatan besar, yakni keberlangsungan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Maka dari itu, untuk bisa mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai dan juga penuh akan integritas, adanya deklarasi Pemilu damai 2024 dari masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena dengan adanya deklarasi secara tegas demi mewujudkan pemilu yang damai, maka juga sebagai sarana untuk mengajak partai politik (Parpol) pasangan calon (paslon), massa pendukung calon, organisasi masyarakat dan elemen masyarakat lainnya untuk menyatukan komtimen kuat dalam menjaga pelaksanaan Pemilu agar bisa berlangsung secara aman, damai, lancar dan kondusif.

Momen deklarasi damai Pemilu 2024 juga sebagai langkah awal segenap elemen bangsa untuk bisa menyatukan persepsinya mengenai bagaimana proses pelaksanaan pemilu yang akan menjadi tanggung jawab secara bersama dalam mengawal dan mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa gelaran pesta demokrasi sendiri sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja, melainkan hal tersebut hendaknya mampu diwujudkan oleh semua elemen masyarakat secara bersama.

Demi bisa menjaga kondusivitas agar senantiasa tercipta stabilitas yang baik, maka masyarakat hendaknya tidak mudah terprovokasi dengan adanya penyebaran akan pemberitaan dalam bentuk apapun, entah itu foto maupun video di berbagai platform media sosial karena hanya akan menjadi alat bagi oknum yang memang dengan sengaja ingin melakukan perpecahan di tengah NKRI.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute, tinggal di Manad

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tolak Kekerasan Bersenjata, Tokoh Adat Serukan Papua yang Aman dan Damai

Oleh : Yohanes Wandikbo Penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua. Kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Karena itu, penolakan terhadap kekerasan perlu menjadi sikap bersama demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, mengecam tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat Papua yang menjunjung tinggi kehidupan, persaudaraan, serta keharmonisan. Masyarakat seharusnya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian bersama, sementara setiap persoalan perlu diselesaikan melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum. Nikodemus Yaboisembut juga menilai bahwa tokoh adat mempunyai peran strategis dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Kedudukan tokoh adat yang dekat dengan kehidupan warga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, mencegah kesalahpahaman, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap upaya menjaga keamanan. Melalui pendekatan persuasif dan penguatan nilai-nilai adat, para pemimpin masyarakat dapat mendorong warga untuk menolak kekerasan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan. Dalam konteks tersebut, kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dan berbagai program pembangunan perlu didukung dengan partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran, tetapi juga lingkungan yang aman agar pelaksanaannya berjalan efektif. Ketika masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi akan lebih terbuka. Karena itu, menjaga keamanan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seruan serupa disampaikan Ondoafi Kampung Kwadeware, Nikson Marweri, yang menyayangkan penembakan terhadap tiga warga sipil. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, koordinasi antara warga, tokoh adat, dan aparat keamanan perlu diperkuat agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini. Ia juga mendorong peningkatan patroli kepolisian di wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai. Nikson Marweri berpandangan bahwa upaya menjaga keamanan harus dilakukan melalui pendekatan yang terukur, humanis, dan mengutamakan keselamatan warga. Kehadiran aparat keamanan perlu diiringi komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar langkah pengamanan dapat berjalan secara efektif dan memperoleh dukungan publik. Di sisi lain, warga juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan tersebut penting karena keamanan bukan semata-mata persoalan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Pencegahan konflik, penguatan solidaritas sosial, dan penyelesaian persoalan melalui dialog juga menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas. Dengan demikian, kerja sama masyarakat dan aparat dapat diarahkan untuk membangun rasa aman yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap adat, hak warga, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Deiyai, Bernard Pekei, mengajak masyarakat adat di 67 desa atau kampung di wilayahnya untuk berperan aktif menjaga ketertiban. Ia juga mendorong dukungan masyarakat terhadap program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga berbagai program dapat berjalan dan memberikan manfaat secara optimal. Bernard Pekei menilai bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat persatuan dan mencegah berkembangnya konflik. Nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap kehidupan yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Papua dapat menjadi fondasi untuk membangun perdamaian. Melalui keterlibatan aktif di lingkungan masing-masing, masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus menciptakan ruang yang lebih aman bagi generasi muda untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi. Pada akhirnya, masa depan Papua yang aman dan sejahtera membutuhkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat perlu terus membangun sinergi dengan mengedepankan perlindungan warga sipil, dialog, serta penghormatan terhadap hukum. Kecaman terhadap kekerasan harus diikuti langkah nyata untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik berulang. Selain itu, penguatan literasi masyarakat dan penyebaran informasi yang akurat perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian di Papua. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan memecah persatuan. Tokoh adat, tokoh agama, serta pemimpin lokal dapat berperan aktif menyampaikan pesan perdamaian dan membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. )* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua