Lompat ke konten utama

Kata Papua

Jelang 2 Tahun Prabowo, Asta Cita Dianggap Bisa Gerakkan Ekonomi Masyarakat - Kata Papua

Jelang 2 Tahun Prabowo, Asta Cita Dianggap Bisa Gerakkan Ekonomi Masyarakat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita dinilai mulai diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat nasional hingga desa. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dirancang menjadi instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat kegiatan usaha lokal, serta membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan KDKMP membutuhkan waktu agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas. Pemerintah saat ini terus mendorong realisasi koperasi tersebut agar dapat berfungsi sebagai bagian penting dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih,” ujar Prabowo. Ia menjelaskan koperasi tersebut diarahkan memangkas mata rantai distribusi sehingga produsen dapat lebih dekat dengan konsumen dan masyarakat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang lebih efisien.

Pemerintah menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai salah satu agenda Asta Cita. Melalui KDKMP, kegiatan ekonomi di daerah diharapkan tidak hanya bertumpu pada perdagangan, tetapi berkembang melalui penguatan produksi, distribusi, pembiayaan, serta pemasaran produk masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih dekat dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan penguatan koperasi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi ekonomi berbasis daerah. Pemerintah menargetkan KDKMP yang telah memenuhi kesiapan operasional dapat segera menjalankan fungsi ekonominya di berbagai wilayah.

“Dalam satu-dua hari ini akan diterbitkan SK pengangkatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk dengan besaran gaji, tunjangan, dan sebagainya,” kata Ferry. Sebanyak 28.626 manajer telah direkrut dan penempatannya diproyeksikan dilakukan setelah regulasi tata kelola diterbitkan.

Kementerian Koperasi juga menargetkan 17.288 KDKMP yang bangunan fisiknya telah selesai dapat mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan sekitar 30.000 koperasi dapat beroperasi pada tahun ini.

Penguatan ekonomi berbasis masyarakat tersebut sejalan dengan arah Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia, pemerataan, industrialisasi, dan pembangunan dari desa sebagai bagian dari agenda menuju Indonesia maju. Pemerintah juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk melalui peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Dengan memasuki tahun kedua pemerintahan, implementasi Asta Cita diarahkan semakin menyentuh aktivitas ekonomi sehari-hari. Penguatan koperasi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi, serta penciptaan lapangan kerja menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Percepat Operasional Kopdes di Papua, Produk Lokal Didorong Naik Kelas

Oleh: Markus Wenda Pembangunan ekonomi Papua memasuki fase yang semakin menjanjikan ketika penguatan ekonomi masyarakat mulai diarahkan hingga tingkat kampung. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pusat-pusat kegiatan ekonomi kepada masyarakat. Bagi Papua, koperasi bukan sekadar bangunan, gerai, atau tempat transaksi, melainkan dapat menjadi wadah bersama untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi warga kampung. Perkembangan KDMP di Papua Tengah menunjukkan bahwa arah tersebut mulai diwujudkan secara bertahap. Enam gerai KDMP di Kabupaten Nabire dan Mimika telah selesai dibangun, terdiri atas empat titik di Nabire dan dua titik di Mimika. Di Nabire, tiga titik lainnya juga telah mencapai progres pembangunan lebih dari 95 persen. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat terus bergerak dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Bagi masyarakat Papua, hadirnya infrastruktur ekonomi hingga kampung memiliki arti penting. Selama ini, tantangan geografis menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam distribusi barang dan pengembangan usaha masyarakat. Dengan adanya KDMP yang ditempatkan secara tepat, masyarakat memiliki peluang memperoleh akses terhadap kebutuhan dan layanan ekonomi dengan lebih dekat. Pada saat yang sama, koperasi dapat menjadi pintu masuk bagi produk masyarakat agar memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi. Kepala Seksi Teritorial Korem 173/PVB Kolonel Inf. Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan bahwa pengembangan KDMP di Papua Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Empat calon titik baru di Nabire dan tiga titik di Mimika telah masuk dalam pendataan. Ketersediaan lahan, kondisi kependudukan, serta dukungan infrastruktur dasar menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pembangunan dilanjutkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan koperasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep satu desa satu KDMP juga memiliki peluang besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat apabila diterapkan dengan memperhatikan karakter masing-masing kampung. Fajar menyampaikan bahwa kondisi jumlah penduduk menjadi salah satu pertimbangan penting, termasuk kebutuhan minimal sekitar 500 kepala keluarga pada calon wilayah prioritas. Ketersediaan lahan sekurang-kurangnya 600 meter persegi dan dukungan listrik 5.500 watt juga menjadi bagian dari persyaratan teknis. Dengan perencanaan seperti itu, pembangunan koperasi diharapkan benar-benar memiliki basis masyarakat yang dapat menggerakkan aktivitas usaha. Kekuatan utama Kopdes Papua sesungguhnya berada pada potensi ekonomi lokal. Papua memiliki kekayaan sumber daya dan produk masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pangan lokal, hingga berbagai produk kerajinan dapat memperoleh ruang pemasaran yang lebih luas melalui koperasi. Jika dikelola secara profesional, KDMP dapat berperan sebagai penghubung antara produsen di kampung dengan pasar yang lebih besar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah telah merekrut, melatih, dan menyatakan lulus 28.626 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Para manajer tersebut dipersiapkan untuk ditempatkan pada koperasi yang infrastrukturnya telah memenuhi persyaratan. Kehadiran sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu berkembang menjadi unit ekonomi yang produktif. Hal tersebut sangat relevan bagi Papua. Koperasi membutuhkan pengelola yang memahami administrasi, keuangan, rantai pasok, pemasaran, sekaligus karakter masyarakat setempat. Karena itu, pendampingan terhadap pengurus dan manajer perlu terus dilakukan setelah fasilitas selesai dibangun. Komandan Kodim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto Tirta Mentari juga menekankan pentingnya pendampingan dalam administrasi, pengelolaan, rantai pasok, penjualan, dan peningkatan kemampuan pengurus. Pendampingan tersebut menjadi fondasi agar koperasi mampu berjalan secara sehat dan memberikan manfaat berkelanjutan. Optimisme terhadap Kopdes Papua perlu dibangun bersama. Pemerintah telah menyediakan arah kebijakan dan infrastruktur, sementara masyarakat memiliki peran sebagai pemilik sekaligus penggerak koperasi. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi, pengurus koperasi menjaga profesionalisme dan transparansi, sedangkan masyarakat dapat memanfaatkan koperasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sinergi tersebut akan membuat KDMP tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi tumbuh sebagai kelembagaan ekonomi yang benar-benar dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan Kopdes juga sejalan dengan semangat mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Kehadiran fasilitas ekonomi di kampung memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi terus didorong agar menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Infrastruktur koperasi yang dibangun hari ini dapat menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang. Enam gerai yang telah selesai di Nabire dan Mimika serta sejumlah calon lokasi baru merupakan langkah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kopdes Papua memiliki kesempatan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, memperkuat pemasaran produk lokal, memperlancar distribusi kebutuhan, dan membuka ruang usaha baru di kampung. Dengan kerja bersama dan pengelolaan profesional, koperasi dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat Papua yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera. *Penulis merupakan pemerhati pembangunan ekonomi masyarakat Papua